tirto.id - Naufal terlihat sibuk mengatur mesin press sablon miliknya. Tangan kirinya tak berhenti mengatur letak posisi foto, logo, dan nama calon legislatif di kaos berwarna dasar putih dengan list merah di bagian kerah dan lengan. Setelah posisinya pas, tangan kanan mengayunkan tuas mesin press ke bawah dan didiamkan beberapa detik. Setelah dirasa menempel, lalu diangkat kembali.
Puluhan kaos sudah di sablon di letakan di sebelah kanan. Sementara kaos-kaos yang masih polos di simpan di sebelah kiri dari letak kursi duduknya. Tumpukan kaos sebelah kanan (sudah jadi) hampir sejajar dengan kursinya. Sedangkan yang masih polos (belum tersentuh) berserakan dan menggunung di area sekitar tokonya.
“Ini orderan dari caleg Partai Gerindra,” ujar Naufal kepada reporter Tirto, saat ditemui di tokonya di lantai I, Blok III, Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
Satu caleg, kata Naufal, minimal bisa order 500 kaos. Semakin banyak orderan, maka harga ditawarkan bisa jauh lebih murah. Adapun untuk harga per kaosnya dilepas ke pasar sudah termasuk sablon, dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Harga tersebut tentu tergantung dari jenis kaos yang akan digunakan.
“Kalau harga variasi, biasanya banyak yang ambil paling murah,” ucap dia.
Sejak masuk awal November, Naufal mengaku, permintaan pesanan atribut kampanye partai seperti kaos, kemeja, bendera mulai mengalami peningkatan di tokonya meski belum cukup signifikan. Peningkatan ini terjadi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar calon sementara (DCS) baik anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada Agustus 2023.
Terbaru, KPU juga sudah menetapkan nomor urut calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1 untuk bertarung pada Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendapatkan nomor urut 2. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3.
KPU juga sudah mengatur waktu kampanye pemilu. Kampanye pemilu diperuntukkan untuk pasangan capres-cawapres, calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, dan calon anggota DPD RI. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024: Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Media Sosial.
“Permintaan untuk caleg masih lumayan tinggi [jelang kampanye], tapi kalau untuk paslon belum. Baru ada beberapa yang nanya dan survei dulu,” imbuh dia.
Banjir orderan atribut partai, tidak hanya dirasakan oleh Naufal saja. Bergeser sepuluh langkah dari tempat Naufal, CV Amir Group juga mendapatkan durian runtuh jelang kampanye capres-cawapres dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
Salah satu pegawai toko, Rasyah, menuturkan alat peraga kampanye sudah mulai banyak yang memesan di tempatnya. Kebanyakan para caleg order untuk kaos, stiker, kalender, kartu nama, hingga gantungan kunci.
“Paling banyak masuk itu dari PDIP sama Gerindra,” imbuh dia saat berbincang dengan reporter Tirto.
Untuk kaos sablon sendiri, paling murah dibanderol di tokonya sebesar Rp13.000 untuk kualitas sedang. Sedangkan kualitas bagus ditawarkan sebesar Rp25.000. Rata-rata para caleg, kata Rasyah, mengambil kaos yang kualitas bagus dengan sistem borongan.
“Caleg pakai yang Rp25.000, tapi bisa turun jadi Rp23.000 atau Rp20.000. Borongan paling banyak 1.000 minimal 500,” ujar dia.
Dia tidak menampik adanya momentum pemilu dan pilpres, turut membantu peningkatan penjualan di tokonya dibandingkan dengan hari-hari biasa. Untuk saat ini saja, peningkatannya mencapai 10-20 persen. Jumlah ini pun diperkirakan masih akan terus meningkat, mengingat masa kampanye berada di akhir November 2023.
“Kami sih berharap peningkatannya bisa lebih besar lagi sampai akhir tahun ya,” kata dia berharap.
Omzet Penjualan Bendera Partai Tembus Rp250 Juta
Gayung bersambut, berkah pemilu dan pilpres kali ini juga mulai dirasakan oleh Alfiandri. Pemilik toko bernama ‘Pabrik Bendera Partai’ itu, mengalami tren peningkatan penjualan signifikan hingga mencapai 75-80 persen. Peningkatan ini mulai terjadi sejak pertengahan tahun ini.
“Iya ada peningkatan sekitar 75-80 persen,” ujar dia kepada Tirto.
Alfiandri menyebut, kebanyakan yang orderan bendera di tempatnya dari partai-partai besar seperti PDIP, Demokrat, dan Golkar. Sekali pesan, mereka bisa mencapai ribuan dan tergantung kebutuhan partai masing-masing.
“Kalau dari caleg sih sudah banyak, tapi belum ramai,” ucap dia.
Untuk harganya sendiri, kata dia, tergantung ukurannya. Misalnya untuk ukuran 60x90 cm satuannya dibandrol Rp55.000 dengan minimal pemesanan sebanyak 100. Sedangkan untuk ukuran besar 2x3 meter dijual Rp65.000 per bendera. “Borongan paling besar ribuan [bendera] tergantung,” ucap dia.
Ia mengakui, peningkatan penjualan bendera tentu sebanding juga dengan omzet diterima. Dalam sebulan, ia mengaku omzet dari penjualan bendera bisa tembus mencapai Rp250 juta. “Sebulan bisa sekitar Rp200-RP250 juta per bulan,” tutup dia.
Pemilu sejatinya memang menggeliatkan semua sektor kehidupan masyarakat. Tidak hanya sosial dan politik, tapi juga sektor ekonomi. Sebagai contoh, anggaran pemilu yang dialokasikan untuk kebutuhan pengadaan logistik, barang, dan jasa secara tidak langsung akan menggeliatkan sektor produksi dan distribusi.
Belanja dan konsumsi dari 7,2 juta penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga ad hoc yang menerima honor pemilu juga secara tidak langsung merangsang daya beli masyarakat. Belum lagi belanja sosialisasi dan kampanye dari para peserta pemilu juga akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat.
Tak Semanis Pemilu 2019
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat tren bisnis alat peraga kampanye seperti spanduk, kaos, bendera, dan lainnya masih berpeluang tumbuh meski tidak setinggi Pemilu 2019. Hal ini karena bisnis percetakan saat ini banyak caleg dan partai yang memiliki afiliasi bisnis percetakan. Selain untuk berhemat, ada preferensi untuk memesan sablon di afiliasi partai.
“Ini membuat pemain percetakan baru tanpa afiliasi ke partai politik akan sulit bersaing,” kata Bhima kepada Tirto, Rabu (15/11/2023).
Bhima menuturkan, saat ini tren digital sudah mulai menggeser sablon cetak, sehingga belanja sablon tidak semasif pemilu sebelumnya. Perang udara, menurutnya jauh lebih didorong oleh para kandidat memanfaatkan media sosial ketimbang menggunakan alat peraga kampanye.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal, mengatakan secara tren memang bisnis atribut partai pada Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang tidak semanis dibandingkan 2019. Ini terjadi karena adanya pergeseran pola kampanye dari offline ke online atau digital.
“Jadi kampanye itu sudah beralih ke kampanye yang online. Artinya yang offline itu sedikit demi sedikit juga berkurang,” ujar dia kepada Tirto, Rabu (15/11/2023).
Meski demikian, kata Faisal, secara umum bisnis atribut partai masih tetap akan tumbuh dan tetap kebanjiran order dari penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024. Walaupun secara peningkatannya tidak menjamin lebih besar dibandingkan 2019.
“Tapi kalau dibandingkan pemilu sebelumnya saya rasa tidak terlalu banyak karena sudah beralih ke digital lebih banyak di medsos,” pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
