tirto.id - Naskah ini merupakan serial kedua dari wawancara khusus dengan Bambang Brodjonegoro. Ia adalah Ketua Tim Penasihat IKN Nusantara sekaligus Lead Co-Chairs Think 20 (T20) Indonesia. Serial pertama terkait energi terbarukan, G20 dan perekonomian Indonesia bisa dibaca di link ini.
********
“Jakarta juga enggak kurang masalahnya dari masalah homeless, masalah daerah kumuh, masalah infrastruktur yang masih belum cukup dan seterusnya. Nah, kami ingin di IKN ini nanti bukan hanya sekadar tempat pemerintahan, yang kami inginkan ini benar-benar menjadi suatu role model, menjadi model 'Oke kalau ini kota yang ideal seperti apa sih? Nggak usah jauh-jauh. Lihat saja IKN gitu’.”
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Penasihat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Brodjonegoro saat berbincang dengan reporter Tirto, Andrian Pratama Taher dan Dwi Aditya Putra di di Hotel Nusa Dua, Bali pada 12 November 2022. Dalam wawancara khusus tersebut, Bambang bicara banyak soal ibu kota baru.
Bambang tidak hanya menyinggung IKN sebagai contoh kota masa depan, tetapi juga membahas soal mitigasi gelombang urbanisasi, upaya menjaga slogan “Kota Modern” di tengah masalah perkotaan, hingga terkait investasi serta aksi pembangunan di era Presiden Joko Widodo.
Bambang juga mengaitkan optimisme pemindahan ibu kota Indonesia seperti Korea Selatan. Ia yakin perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimatan Timur tersebut bisa sama seperti Korea Selatan dari Seoul ke Seijong meski ada pergantian kekuasaan di masa depan.
“Planning itu juga bisa berubah ya, selama berubahnya masih dalam jalur yang benar gitu dan Korea bisa kok membuktikan itu. Mereka di sana presiden hanya 5 tahun, kan, sekali saja. Enggak boleh dua kali. Tapi proses pemindahan ibu kota tetap jalan kok dari Seoul ke Seijong, bahkan targetnya 2027 sudah selesai pindahnya,” kata pria yang juga mantan Kepala Bappenas itu.
Berikut wawancara khusus Tirto dengan Bambang Brodjonegoro yang juga Lead Co-Chairs Think 20 (T20) Indonesia.
Sebagai Ketua Tim Penasihat IKN, bagaimana memastikan bahwa IKN itu pembangunannya akan sesuai tagline 'Kota Maju Teknologi'?
Keuntungan dari membangun suatu kota dari nol, mulai dari tanah kosong itu adalah kita bisa langsung menentukan standar yang kita inginkan dari awal. Dan kemudian mencegah segala sesuatu yang bisa mengganggu perkembangan kota itu ke depannya. Jadi misalnya, kota itu akan dibangun dari 100 persen area, 65 persen tetap wilayah hutan.
Jadi dari awal planning-nya itu. Rencana itu harus dipegang terus dan misalnya tadi bagaimana dengan penduduk? Sebenarnya itulah pelajaran kenapa kita perlu membangun suatu kota yang nantinya menjadi role model bagi pembangunan kota di Indonesia pada umumnya. Sebab, sekarang ini terus terang agak susah ketika kota itu mau dikembangkan.
Sebab, kalau misalnya semuanya seperti Jakarta. Pertama, cuma Jakarta itu size-nya (ukurannya) enggak sama dengan IKN, kota terlalu besar. Kedua, Jakarta juga enggak kurang masalahnya dari masalah homeless, masalah daerah kumuh, masalah infrastruktur yang masih belum cukup dan seterusnya.
Nah, kita ingin di IKN ini nanti bukan hanya sekadar tempat pemerintahan. Yang kita inginkan ini benar-benar menjadi suatu role model tadi ya, menjadi model 'Oke kalau ini kota yang ideal. Seperti apa sih? Enggak usah jauh-jauh. Lihat saja IKN gitu.’
Jadi, kalau tadi ada penduduk, ya itu harus diakomodir, artinya harus ada misalnya perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Contohnya, ketika nanti 2023 bakal besar-besaran nih pembangunan konstruksi. Berarti butuh banyak pekerja ke sana, kan? Mungkin bisa sampai 100.000 yang akan ke sana. 100.000 itu, kan, perlu tempat tinggal. Nah, kalau dulu, kalau Anda lihat misalnya di sebelah rumah ada orang lagi bikin gedung atau bikin rumah, sebelah rumah, tukangnya tinggal di mana?
Bikin bedeng?
