tirto.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan impor beras pada 2018 sudah melalui persetujuan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Oleh karena itu, Enggartiasto memastikan perizinan terkait impor beras tak akan keluar apabila tidak ada persetujuan saat rakor.
Di sepanjang 2018 ini, total persetujuan impor beras yang diberikan kepada Perum Bulog telah mencapai 2 juta ton.
“Untuk [izin pada] 2018, sudah lama keluar saat rakor. Tidak ada yang keluar tanpa melalui rakor,” kata Enggartiasto saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta pada Senin (20/8/2018).
Enggartiasto sendiri mengaku tidak ingat saat disinggung mengenai kapan tepatnya izin dan rekomendasi impor beras itu keluar. Ia hanya mengatakan bahwa dalam rakor tersebut, para menteri telah menyepakatinya.
Adapun Enggartiasto menyebutkan bahwa dalam rakor yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution itu, turut hadir pula Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, serta perwakilan dari Kementerian BUMN.
“Jadi [impor] itu keputusan saat rakor,” ucap Enggartiasto.
Saat disinggung mengenai dampak impor beras itu terhadap neraca perdagangan, Enggartiasto tidak memberi jawaban pasti. Ia pun kembali menyebutkan bahwa keputusan untuk mengimpor beras itu sepenuhnya sudah melalui pembahasan serta diputuskan dalam rakor.
“Untuk penggunaannya, nanti diserahkan kepada [Perum] Bulog sebagai cadangan. Jadi cadangan dulu, kalau perlu baru dipakai,” ungkap Mendag.
Menurut Enggartiasto, teknis impor beras akan diserahkan kepada Perum Bulog, termasuk dalam menentukan dari negara mana saja impor dilakukan. Enggartiasto lantas menekankan bahwa proses impor beras ini telah melalui tender secara terbuka yang dilakukan Perum Bulog.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
