tirto.id - Gelombang kecaman terhadap Israel pasca serangan mereka kepada warga sipil Palestina terus bergulir. Sejumlah negara mengecam aksi yang telah mengakibatkan 10 ribu lebih nyawa warga Palestina meninggal dunia berdasarkan data pemerintah Palestina pada Rabu (8/11/2023).
Kecaman dan penolakan juga terjadi di Indonesia. Gerakan menuntut agar Israel menghentikan serangan terus bergulir. Pemerintah Indonesia pun mendesak agar gencatan senjata dan konflik Palestina segera diselesaikan. Pemerintah dan masyarakat juga memberikan bantuan bagi warga Palestina yang terdampak akibat kekejaman Israel.
Hal yang sama dilakukan para calon pemimpin Indonesia mendatang. Dalam catatan Tirto, beberapa bakal capres yang bertanding di Pilpres 2024 ikut menyuarakan kecaman dan kritik dalam isu Israel-Palestina.
Anies Baswedan misalnya. Bakal capres dari Koalisi Perubahan ini ikut menyuarakan penolakan agresi Israel. Anies bersama sejumlah tokoh politik dari sejumlah parpol ikut hadir dalam acara aksi bela Palestina yang digelar oleh MUI di Kawasan Monas, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Selain itu, dalam diskusi yang digelar lembaga CSIS, Anies juga buka suara terkait masalah Palestina. Ia menilai, posisi Indonesia sulit untuk menyelesaikan masalah Palestina. Sebab, kata dia, perang tidak akan menyelesaikan perdamaian karena perdamaian adalah hasil dari negosiasi politik.
Anies justru menyarankan agar anak muda Palestina sebaiknya diakomodir untuk belajar di Indonesia.
“Apa susahnya bawa mereka ke sini. Agar mereka bisa melihat kehidupan di sini. Apa susahnya membawa ratusan atau ribuan orang Palestina untuk tinggal di sini dan melihat kita hidup, tenang dan teduh,” kata dia.
Menurut dia, serangan Israel kepada Palestina sulit untuk dihentikan selama Palestina tidak bersatu. Dia mencontohkan apabila Sukarno dan Sutan Syahrir tidak Bersatu, maka kemerdekaan Indonesia mustahil terjadi.
“Jadi proaktifnya bukan hanya di level politik, tapi level Pendidikan yang kita bisa reach out. Tujuannya untuk mempercepat terjadinya persatuan di situ,” kata Anies.
Di sisi lain, bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIB) Prabowo Subianto sudah melakukan langkah konkret dalam isu Palestina. Meski hal ini ia lakukan dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan, bukan selaku bakal capres yang akan bertarung pada Pilpres 2024.
Setidaknya, dalam catatan Tirto, Menhan Prabowo melakukan sejumlah hal berhubungan dengan Palestina. Pertama, memberi beasiswa 22 mahasiswa Palestina di Unhan. Kedua, memberikan bantuan kepada pemerintah Palestina bersama dengan bantuan 51,5 ton yang dikirim pemerintah Indonesia tahap pertama ke Palestina.
Selain itu, Prabowo juga menyatakan kesediaan untuk 'turun langsung' dalam isu Palestina selama diizinkan oleh Presiden Jokowi.
“Saya pun menyampaikan bahwa saya siap atas izin Bapak Presiden, saya siap terbang ke Kairo untuk koordinasi dengan Menteri Pertahanan Mesir dan berjumpa mungkin beberapa tokoh di kawasan itu,” kata Prabowo saat menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia Ashraf Sulthan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat pada Senin (6/11/2023).
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menegaskan bahwa Prabowo akan berkomitmen dalam konflik Palestina. Ia mengatakan, Prabowo sejalan dengan posisi Jokowi saat ini terkait isu Palestina.
“Wong belum jadi presiden sudah tegas. Jadi menhan, dia kirim kapal rumah sakit, Pak Prabowo itu cita-citanya melanjutkan dan memperbaiki apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi,” kata Nusron di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Nusron menekankan bahwa sikap pemerintah Jokowi tegas dalam isu Palestina, salah satunya ingin Palestina merdeka. Hal tersebut juga akan dilakukan Prabowo bila terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2024.
Sementara itu, Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari koalisi PDIP juga tercatat pernah menghebohkan publik karena menolak tim nasional sepakbola Israel berlaga di Piala Dunia U-20 di Indonesia. Terkait penolakan ini hingga Piala Dunia U-20 batal, bisa dibaca di artikel ini.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Sunanto, mengatakan bahwa komitmen Ganjar dalam isu Palestina sudah muncul sejak aktif di PDIP. Ia mengatakan, Ganjar mendorong agar Palestina merdeka.
“Komitmen itu sudah dilakukan termasuk menolak kehadiran [Israel] di U-20 karena memang ada relasi bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan kerja sama, tentu dengan posisi Indonesia yang bebas aktif untuk terus menggelorakan kemerdekaan Palestina,” kata Sunanto, Kamis (9/11/2023).
Sunanto menambahkan, hal tersebut menjadi satu komitmen yang terus diperjuangan, selain soal bantuan kemanusiaan.
Sunanto menegaskan, Ganjar akan terus berkomitmen mendorong kemerdekaan Palestina bila terpilih menjadi presiden. Ia bahkan mengatakan, Ganjar akan menggalang dukungan dengan negara lain untuk mewujudkan Palestina merdeka.
Saat ini, kata Sunanto, Ganjar hanya bisa melakukan gerakan seruan moral, menggalang dukungan dan mendorong publik untuk menyuarakan aksi membela Palestina. Ia menilai, semua berujung pada upaya komunikasi.