Bikin bedeng. Nah, ini kita coba pakai pendekatan baru. Jadi dari awal sedang dibikin, sekarang justru yang di awal apa? Intinya kayak dormitory, asrama untuk pekerja ini nantinya. Artinya apa? Ini mencoba mengubah mindset sekaligus menciptakan model, sehingga ke depan kita enggak usah khawatir lagi belajar mengenai bagaimana mencegah daerah kumuh, bagaimana mencegah rumah liar, bagaimana mencegah homeless, segala macam karena semuanya sudah dipersiapkan dari awal.
Dan satu lagi, penegasan hukum harus tegas karena kalau ada, misalnya, yang membangun tidak sesuai dengan planning, ya harus disetop dari awal. Intinya begitu saja. Jangan didiamkan seperti yang terjadi sekarang di berbagai kota di Indonesia.
Bagaimana upaya tim penasihat memitigasi agar tidak terjadi urbanisasi secara besar-besaran ke IKN, apalagi Kalimantan notabene jauh-jauh kotanya. Ini bagaimana cara menjaminnya?
Jadi perencanaan sudah dibuat, itu harus konsisten baik untuk perencanaannya maupun nanti implementasinya. Jadi implementasinya ya jangan terlalu menyimpang dari perencanaan.
Kemudian yang mengenai penduduk, kan, sekarang wilayahnya kosong, tapi sekitarnya sudah ada penduduk meskipun enggak banyak ya. Nah, salah satu itu adalah langsung pendekatan sosial dulu.
Jadi, misalnya, memberdayakan masyarakat sekitar untuk memahami mengenai teknologi digital. Kebetulan saya sendiri selaku Komisaris Utama Telkom waktu itu dengan Pak Bambang Susantono (Kepala Badan Otorita), dengan Dirut Telkom, kita meresmikan desa digital. Itu persis di perbatasannya IKN, daerah Sepaku.
Kemudian kita juga meresmikan data center. Pusat data ini untuk menunjang nanti proses pembangunan. Nah, dengan desa digital ini, idenya adalah membiasakan masyarakat sekitar dengan kegiatan digital, sehingga mereka nanti enggak terlalu jauh gap-nya dengan nanti yang masuk atau tinggal di kota tersebut yang pastinya sudah pasti terbiasa dengan teknologi digital gitu.
Caranya, kita harus memastikan masyarakat sekeliling ini tidak terisolasi, justru kita harus membiasakan masyarakat sekeliling itu merasa IKN itu bagian dari kehidupan mereka. Mereka juga dilatih untuk skill dan segala macam, yang kita harapkan, kan, pasti ada kebutuhan ya, kan? Enggak semuanya kerja jadi pegawai pemerintah. Harus ada kegiatan ekonomi yang menunjang, jasa yang diberikan.
Nah, itu kan sebaiknya diisi oleh yang dari sekitar supaya enggak usah terlalu banyak nanti orang dari luar yang harus mengisi untuk berbagai keperluan-keperluan yang basic.
Apakah tim penasihat sedang menggodok aturan-aturan turunan itu, ada berapa macam?
Oh, kalau kami enggak terlibat di aturan-aturan. Kami lebih ke perencanaan dalam skala yang menengah besar lah gitu.
Kalau berbicara mengenai penerapan perencanaan, tadi Anda menyinggung soal energi baru terbarukan ada tantangan [Detail baca di wansus seri 1]. Sementara IKN itu mendorong green technology?
Harus.
Bagaimana mengimplementasikannya dalam waktu singkat, sementara pemerintahan Jokowi hanya dua tahun? Bagaimana caranya setidaknya terpenuhi sehingga nanti ketika pergantian kepemimpinan itu tetap berjalan?
Ya, intinya infrastruktur dasar harus dipersiapkan sekarang supaya nanti siapapun yang akan melanjutkan itu tidak harus memulai dari nol. Jadi artinya lanjutkan saja perencanaan yang sudah disiapkan dan lanjutkan implementasi sesuai perencanaan.
Jadi tahun 2023 ini, kan, infrastruktur dasar dibangun. Paling tidak 2024, 17 Agustus itu ada kawasan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan itu, nanti ada satu klaster ya. Satu klaster isinya istana, beberapa kantor kementerian, kemudian sarana penunjang termasuk apartemen, rumah dinas kemudian juga mungkin kegiatan ekonomi dasar untuk mendukung yang klaster kecil ini.
Jadi istilahnya kota ini dibangun dari kecil dulu karena memang targetnya 2045 baru lengkap ya. Enggak ada kota yang dibangun dalam waktu dua tahun. Everybody knows that. Jadi kita siapkan ini berjenjang sampai 2045 ketika dia menjadi kota yang utuh ya. Sekarang ini, ya dibangun yang penting, dia mulai functional di 2024, tidak harus semuanya sudah pindah.
