tirto.id - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. Berdasarkan informasi dihimpun, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad; dan Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam dari pukul 20.00 hingga 21.00 WIB. Dalam sebuah video beredar, tampak terlihat sebuah mobil maung putih mirip seperti mobil Prabowo ikut terparkir di kediaman Presiden RI ke-5 itu. Tapi belum bisa dipastikan apakah Prabowo ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
"Saya malah nggak tahu terkait [pertemuan] ini," ujar Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, saat dikonfirmasi Tirto terkait kabar pertemuan Prabowo-Megawati, Selasa (8/4/2025).
Tirto berupaya mengkonfirmasi pertemuan tersebut ke Sufmi Dasco Ahmad lewat pesan WhatsApp. Namun, Dasco belum merespons Tirto. Upaya konfirmasi juga dilakukan ke salah satu politisi Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan belum dibalas juga.
Dasco sebelumnya sempat memberikan sinyal lebih dahulu bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan berlangsung dalam waktu dekat. Sayangnya, saat itu dia belum mau menyebut secara rinci kapan waktu pertemuan itu.
“Nah itu sama-sama, sepakat, itu secepatnya, secepatnya itu kapan ayo kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan,” ucap Dasco.
Pernyataan Dasco itu diperkuat oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Puan sendiri tak menampik bahwa Megawati akan segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan terjadi usai libur Lebaran 2025.
“Jadi setelah lebaran ini, setelah libur lebaran pasti ada pertemuan secepatnya," kata Puan usai menghadiri halalbihalal di Rumah Ketua MPR, Ahmad Muzani, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Dirancang Sejak Lama
Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, melihat pertemuan ini sejatinya merupakan lagu lama yang diputar kembali. Baik Puan dan Didit Hediprasetyo putra dari Prabowo Subianto berperan sebagai mediator untuk mewujudkan pertemuan orang tua mereka. Apalagi Didit sebelumnya sudah lebih dahulu sowan di kediaman Megawati pada Senin (31/3/2025) lalu.
Di sisi lainnya, Prabowo juga sangat menghormati Megawati. Maka, kata Musfi, sulit membayangkan Prabowo membiarkan Megawati berada di luar koalisi pemerintah.
“Jika pertemuan ini terjadi, ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, PDIP akan masuk ke koalisi pemerintah. Ini artinya tidak ada partai di parlemen yang menjadi oposisi langsung pemerintahan Prabowo,” ujar Musfi kepada Tirto, Selasa (8/4/2025).
Musfi mengatakan, bila melihat pemerintahan Prabowo selama lima bulan terakhir, jelas sudah terlihat kalau Prabowo sangat menginginkan stabilitas politik. Dia ingin berbagai program pemerintah berjalan mulus tanpa melalui berbagai protes, baik di parlemen maupun di ruang sipil.
“Jadi dapat dikatakan, Prabowo berusaha membawa PDIP masuk ke koalisi pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik,” imbuh dia.
Kemungkinan kedua, kata Musfi, meskipun PDIP masuk koalisi pemerintah, bisa jadi itu justru kontra-produktif alias bisa mengancam stabilitas pemerintahan itu sendiri. PDIP dan Megawati memiliki masalah personal dengan Jokowi. Maka, ini menjadi ujian Prabowo untuk menjadi penengah bagi keduanya.
Merangkul kekuatan besar dalam koalisi, satu sisi memang menguntungkan, tapi ini juga dapat jadi bumerang seperti ibarat memelihara 'anak macan'. Jika dirawat dengan baik akan menjadi sekutu yang menguatkan. Tapi jika tidak, anak macan itu akan tumbuh untuk menggigit balik.
Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menambahkan sejak awal memang sudah bisa dibaca, Prabowo Subianto tidak menghendaki adanya oposisi atau ada partai di luar dari pemerintahan yang dipimpinnya. Kabar pertemuan Prabowo-Megawati tersebut akan mengkristalkan penegasan tersebut.
“Kalau soal di balik pertemuan kedua, hitung-hitungan PDIP dapat apa nih? Dalam artian jabatan, tapi urusan urusan apa yang kemudian dilimpahkan ke PDIP untuk diurusi dan itu disertai di dalamnya jabatan anggaran dan segala macam,” ujar Kunto kepada Tirto, Selasa (8/4/2025).
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengatakan apabila pertemuan Prabowo dengan Megawati betul terjadi pada Senin malam, itu adalah bentuk penegasan bahwa sebenarnya PDIP dan Gerindra sudah bekerja sama. Terlebih sudah banyak kebijakan politik pemerintah dan Prabowo itu didukung secara total oleh PDIP dari mulai pajak PPN 12 persen, makan bergizi gratis, revisi UU TNI, dan lainnya.
“Saya kira PDIP menjadi partai politik terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo. Pertemuan keduanya itu menjadi penebal bahwa sebenarnya Megawati-Prabowo merupakan sahabat lama dan bisa bekerja sama secara politik,” jelas Adi kepada Tirto, Selasa (8/4/2025).
Hal menarik lainnya, kata Adi, mengenai kenapa pertemuan keduanya yang dilakukan secara tertutup. Ada kemungkinan, kata dia, pertemuan tertutup ini dilakukan untuk menjaga perasaan partai politik pendukung Prabowo yang masih tidak menerima kehadiran PDIP ketika bekerja sama dengan Ketua Umum Gerindra itu.
"Salah satu pihak mungkin tidak happy dan menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo," katanya.
Pada akhirnya, dampak dari pertemuan Prabowo-Megawati ke depan tentu akan sangat bergantung pada langkah-langkah konkret yang diambil oleh kedua tokoh tersebut. Jika langkah mereka berujung pada terciptanya sebuah koalisi yang inklusif dan demokratis, maka ini bisa menjadi langkah besar bagi perbaikan iklim politik Indonesia.
Namun, jika justru terjadi konsolidasi kekuatan yang lebih eksklusif, maka bisa berisiko menurunkan kualitas demokrasi dan meningkatkan polarisasi politik yang sudah terjadi.
Bagi masyarakat Indonesia, pertemuan ini tentu memberikan ruang untuk merenung apakah demokrasi yang telah dibangun selama ini benar-benar mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, ataukah akan kembali tersandera oleh kepentingan politik semata. Dengan berbagai kemungkinan yang ada, kita patut menantikan bagaimana arah politik ini akan berkembang dan apa dampaknya bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
