Mempertanyakan Sumber Dana Baliho PSI yang Masif Jelang Pemilu

tirto.id - Media sosial sepekan terakhir dipenuhi dengan seruan dan tagar bertuliskan, ‘Kami Muak.’ Tentu bukan tanpa sasaran kalimat itu ramai dilayangkan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menjadi episentrum diskursus dari tagar yang belakangan viral di beberapa platform medsos itu.

Mulanya, muncul sebuah video di X (Twtitter) dan TikTok yang dinarasikan oleh seorang perempuan muda soal menjamurnya baliho PSI yang memajang foto ketua umumnya, Kaesang Pangarep. Dalam video yang belakangan viral itu, si narator juga menyatakan bahwa baliho PSI bergambar putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, memenuhi banyak sudut Kabupaten Subang.

Lebih lanjut, dia juga mempertanyakan dari mana dana pemasangan baliho yang diprediksinya bisa mencapai miliaran rupiah. Di penghujung video, narator menegaskan bahwa cara-cara yang dilakukan Kaesang memuakkan, disertai kalimat penutup: ‘kami muak!”

Video monolog kurang dari dua menit tersebut sontak dibagikan oleh ribuan akun lain. Bahkan, muncul beragam video serupa di TikTok yang sama-sama mengkritik pemasangan baliho PSI yang dinilai berjamuran disertai pertanyaan soal dana di balik pemasangannya. Beberapa narasi juga mengklaim bahwa hal tersebut merupakan suara pemilih milenial dan kaum muda Gen Z.

Kritikan senada juga digaungkan oleh Rocky Gerung melalui kanal Youtube pribadinya. Dalam video dengan judul yang membubuhkan tagar #KamiMuak itu sudah ditonton ratusan ribu pemirsa. Rocky juga mempertanyakan dari mana dana pemasangan baliho yang dinilai masif tersebut. Lebih jauh, ia mempertanyakan adakah keterlibatan pihak aparatur sipil negara pada pemasangan baliho-baliho PSI.

“Jadi Anda bayangkan, satu anggota keluarga difasilitasi sedemikain masif oleh kekuasaan, uang dan aparat. Saya bisa menduga itu dipasang polisi. Mana mungkin PSI sebanyak itu bisa pasang (baliho) se-Indonesia?” kata Rocky dalam video Youtube tersebut.

Baliho bergambar Ketum PSI, Kaesang, beberapa disandingan dengan gambar ayahnya, Presiden Jokowi, di belakang sosoknya. Ada juga poster bergambar Kaesang seorang diri dengan seruan seperti “Politik Riang Gembira” atau sematan “Santuy & Santun.” Beberapa baliho ini cukup banyak ditemui di beberapa daerah seperti Jabodetabek, Bali, Medan, Jawa Tengah, dan DIY.

Pantauan Tirto di beberapa titik di wilayah DIY, memang ditemui baliho PSI dengan jumlah yang cukup dominan dibandingkan parpol lain yang ada di parlemen. Di kawasan Sleman, tepatnya dari Tempel ke arah Terminal Jombor, per 14 November 2023, setidaknya ada 11 baliho PSI yang terpampang. Itu pun, hanya berdasarkan pengamatan dari baliho di bagian sisi kiri jalan saja.

Tentu, ada juga baliho dan atribut partai lain yang dijumpai. Kendati demikian, jumlahnya terpantau lebih sedikit dibandingkan PSI. Ada sejumlah bendera Partai Ummat disertai satu baliho sang pendiri, yaitu Amien Rais, serta didapati sekitar tiga baliho calon legislatif dari PAN yang juga eks Bupati Sleman, Sri Purnomo. Dengan jarak tempuh pantauan yang tidak terlalu jauh, baliho PSI memang didapati memiliki jumlah lebih dominan di daerah tersebut.

