Bansos Beras 2024: Upaya Jaga Daya Beli atau Ada Muatan Politis?

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 8 Nov 2023 08:30 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menepis perpanjangan bantuan pangan beras pemerintah yang akan diperpanjang 2024 ini bermuatan politis.
tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras hingga Juni 2024 mendatang. Keputusan tersebut diambil usai rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas soal perpanjangan penyaluran bantuan pangan pada Senin, 6 November 2023, di Istana Merdeka Jakarta.

Bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang per bulan akan menerima 10 kilogram (kg) beras. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebesar Rp18,6 triliun. Angka itu terdiri dari bantuan pangan awal tahun sebanyak Rp8 triliun, September-November Rp8 triliun, dan Desember Rp2,7 triliun.

“Jadi tadi sudah diputuskan harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang sampai Desember kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai portal kedua tahun 2024 Maret, April, Mei, Juni,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya kepada awak media usai mengikuti rapat.

Zulkifli mengklaim bahwa stok beras pemerintah yang ada saat ini masih dalam kondisi aman. Menurutnya, beras impor untuk stok beras pemerintah akan terus masuk hingga bulan Januari mendatang.“Sehingga stok beras kita akan mencapai jumlahnya hampir 2 juta ton. Jadi aman soal stok,” ungkap Zulkifli.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan terpisah mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Penyaluran di September 2023 sudah mencapai 94,95 persen, Oktober mencapai 94,89 persen, dan November mencapai 18,45 persen.

“Dan kita masih ada di bulan Desember. Jadi bulan September yang tersalur sekitar 201 ribuan, demikian pula di bulan Oktober,” ucap Airlangga.

Presiden tinjau penyerahan bantuan pangan di Palembang
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kedua kiri) meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (26/10/2023). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nym.


Airlangga mengatakan bahwa Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, tahap kedua Rp8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp2,8 triliun.

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” tutur Airlangga.

Sedangkan terkait insentif yang akan diberikan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung bea masuk dengan tarif spesifik 450 kilo. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) tersebut nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.

“Nanti Badan Pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Airlangga.

Ada Kepentingan Politik?

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Celios, Nailul Huda menilai, perpanjangan bantuan pangan ini erat kaitannya memang dengan Pemilu 2024. Hampir setiap gelaran pemilu, ada saja cara untuk memikat pemilih dengan cara bagi uang secara resmi seperti pembagian bansos.

"Makanya tidak heran tahun ini dan tahun depan ada dana bansos beras," ujar dia kepada Tirto, Selasa (7/11/2023).

Huda menuturkan, perpanjangan bansos ini rawan ditunggangi kepentingan politik, terutama kepentingan Istana. Walaupun dalih pemerintah sendiri adalah menjaga ekonomi tetap tumbuh dan menjaga daya beli dari dampak El-Nino.

"Ini adalah keuntungan dari 'pemegang' kekuasaan terhadap jalannya pemilu," ujar dia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan bahwa ada kecenderungan di tahun politik atau di setiap pemilu, dana dan penyaluran bansos selalu meningkat.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) anggaran perlindungan sosial (perlinsos) dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Angka tersebut meningkat 12,4 persen dibandingkan outlook 2023 yang mendapatkan alokasi sebesar Rp439,1 triliun.



“Kalau melihat korelasi ini susah untuk menyangkal bahwa peningkatan bansos program bansos pada tahun politik ini terlepas dari politik susah untuk disangkal,” ucap dia kepada Tirto, Selasa (7/11/2023).

Pada kenyataannya, kata Faisal, memang dalam beberapa banyak kasus ini dikaitkan dengan kampanye juga. Sebab, buktinya penyaluran bansos figur-figur yang terlibat dalam politik ini selalu tampil. Apalagi petahana ini sering menyalurkan langsung bansosnya.

“Bahkan di berapa kasus ada bansos diberikan label dari siapa penyebarnya dan ini saya rasa tidak sehat,” ujar dia.

Dia menegaskan bahwa bansos itu sendiri sebetulnya bukan merupakan inti dari pengentasan kemiskinan. Karena yang lebih inti sebetulnya pemberdayaan dan peningkatan dari sisi pendapatan. Sementara bansos diperlukan sifatnya sebagai pelengkap dan dalam kondisi darurat.

Sementara itu, pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori berpandangan bahwa sah-sah saja mengaitkan ini dengan politik. Toh memang, kata dia, saat ini memang tengah memasuki kita tahun politik.

“Pertanyaannya, jika ada motif politik siapakah yang diuntungkan?” katanya sambal mempertanyakan.

Menurutnya, jika rezim yang lagi berkuasa dan hendak berkontestasi lagi di pilpres mendatang, amat mungkin menempuh langkah itu. Namun, masalahnya RI 1 dan 2 tidak ada lagi yang berlaga di Pilpres mendatang.

“Jadi, dugaan motif politik menurut saya enggak tepat. Mungkin saja presiden ingin tetap menjaga approval rating sampai lengser tetap tinggi, bisa jadi,” ucap dia.



Ekonomi Masyarakat Sedang Tidak Baik

Lebih lanjut, Khudori mengatakan langkah memperpanjang bansos ini sinyal bahwa isu kenaikan harga pangan dan ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Sebab, meskipun inflasi berhasil dikendalikan di bawah satu digit, tapi inflasi karena pangan masih jadi pekerjaan rumah (PR) yang jauh dari selesai.

“Inflasi pangan adalah 'perampok' bagi warga miskin dan rentan,” kata dia.

Dia khawatir, masyarakat akan jadi tambah miskin jika harga pangan tetap tak terkendali yang ditandai dengan harga yang tinggi. Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan juga mendadak bisa jatuh miskin.

Sebab, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), beras kembali menjadi penyumbang inflasi yang besar. Harga beras memang relatif terkendali, tapi terkendali tinggi. Harga beras medium dan premium pun masih bertengger di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini menandakan pasokan beras terbatas.

“Perpanjangan bansos sampai Juni tahun depan adalah sinyal semua hal di atas,” imbuh dia.

Perpanjangan ini pun, kata dia, belum tentu juga bisa meredam harga karena tergantung situasi yang ada. Terutama kepastian stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog.

Jika stoknya memadai karena impor lancar, psikologi pasar akan tidak bergejolak. Namun sebaliknya, jika stok tidak memadai karena ada hambatan impor, pasar bisa bergejolak.


“Pasar tidak yakin pemerintah punya stok memadai dan bisa mengendalikan harga,” ucap dia.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menepis perpanjangan bantuan pangan bermuatan politis.

Dia mengklaim bahwa pemberian bantuan ini murni demi menjaga daya beli masyarakat miskin. Khususnya, desil satu alias keluarga yang berada di garis kemiskinan.


"Ini sebenarnya enggak terkait politik, karena desil satu ini kan keluarga paling bawah yang perlu dibantu, dengan harga beras yang tinggi hari ini akan sangat membantu dan kalau bantuan pangan kan memang nggak ada bendera politik ya," ujar Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).




Presiden Jokowi meninjau panen padi di Indramayu
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi (tengah) dan Bupati Indramayu Nina Agustina melihat tanaman padi yang akan dipanen di Desa Karanglayung, Sukra, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (13/10/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.


Baca juga artikel terkait BANSOS BERAS 2024 atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Maya Saputri

DarkLight