Ada ketakutan enggak dari tim penasihat misalkan project ini ada perubahan karena pergantian rezim atau gimana?
Iya kami bukan ketakutan, kami kan cuma penasihat. Artinya kami cuma melihat, ya sebaiknya negeri ini mempraktikkan praktik demokrasi yang sehat, menurut saya. Praktik demokrasi yang sehat adalah tidak sekadar cuma menjelekkan yang sudah lewat, tapi bagaimana memperbaiki di masa depan, gitu lho.
Jadi lebih baik semangatnya ‘Oh, mungkin kotanya masih kurang ini, ya perbaiki saja nanti ke depan. Enggak masalah.’ Planning itu juga bisa berubah ya selama berubahnya masih dalam jalur yang benar gitu, dan Korea bisa kok membuktikan itu. Mereka di sana presiden hanya lima tahun. Kan, sekali saja. Enggak boleh dua kali. Tapi proses pemindahan ibu kota tetap jalan kok dari Seoul ke Seijong, bahkan targetnya 2027 sudah selesai pindahnya.
Memang makan waktu lama 15-20 tahun, tapi tetap jalan gitu, enggak ada yang menyetop terus mengubah ide ibu kotanya tetap di Seoul gitu.
Untuk pembiayaan investasi sendiri sampai nanti 2024, duitnya dari mana?
Mungkin mayoritas masih dari APBN. Karena infrastruktur dasar sama beberapa kantor-kantor, kan, atau Istana pasti APBN. Namun, nanti ke depannya ketika kotanya makin lebar, makin besar, ya kita mulai melibatkan swasta lebih banyak. Sebab, di rencana awalnya pembiayaan terbesar kita harapkan justru dari investor swasta dalam dan luar negeri.
Yang sudah masuk investor ke IKN siapa saja?
Kalau dalam negeri lumayan banyak sih, terutama untuk properti, bangun perumahan untuk pegawai, saya kira sudah cukup bagus ya. Tapi sekarang kita melihat ke depan. Nanti kan ada jalan tol, misalnya, itu juga bisa dikerjakan swasta, kan?
Bagaimana penasihat IKN memastikan pembangunan kota tidak akan memakan lahan-lahan tertentu yang mungkin misalnya dipakai tiba-tiba jadi tol atau misalnya ada pembangunan tertentu?
Itu tadi saya katakan dari awal. Di wilayah ini, kan, besar sekali. Wilayahnya itu lebih luas dari Jakarta. Tiga kali Singapura lah kira-kira. Gede sekali, tapi nanti 65 persen nanti hutan. Kalau enggak salah 65 persen hutan, 15 persen open space ya, termasuk taman. Sisanya yang 20 persen yang namanya bangunan, untuk bangunan. Ini hanya 20 persen. Jadi otomatis bangunan-bangunan harus ke atas.
Apakah yang di luar IKN juga dipikir, Pak? Karena biasanya pembangunan kota itu kayak Jakarta, awalnya cuma Jakarta, lama-lama ada orang yang tinggal di Bekasi, ada yang di Tangerang yang lebih besar?
Menurut saya enggak apa-apa. Namanya kota pasti berkembang. Justru kita ingin mencari urbanisasi yang lebih besar, tapi yang efektif, yaitu yang menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah, kuncinya adalah dari awal kita sudah desain bahwa IKN ini akan menjadi bagian namanya wilayah Metropolitan Balikpapan - Samarinda - IKN. Jadi dia jadi satu sistem nantinya, sistem perkotaan.
Jadi nanti ya tetap Balikpapan berkembang, Samarinda berkembang, tapi ya saling melengkapi antara IKN dengan dua kota lain, hal yang biasa kok. Itu yang dilakukan negara lain justru.
Terakhir, mungkin ada harapan dari sisi ekonomi Indonesia atau terkait IKN?
Intinya begini, kalau untuk ekonomi Indonesia menurut saya tahun depan yang tadi saya katakan kuncinya adalah prioritas yang dilakukan pemerintah adalah memastikan inflasi harga pangan bergejolak itu bisa dikendalikan ya dan kedua tetap agresif mendorong FDI (Foreign Direct Investment).
Jadi kata kuncinya untuk menghadapi tantangan tahun depan pengendali inflasi dan mendorong investasi. Jadi dua kata kunci ini, inflasi dan investasi.
Kalau untuk IKN, intinya IKN adalah upaya kita untuk mempunyai suatu contoh pembangunan perkotaan yang ideal yang nantinya berorientasi pada kesejahteraan masyarakatnya, menjadi one of the most liveable city di dunia atau di Asia Pasifik dan yang paling penting kota ini nantinya akan menjadi kota yang mandiri secara ekonomi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