Elite PSI Heran soal Narasi Baliho Masif

Ketua DPP PSI, Cheryl Tanzil, merasa heran dengan narasi yang muncul mempertanyakan soal pemasangan baliho partai berlambang mawar tersebut. Terlebih, narasi saat ini mempertanyakan sumber dana pemasangan baliho yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan.

“PSI jauh sebelum ganti ketum (Kaesang) juga banyak baliho. Kok baru sekarang ditanya sumber dana,” ujar Cheryl dihubungi reporter Tirto, Selasa (14/11/2023).

Menurut Cheryl, ini tudingan yang tendensius pada PSI. Tudingan ini dilakukan oleh pihak yang berlawanan dengan PSI.

Tidak hanya itu, Cheryl menunjukkan hasil sigi survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 27 Oktober-1 November 2023. Dalam bagian survei mengenai ‘sosialisasi & efek sosialisasi partai,’ PSI menempati urutan kesebelas dalam kategori spanduk/baliho/stiker. Dia menyimpulkan, hasil ini menjadi bukti jumlah baliho/spanduk/stiker PSI jauh lebih sedikit daripada partai politik lain.

“PSI urutan kesebelas dari jumlah baliho/spanduk/stiker yang dipasang. Jauh lebih kecil dibanding PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, dan partai-partai lain,” ungkap Cheryl.

Survei Indikator Politik Indonesia memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa urutan tersebut juga menunjukkan jumlah baliho/spanduk/stiker yang dipasang oleh partai bersangkutan. Survei itu hanya menyimpulkan bahwa pemilih yang terekspos sosialisasi partai, maka dukungan partai cenderung lebih besar.

PDIP menjadi partai dengan ekspos paling banyak dari berbagai kategori media sosialisasi. Adapun pertanyaan survei yang diajukan berbunyi: “Dalam tiga bulan terakhir, siapa saja yang pernah Ibu/Bapak lihat/baca gambar atau namanya melalui...?” Dalam kategori media sosialisasi baliho/spanduk/stiker, PSI menempati urutan kesebelas.

Kesimpulan senada juga disampaikan Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie. Menurut dia, survei ini menepis anggapan bahwa PSI merupakan partai yang disebut masif melakukan pemasangan baliho dan alat peraga.

“Jadi kalau dikatakan masif, itu datanya dari mana? Enggak paham saya. Kalau bicara itu pakai data, jangan pakai rasa,” kata Grace dihubungi reporter Tirto, Selasa (14/11/2023).

Grace tidak menjawab pertanyaan soal sumber dana baliho PSI sebagaimana yang ramai tersebar di medsos. Namun, ia menegaskan bahwa baliho PSI dipasang oleh caleg, struktur partai, dan organ relawan.

“Kami enggak bisa rinci mana yang dipasang struktur, mana yang dipasang relawan,” lanjut Grace.

Ia juga mempertanyakan terkait narasi yang menyatakan PSI mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Meskipun ketua umum PSI anak presiden, menurut Grace, tidak ada perlakukan khusus sama sekali yang didapatkan.

“Kalau Mas Kaesang ke partai besar, itu baru perlakuan khusus. Nah, ini masuk PSI, yang di survei saja masih mencoba merangkak naik dari zona degradasi PT 4%. Jadi di mana perlakuan khususnya?” tanya Grace heran.

Grace menambahkan, baliho PSI juga banyak yang dirobek atau dirusak di sejumlah daerah oleh beberapa pihak. Namun, partai berlogo mawar itu menghadapinya dengan santai dan biasa saja. Misalnya, pada peristiwa perobekan baliho PSI di Gunung Kidul beberapa waktu lalu.

“Kami enggak nangis merintih-rintih dan tuduh sana-sini,” tegas Grace.

Publik Berhak Tahu

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai publik berhak dan sah untuk tahu dari mana sumber dana alat peraga yang digunakan parpol. Memang, kata dia, aturan sosialisasi pra-kampanye saat ini membuat metode yang dilakukan masih belum jelas.

