Seruan Moral & Upaya Membendung Krisis Nilai Jelang Pemilu 2024

tirto.id - Palagan politik jelang kontestasi Pemilu 2024 memercikkan bara persaingan yang kian panas. Tujuan kemenangan pada ajang pesta demokrasi ini berpeluang membuka jalan kotor demi hasrat kekuasaan. Potensi culas tersebut menjadi penting dikawal agar tidak melahirkan kecurangan dan narasi keterbelahan di masyarakat.

Pasalnya, sejumlah pihak menilai sudah muncul gejala dugaan nepotisme jelang Pemilu 2024. Seperti suara kegelisahan sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang. Mereka prihatin dengan longsornya krisis nilai dan etika yang terjadi di lingkaran elite, hanya demi mengamankan kepentingan berkuasa.

Sejumlah tokoh ini menyampaikan unek-unek hati mereka dalam pertemuan dengan KH Ahmad Mustofa Bisri. Pertemuan ini berlangsung di Rembang atau di kediaman tokoh agama dan budayawan yang akrab disapa Gus Mus tersebut. Peristiwa yang berlangsung, Minggu (12/11/2023) itu, berlangsung tertutup dan dilanjut dengan konferensi pers di sebuah rumah makan di kawasan Kabongan Lor.

Majelis Permusyawaratan Rembang diwakili sejumlah tokoh yang terdiri dari aktivis antikorupsi, budayawan, wartawan senior, hingga tokoh lintas agama. Mereka yang bertemu Gus Mus di antaranya, Goenawan Mohamad, Lukman Hakim Saifuddin, Antonius Benny Susetyo, Omi Komaria Madjid, Sulistyowati Irianto, dan Erry Riyana.

Dalam konferensi pers, wartawan senior cum sastrawan Goenawan Mohamad mengaku cemas dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Salah satu pendiri Majalah Tempo itu memandang sudah terlihat aturan bersama yang mulai dibongkar-bongkar. Ini tercermin pada kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat batas usia capres-cawapres, Goenawan menyebutnya sebagai sebuah skandal.

“Semua ini sekarang bisa dibeli, kesetiaan bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli. Kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, ya selesai,” ujar Goenawan.

Goenawan menambahkan, banyak kebohongan yang diucapkan penguasa dan orang-orang jelang Pemilu 2024. Ia menyoroti bahwa nilai ikhlas dalam berpolitik sudah mengalami erosi berat saat ini.

“Belum lagi nanti, saya dengar pemaksaan penutupan saluran suara dan sebagainya. Kalau itu terjadi, pilpres (pemilihan presiden) yang akan datang bisa tegang,” kata dia.

Omi Komaria Madjid, istri mendiang Nurcholish Madjid, melanjutkan kerasahan Goenawan. Ia melihat saat ini praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kembali merajalela di negeri ini. Omi menilai pasca Reformasi 1998, pemberantasan KKN tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh.

Menurut dia, KKN justru semakin menggurita dalam penyelenggaraan negara saat ini. Negara, kata dia, sudah diselewengkan jauh dengan perilaku KKN tanpa malu.

“Nepotisme kekuasaan, Anda lihat sendiri dipertontonkan secara terbuka tanpa rasa malu dan salah sama sekali,” tegas Omi.

Sementara itu, Antonius Benny Susetyo menyoroti kondisi saat ini yang dinilainya tengah mengalami krisis nilai. Krisis ini terjadi lantaran moralitas publik dan etika politik tidak lagi dikedepankan oleh para elite.

Romo Benny, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa politik sedang kehilangan keadaban. Utamanya sebab kekuasaan dijadikan cara untuk menyingkirkan suara hati nurani, akal budi, dan akal sehat. Ia menilai jalan kebudayaan perlu digunakan untuk mengawal demokrasi saat ini.

“Ketika kekuasaan dan keserakahan dan ketamakan itu menjadi ideologi kita, disitulah karakter kebudayaan tidak lagi dijadikan cara berpikir bertindak benar menalar dan bernarasi,” kata dia.

Di sisi lain, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa Gus Mus juga merasakan gejala krisis nilai yang sama saat membicarakan kondisi Indonesia saat ini. Gus Mus, kata Lukman, menilai kegelisahan para tokoh yang menemui dirinya adalah refleksi dari apa yang dirasakan masyarakat.

“[Perlu] menyadarkan seluruh masyarakat dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali kepada nilai-nilai luhur, etika, moral, dan seterusnya. Itu harus terus digaungkan,” ujar Menteri Agama periode 2014-2019 tersebut.

Komitmen Kontestan Pemilu

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menilai sudah menjadi prinsip wajib bagi kubu mereka untuk mengedepankan etika politik dan moral yang baik. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Koali Perubahan diisi oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

“Karena isu perubahan yang dibawa (kami) adalah isu moral dan isu etika,” ujar Mardani dihubungi reporter Tirto, Senin (13/11/2023).

Mardani menyatakan, keresahan yang disampaikan para tokoh bangsa di Rembang merupakan suatu kewajaran. Koalisi Perubahan mengusung capres Anies Baswedan dan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Kekhawatiran yang wajar. Karena ada anak presiden ikut dalam kontestasi (pemilu). Tapi tetap harus husnudzon (bersangka baik) dan waspada,” kata Mardani.