Pria yang akrab disapa Cak Nanto ini mengatakan, upaya membebaskan Palestina tidak bisa dilakukan oleh Indonesia saja. Karena itu, kata dia, Indonesia perlu melibatkan negara lain misalnya negara ASEAN atau Asia untuk mendukung gerakan Palestina merdeka.
Posisi Indonesia & Bagaimana Semestinya Paslon Bersikap?
Analis politik dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai wajar bila Indonesia bergerak dalam isu Palestina. Pertama, Indonesia memiliki alasan historis di mana sikap pro-Palestina adalah upaya menegakkan semangat anti-imperialisme/neo-kolonialisme sejak era Bung Karno.
Kedua, kata Wasisto, upaya membela Palestina adalah mandat amanat konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 1945 tentang penjajahan di dunia harus dihapuskan. Ketiga adalah alasan religius yakni solidaritas seiman sesama warga muslim.
“Isu Palestina tentu menjadi pusat perhatian bagi pemilih muslim. Namun demikian, isu Palestina ini juga fluktuatif karena tergantung pada konteks peristiwa yang berkembang dan melatarbelakangi isu Palestina ini muncul di ruang publik,” kata Wasisto.
Wasisto mengakui respons para kandidat memang berbeda-beda dalam isu Palestina. Akan tetapi, isu Palestina sudah menjadi bagian tidak lepas dari gerakan muslim Indonesia. Hal itu membuat paslon bisa menggunakan isu Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri mereka dalam debat pilpres.
Analis politik dan hubungan internasional dari Universitas Jember, M. Iqbal menjelaskan, posisi Indonesia dalam menyikapi isu Palestina saat ini sudah tepat. “Kita apresiasi itu, namun menurut saya belum cukup. Seharusnya bisa melampaui atau melebihi apa yang dilakukan Anwar Ibrahim maupun Erdogan,” kata Iqbal kepada Tirto.
Iqbal juga menjelaskan alasan Indonesia begitu erat dengan Palestina. Ia mengatakan, hubungan Indonesia-Palestina tidak sebatas hubungan sesama mayoritas muslim, tetapi Palestina juga menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, selain Mesir dan India. Negara-negara ini, kata Iqbal, memiliki ketulusan pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, pembukaan konstitusi Indonesia mengamanatkan seluruh bangsa Indonesia untuk menghapus penjajahan di atas dunia. Palestina, yang kini berada di posisi lemah sudah semakin lemah ketika wilayah kedaulatan mereka semakin berkurang dan hendak dihapus.
“Ini tentu sebuah pengingkaran pada amanat konstitusi kalau Indonesia abai, apalagi tidak peduli. Dan faktanya memang Indonesia tidak pernah tidap peduli, malah semakin peduli. Cuma semakin dilema ketika ada banyak sekali ruang-ruang perdagangan internasional dibuka dan tentu ini satu konsekuensi hingga membuat Indonesia agak sulit leluasa tegas bertindak,” kata Iqbal.
Lebih jauh, Iqbal juga menilai bagaimana para capres merespons isu Palestina. Ketiga paslon, baik Ganjar, Anies maupun Prabowo memiliki langkah berbeda dalam menyikapi isu Palestina. Dalam kasus Anies, Iqbal melihat ia bersikap jelas terkait Palestina, setidaknya dalam orasi yang Anies sampaikan.
“Tentu sangat jelas artikulasi orasinya, juga jelas karena yang hadir beraneka kalangan sangat cair dan semua sama-sama menyerukan, semua peserta aksi menyampaikan kepada dunia setop ketidakadilan dan penindasan atas kemanusiaan yang terjadi di Palestina,” kata Iqbal.
Sementara itu, kata Iqbal, Ganjar terlihat terkesan abstrak terkait isu Palestina. Hal ini terlihat dari pernyataan Ganjar yang mendorong upaya melobi negara-negara berkonflik untuk berhenti. Iqbal pesimistis negara-negara yang bertikai ingin berhenti hanya karena imbauan.
“Itu sangat sulit berharap goodwill akan muncul dari negara bertikai [...] justru yang harus dilakukan dengan cara-cara yang secara sosial itu, boikot, divestasi maupun sanksi,” kata Iqbal.
Di sisi lain, kata Iqbal, Prabowo masih terkesan setengah hati dalam isu Palestina. Meski sebagai menhan, kata Iqbal, Prabowo sudah memberikan beasiswa bagi puluhan warga Palestina agar bisa kuliah. Akan tetapi, Iqbal menilai, Prabowo sebagai menteri pertahanan belum melakukan aksi besar yang berdampak dalam isu konflik Gaza.
Menurut Iqbal, Prabowo semestinya bisa melakukan gerakan BSD (Boycott, Sanction and Divestment) lewat pelarangan pembelian alutsista buatan Israel atau produk pertahanan dari Israel. Opsi lain adalah Prabowo bisa membujuk menteri-menteri untuk ikut menolak Israel, misal meminta kementerian sektor keuangan menerapkan biaya barang yang lebih mahal seperti bea impor.
“Langkah-langkah yang lebih konkret seperti ini, itu sebetulnya lebih efektif untuk misalnya kalau dikaitkan untuk meraih simpati para pemilih nanti di dalam kontestasi pilpres, tapi itu tidak terjadi,” kata Iqbal.
Iqbal menekankan agar paslon tidak hanya menggunakan narasi Palestina untuk mencari suara, meski hal itu memungkinkan. Ia berharap paslon fokus pada upaya penyelesaian konflik ketika menjadi orang nomor satu di Indonesia.
“Harus lebih menunjukkan sebuah daya dukung yang konkret dalam menegakkan posisi kebijakan luar negeri Indonesia yang terus menerus untuk bebas aktif menghapus penjajahan di atas dunia,” kata Iqbal menekankan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