“Publik berhak tahu dari mana anggarannya, semua yang berkaitan dengan parpol atau paslon, bukan hanya PSI, semuanya itu harus jelas. Bukan hanya biayanya, tapi siapa yang melakukan (pemberi dana), misalnya apakah dari aparatur sipil negara? Itu tidak boleh karena melanggar,” ujar Kaka dihubungi reporter Tirto, Selasa (14/11/2023).

Kaka menyatakan, kecurigaan sumber dana dalam pemilu merupakan hal yang wajar ditanyakan masyarakat. Akan lebih baik, menurut dia, jika penyelenggara pemilu memiliki data tersebut sehingga dapat dilaporkan ke masyarakat.

“Sumbangannya dari mananya, penggunaanya, sampai laporannya itu harus dipenuhi oleh parpol. Kecurigaan dana ini sah, publik boleh mengetahui hal itu sekaligus penggunaannya,” kata dia.

Terkait narasi yang mempertanyakan dan mengkritik soal baliho PSI, kata Kaka, ini menjadi fenomena yang unik. Ia menilai bahwa narasi ini sebagai kritik yang dilakukan generasi muda dan ini menjadi momentum untuk mendesak pelaksanaan pemilu yang transparan.

“Jangan sampai ada korupsi politik dan ketidaknetralan aparat negara,” ujar Kaka.

Apakah Baliho Mengerek Suara?

Pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pemasangan baliho atau alat promosi sejauh ini tidak berdampak pada elektabilitas partai. Namun, hal tersebut cukup berhasil untuk mengumpulkan popularitas.

“Baliho secara politik tidak selalu ditujukan untuk elektabilitas, bisa saja ia digunakan sebatas legitimasi. Artinya jika kemudian PSI secara tiba-tiba berhasil raup suara, baliho bisa dijadikan alasan peningkatan itu, padahal baliho tidak terbukti bisa lakukan itu,” ujar Dedi dihubungi reporter Tirto, Selasa (14/11/2023).

Merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia pada periode 27 Oktober-1 November 2023, PSI hanya mendapatkan perolehan suara 0,9% jika Pileg DPR RI dilakukan pada periode survei. Seperti yang sudah disebut di bagian atas, PSI juga menempati urutan kesebelas dari hasil ekspos masyarakat, melalui media sosialisasi baliho/spanduk/stiker.

Dedi menambahkan, keputusam memilih paling besar masih dipengaruhi faktor bertemu langsung ke akar rumput. Metode door to door dalam sosialisasi masih dinilai efektif, dibanding sekadar memasang baliho.

“Termasuk berbagai bantuan, baliho hanya untuk tunjukkan popularitas semata, tidak mengikat emosi pemilih,” ungkap Dedi.

Hal senada diungkapkan analisis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo. Ia menyatakan, jika hanya mengandalkan masifnya baliho, maka tidak akan mengubah pemilih menjadi suara pendukung. Perlu ada mobilisasi seperti jemput bola atau door to door agar pemilih melabuhkan suara.

“Enggak ada strategi yang bisa mencakup semuanya, semuanya harus dilakukan. Misalnya di Jawa Barat ketuk pintu atau door to door jadi efektif ditambah mobilisasi door to door juga di hari H pemilihan,” kata Kunto.

Ia menilai, pemasangan baliho efektif bukan untuk elektoral, namun untuk mendongkrak popularitas. Popularitas ini yang kemudian punya peluang untuk memengaruhi pilihan pemilih yang terekspos sosialisasi lewat baliho.

“Orang melihat indikator baliho atau spanduk menilai bahwa ketum parpol atau capres-cawapresnya adalah orang kaya, karena sanggup memasang banyak. Orang kaya dipersepsikan tidak korupsi, maka kalau begini kasusnya dia (baliho) harus banyak dan masif,” terang Kunto.