Ia berharap semua kontestan Pemilu 2024 bersikap jujur dalam menjalankan dinamika politik saat ini. Mardani juga berharap, Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk bersikap netral dalam pemilu.

“Tapi beberapa kali [Jokowi] komen tentang Pak Prabowo dan pemimpin muda. [Ini] Perlu diingatkan,” tegas Mardani.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan menghormati pandangan politik yang disampaikan oleh sejumlah tokoh dalam Majelis Permusyawaratan Rembang. Kendati demikian, mereka menilai pertemuan tersebut adalah bagian dari strategi kampanye politik yang diduga dikendalikan oleh tim sukses paslon tertentu.

“Beberapa nama di antara tokoh masyarakat yang berkumpul tersebut adalah tim sukses ‘terselubung’ capres tertentu,” kata Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, lewat keterangan tertulis, Senin (13/11/2023).

Prabowo merupakan capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda. Adapun Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, merupakan cawapres dari KIM.

Haris menuding, para tokoh yang berkumpul di Rembang menjadikan sejumlah isu sebagai senjata menyerang pihak Prabowo-Gibran. Termasuk, memakai kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur batas usia capres dan cawapres yang dinilai menguntungkan anak muda.

Seperti diketahui putusan MK Nomor 90/2023 memang membuka jalan Gibran yang belum berumum 40 tahun bisa menjadi cawapres. Putusan itu diketuk oleh paman Gibran, bekas ketua MK Anwar Usman, yang sudah dipecat dari jabatannya sebagai ketua karena terbukti melanggar etika berat pada putusan tersebut.

“Seandainya Gibran tidak berpasangan dengan Prabowo, tapi berpasangan dengan capres yang mereka usung, dipastikan beberapa dari tokoh masyarakat yang berkumpul di Rembang tersebut akan mendukung putusan MK tersebut,” tuding Haris.

Maka dari itu, Haris meminta seluruh organ relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran, untuk tidak terpancing dengan provokasi yang dinilainya bertujuan memicu konflik sosial yang sengaja direkayasa.

“Kepada seluruh kontestan Pileg dan Pilpres 2024 untuk menjaga situasi yang aman, damai, rukun sejuk serta taat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final dan mengikat,” kata dia menambahkan.

Salah satu politikus dari Koalisi Indonesia Maju, Kamhar Lakumani, menilai berkumpulnya tokoh-tokoh di Rembang sebagai suatu bentuk kontrol demokrasi pada kekuasaan. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat itu menghormati ekspresi keresahan para tokoh-tokoh bangsa atas dinamika politik kebangsaan yang terjadi saat ini.

“Kontrol ini juga sebagai ikhtiar nyata agar pemilu bisa berlangsung secara jujur, adil, demokratis dan luber,” kata Kamhar kepada reporter Tirto, Senin (13/11/2023).

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rambun Tjajo, menyatakan apa yang disampaikan para tokoh bangsa di Rembang merupakan ekspresi yang dirasakan masyarakat saat ini. Kegelisahan tersebut juga dirasakan TPN Ganjar-Mahfud, yang menilai sudah mencium gelagat gejala nepotisme dan ketidaknetralan aparat untuk pemenangan paslon tertentu.

“Secara prinsip ini, keresahan sama, kekhawatiran sama, nepotisme ini sudah jelas terlihat,” kata Rambun dihubungi reporter Tirto, Senin (13/11/2023).

Rambun menilai, apa yang disampaikan para tokoh di Rembang merupakan ekspresi khawatir pada kesewenangan penguasa saat ini dan penyalahgunaan aparat pada pemilu mendatang. Kendati demikian, Rambun menegaskan, para tokoh bangsa tersebut bukan merupakan bagian dari TPN Ganjar-Mahfud.

“Bukan, secara jelas mereka bukan bagian dari TPN, tidak ada kaitannya. Tapi keresahan yang disampaikan kami rasakan,” ujar Rambun.

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan capres-cawapres yang diusung gerbong koalisi yang terdiri dari PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini juga menyatakan sikap resmi, yang menilai keputusan MK yang memuluskan Gibran sebagai bentuk rekayasa hukum.

“Sudah kami tegaskan, dugaan kecurangan itu datang dari kekuasaan yang mendukung paslon tertentu. Kita mengawasi bukan hanya lawan, tapi juga teman-teman sejawat dari berbuat kecurangan. Kita enggak akan (curang),” ungkap Rambun.

Proses Pemilu Harus Demokratis

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menyampaikan peserta pemilu harus berkomitmen menjalankan proses pemilu sesuai prinsip demokrasi. Penilaian apakah pemilu berjalan demokratis atau tidak, kata dia, bukan hanya dilihat dari hasil pemilu saja, melainkan juga dari proses pemilu yang berlangsung sejak saat ini.

“Oleh sebab itu potensi-potensi yang membuka peluang terjadinya pemilu yang tidak fair harus dihindari,” kata dia dihubungi reporter Tirto, Senin (13/11/2023).

Annisa menambahkan, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan berpotensi mendapatkan keuntungan elektoral. Hal ini bisa menjadikan pemilu berpotensi berjalan tidak setara.

“Sehingga walaupun pemilu adalah proses kompetisi, tetapi bukan berarti peserta pemilu dapat melakukan segala cara untuk memenangkan pemilu,” kata dia.