tirto.id - Budi Waseso alias Buwas tengah bergegas. Ia hanya punya waktu sedikit untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sampai akhir tahun. Tak ada jalan lagi selain impor. Sebab hingga Selasa, 6 Desember 2022, cadangan beras di gudang Bulog semakin menipis. Hanya tersisa 295.337 ton. Padahal, idealnya cadangan beras wajib dimiliki Bulog di kisaran 1 juta ton hingga 1,2 juta ton.
“Pertama ini kami upayakan [impor] Desember. Ini tinggal berapa menit lagi. Ini istilahnya tinggal hitungan Minggu,” ujar Buwas yang merupakan Direktur Utama Perum Bulog, saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Impor menjadi pilihan terakhir yang harus diambil pemerintah bersama Bulog. Hal ini karena sulitnya melakukan penyerapan dari dalam negeri. Sebab, dari data 600.000 ton beras yang terdapat pada penggilingan di 24 provinsi, realisasinya tidak sama persis. Hasil pengecekan lapangan bersama Satgas Pangan, stok beras di penggilingan faktanya hanya di bawah 200.000 ton saja.
“Sampai hari ini dengan kontrak kita tadi sampai Desember dengan para penggilingan itu, hanya 166.000 ton yang kita dapat. Mungkin akhir ini dapat, mungkin tambahannya sedikit,” kata Buwas.
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakoortas) pada Selasa, 8 November 2022, Perum Bulog memang sudah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan importasi sebanyak 500.000 ribu ton. Rinciannya, 200.000 ton di antaranya bisa diserap sebelum akhir Desember 2022 ini.
Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perdagangan (Kemendag), Syailendra menyampaikan, pada prinsipnya pemerintah ingin memastikan semua kebutuhan rakyat harus tersedia, termasuk beras. Jika memang beras dikuasai oleh Bulog tidak terpenuhi, maka pemerintah mendukung apa pun kebijakan termasuk impor.
“Jadi sekali lagi kalau Kemendag itu mendukung apa pun kebijakan dibutuhkan, apalagi dalam rangka menjaga ketersedian stabilisasi harga. Karena Bulog sendiri nyari sudah susah di luar," ujarnya saat dihubungi reporter Tirto.
Syailendra mengatakan, pemerintah tidak mungkin mempertaruhkan hajat hidup orang banyak dengan tidak memberikan izin impor. “Kita jangan bertaruh dengan kepentingan orang banyak. Kalau memang ternyata Bulog sulit sekali, tentu Kemendag akan mendukung," jelasnya.
Dukungan impor yang diberikan Kemendag sangat kontras dengan apa disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo itu justru agak keberatan jika harus melakukan impor. Syahrul bahkan bersikukuh bahwa produktivitas beras tahun ini terbaik dibandingkan sebelum-sebelumnya.
“Ini merupakan produktivitas paling tinggi selama Indonesia ada. Tanya BPS," kata Syahrul saat ditemui usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI.
Berdasarkan data dari KSA Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras nasional tahun ini memang diperkirakan mengalami surplus sebesar 1,7 juta ton. Surplus ini dihitung berdasarkan jumlah produksi beras nasional Januari-Desember 2022 akan sebesar 31,90 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional tahun ini hanya sekitar 30,2 juta ton.
Secara logika, jika memang produktivitasnya tinggi, kenapa justru mengambil jalan impor dan tidak menggunakan produksi dalam negeri? Syahrul tidak merespons banyak terkait logika tersebut. Dia justru memilih tidak berkomentar dan cabut meninggalkan wartawan.
“Aku enggak mau jawab itu," pungkasnya.
Analis Kebijakan Utama Kementan, Muhrizal Sawarni justru menilai, fenomena di atas menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan terkait beras satu sama lain belum dapat menyamakan persepsi, langkah, dan pola tindakan dalam menyediakan beras untuk cadangan beras pemerintah.
“Sebagai anak buah Bapak Presiden Joko Widodo yang bertugas bersama-sama, seharusnya menyukseskan target pemerintah, menyediakan cadangan beras pemerintah agar pasokan mencukupi dan mengendalikan inflasi," jelasnya.
Mengotori Keberhasilan RI dalam Swasembada Beras?
Rencana importasi beras dikhawatirkan mencoreng keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras selama tiga tahun belakangan. Terlebih Indonesia sendiri terakhir kali melakukan impor beras umum melalui penugasan Bulog pada 2018, yakni sebesar 1,8 juta ton. Sementara pada kurun waktu 2019-2021, importasi dilakukan sangat kecil. Itu pun beras jenis khusus yang tidak diproduksi di Indonesia, untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe.
Keberhasilan tersebut membuat Indonesia mendapatkan penghargaan dari dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI). IRRI menilai Indonesia telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021.
IRRI menjelaskan Indonesia mencapai swasembada lantaran mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok domestik beras, lebih dari 90 persen. Diketahui, produksi beras nasional dari 2019 konsisten beradi di angka 31,3 juta ton sehingga berdasarkan hitungan BPS jumlah stok akhir di April 2022 tertinggi di angka 10,2 juta ton.
“Untuk beras konsumsi, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan DPR/MPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Kepala Perwakilan organisasi pangan dan pertanian atau FAO Indonesia, Rajendra Aryal menyampaikan, penghargaan itu merupakan prestasi Indonesia dalam mencapai swasembada beras. Apalagi capaian ini diraih dalam situasi ketahanan pangan dunia yang sedang menghadapi tantangan pandemi COVID-19, dampak perubahan iklim, dan konflik yang sedang terjadi di dunia.
“Tapi Indonesia telah menunjukkan performa yang sangat bagus,” kata dia.
Dia menuturkan Indonesia mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang banyak. Capaian tersebut sekaligus bukti bahwa pertanian merupakan sektor yang tangguh dan berhasil meningkatkan produktivitasnya secara baik.
“Sangat membahagiakan bagi kami untuk dapat menyaksikan Indonesia melangkah maju dalam mencapai swasembada beras, dan kami sangat bangga menjadi bagian dari upaya dan kerja keras tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menegaskan, importasi beras dilakukan pemerintah tidak akan mengotori keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras. Karena berdasarkan ketetapan FAO pada1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan Nasional.
“Tidak terkait langsung (mencoreng). Bahwa kita swasembada iya, buktinya kita surplus. Jika menggunakan definisi swasembada FAO bahwa negara mampu memenuhi kebutuhan domestikya minimal 90 persen, ada peluang 10 persen impor," jelasnya saat dihubungi Tirto.
Dia menyebut impor dilakukan pemerintah sebagai cadangan beras pun hanya sedikit yakni 500.000 ton saja. Sementara produksi beras nasional mencapai hampir 32 juta ton. Sehingga tidak ada 10 persennya.
“Mestinya tidak mengganggu itu, tidak ada hubungan langsung. Kita swasembada iya, tapi kalau kita tidak bisa mengatur suprlus itu menjadi bagian pengelola cadangan maka bahaya," ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi bahkan memastikan, pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukkan produksi beras nasional tidak mencukupi. Karena importasi dilakukan Bulog bertujuan dalam menjaga stok mereka.
“Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog," jelasnya.
Dia mengatakan, saat ini Bulog bersaing mendapatkan beras dalam negeri, sehingga akan meicu mengerek harga ke atas. Sementara waktu Bulog untuk melakukan intervensi harga sampai dengan panen raya tiba.
Untuk menjaga hal tersebut, maka stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) harus dijaga dan dipenuhi ketersediaannya. Menurutnya, stok CPP saat ini, khususnya beras, berada di posisi yang perlu ditop-up sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
Sebagai upaya mengamankan stok CBP, kata Arief, pemerintah sudah siapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia. Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah.
Dia menjelaskan, stok beras dari luar tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu, seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
“Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar,” kata Arief.
Waktu yang Tepat Mengimpor Beras
Lebih lanjut, Khudori menilai, cadangan beras pemerintah sekitar 300.000 ton saat ini menjadi terendah sepanjang sejarah. Sementara pada Januari - Februari 2023 operasi pasar masih sangat dibutuhkan. Karena pada periode tersebut belum memasuki panen. Meskipun ada sedikit dan sampai surplus.
“300.000 ton itu sangat tidak memadai tidak akan cukup. Sekarang karena situasinya kritis tidak ada kebijakan yang terbaik pasti pilihan ada risiko dan dampak, termasuk impor," jelasnya.
Namun, idealnya, kata dia, untuk impor beras mestinya diputuskan September dan paling lambat Oktober 2022. Akan tetapi sinyal waktu itu belum kelihatan. Lantaran tidak banyak yang menyangka kalau Agustus, September, Oktober ternyata pengeluaran operasi pasar sedang tinggi-tingginya.
“Sekarang karena situasinya kritis tidak ada pilihan selain daripada impor," imbuhnya.
Namun, jadi pertanyaan sekarang adalah kapan impor beras tersebut datang ke Indonesia. Jangan sampai, kata Khudori, kejadian di 2018 terulang. Saat itu ada dua kesalahan besar dilakukan pemerintah. Pertama, jumlah impornya mencapai hampir 2 juta ton. Kedua, datang di saat panen raya.
“Kalau impor hitung jumlahnya berapa dan pastikan bisa datang kapan kalau datangnya akhir Februari atau Maret lebih baik tidak karena menimbulkan persoalan," jelasnya.
Arief Prasetyo Adi memastikan, beras ini tidak akan mengganggu beras petani. Karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani. Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani," jelasnya.
Terlepas dari itu, Perum Bulog mengaku kesulitan untuk mendatangkan impor beras sebanyak 200.000 ton ke dalam negeri. Padahal impor ini dibutuhkan segera untuk memenuhi cadangan beras pemerintah yang semakin menipis.
Buwas menyebut saat ini banyak negara-negara produksi beras seperti Thailand, Vietam, India, dan Pakistan membatasi ekspor mereka. Bahkan ada sejumlah negara yang sampai menutup ekpornya, lantaran mereka membutuhkan juga.
“200.000 ton juga sedang dalam upaya. Beberapa negara, bahkan ada satu negara yang sudah iya, tapi gak jadi. Karena dia tidak siap karena waktunya singkat," kata Buwas.
Dalam Rakortas bersama pemerintah sebelumnya telah diputuskan untuk CBP 500.000 ton penyerapannya dari dalam negeri. Sedangkan sisanya 500.000 dari impor.
“Pertama adalah kita harus upayakan yang dalam negeri karena cadangan akhir tanpa supply tanpa penyerapan hanya tinggal 300.000 ton, sangat rawan karena kita ditugaskan untuk 1 juta minimal, kalau 300.000 kekurangannya 700.000 kan," ujarnya.
Dalam hitungannya, jika kekurangan sebesar 700.000 ton, seumpama 500.000 bisa didapat dari dalam negeri, maka dibutuhkan untuk impor hanya sekitar 200.000 ton saja. “Jadi 200.000 ton kita harus datangkan," imbuhnya.
Buwas menekankan jika cadangan beras pemerintah kurang, dan tidak dapat dari dalam negeri, maka mau tidak mau diusahakan dari luar. "Tapi tidak mudah yah mendapatkan 200 ribu ton,” kata Buwas menambahkan.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
