Tafsir Beragam Pernyataan Jokowi soal Pemilu Sulit Diintervensi

tirto.id - Presiden Joko Widodo menegaskan Pemilu 2024 sulit diintervensi. Sebab, kata Jokowi, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dihadiri para saksi partai peserta pemilu. Selain itu, aparat juga disiagakan di dekat TPS.

“Artinya apa? Pemilu ini sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat, oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi karena jelas sangat-sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan, ada saksi, saksi, saksi, saksi dari partai-partai politik,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Jokowi justru heran muncul banyak dugaan adanya campur tangan atau intervensi dalam Pemilu 2024. “Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi, diintervensi dari mana?" kata dia.

Sontak, pernyataan Jokowi direspons beragam oleh perserta Pemilu 2024. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengajak semua pihak untuk menghormati dan mengapresiasi keinginan pemilu tidak bisa diintervensi.

“Kita semua berharap pemilu berlangsung secara jujur, adil dan demokratis tanpa ada rekayasa dan manipulasi termasuk penggunaan instrumen kekuasaan untuk memengaruhi hasil untuk memenangkan paslon tertentu. Cara-cara berpolitik kotor mesti kita cegah dan hindari,” kata Kamhar dalam keterangan kepada Tirto, Rabu (8/11/2023).

Sementara itu, Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, pernyataan Jokowi adalah pesan untuk dirinya sendiri dan aparat negara dalam pemilu. Ia mengingatkan bahwa pemilu bukan hanya pada saat pencoblosan dan penghitungan suara, melainkan juga proses pencalonan.

Ia lantas mengaitkan hal tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas umur capres-cawapres yang berujung pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Masalahnya yang sama-sama kita lihat, mulai proses pencalonan saja sudah ternoda dalam soal uji materi batas usia di MK. MKMK bahkan memutuskan Ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat, dan diberhentikan dari Ketua MK,” kata Surya Tjandra kepada Tirto, Rabu (8/11/2023).

Surya menambahkan, “Intervensi pemilu sulit, tetapi bukan tidak mungkin dilakukan mengingat kejadian MK kemarin. Apalagi oleh aparat dan penguasa yang pasti tahu celah-celahnya. Kami tidak mau suudzon, tapi melihat intervensi kemarin, kami jadi harus waspada.”

Sementara itu, cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar memandang, pernyataan Jokowi layak diviralkan. Hal itu dilakukan agar para aparatur dan penegak hukum patuh terhadap pernyataan Jokowi.

“Supaya semua aparatur negara sampai paling bawah menjadikan pernyataan Pak Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Jadi guidance,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Menurut dia, dengan menjadikan pernyataan Jokowi tersebut viral, maka ia berharap tidak ada lagi pihak yang menyebut ada intervensi, bahkan melakukan intervensi dalam pelaksanaan pemilu.

Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Tama S. Langkun mengatakan, permasalahan bukan terletak pada sulit atau mudah intervensi pemilu, tetapi lebih pada komitmen netralitas Jokowi sebagai kepala negara.

“Kepada presiden untuk tetap menjalankan tugas sebagai presiden, tidak kemudian berpihak kepada salah satu paslon karena kita pahami bersama anak Pak Presiden menjadi kandidat cawapres dalam pemilu kali ini,” kata Tama.

Selain itu, Tama juga berharap agar aparat bersikap netral di Pilpres 2024. Ia mengatakan, setiap lembaga negara memiliki sistem dan publik memiliki akal dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

“Jadi kita juga berharap untuk memastikan netralitas, masyarakat terus berpartisipasi,” kata Tama.

Tama mencontohkan bagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pencopotan jabatan ketua MK kepada Anwar Usman. Ia menilai, putusan MKMK adalah pesan bahwa lembaga negara harus netral atau ditindak secara hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Itu kan bukti bahwa negara ini punya sistem dan tidak boleh ada lembaga negara mana pun yang kemudian dia tidak netral,” kata Tama.

Potensi Intervensi Tetap Ada

Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu menilai wajar Jokowi mengatakan pemilu sulit diintervensi. Hal itu tidak lepas dari posisi Jokowi sebagai kepala negara yang berbicara soal pelaksanaan pemilu dilakukan secara luber dan jurdil.

Akan tetapi, Aji mengingatkan, proses Pemilu 2024 tidak hanya jelang pemilihan seperti kampanye, melainkan sejak pemilihan pejabat KPU-Bawaslu di tingkat nasional hingga daerah. Ia mengingatkan, pemilihan penyelenggara pemilu nasional sudah politis karena penentuan pejabat tersebut dilakukan oleh partai politik lewat fit and proper test.

Menurut dia, parpol lantas menitipkan syarat-syarat agar pejabat KPU-Bawaslu bisa terpilih. Situasi tersebut lantas berimbas pada pemilihan pejabat KPU-Bawaslu di daerah di level provinsi hingga pejabat di level bawah.

“Maka kemudian kalau misalkan dikatakan sulit atau tidak diintervensi itu, sebenarnya tidak sulit,” kata Aji kepada reporter Tirto, Rabu (8/11/2023).

Aji mengatakan, proses intervensi hingga TPS memang sulit dilakukan, tetapi hal tersebut bukan jaminan. Ia mencontohkan, intervensi yang dilakukan bisa saja dengan dalih pengunaan petugas atau saksi di TPS yang tidak sesuai dengan pejabat yang mendapat mandat.

Menurut dia, intervensi yang mungkin terjadi adalah campur tangan kepada pemilih yang hendak ke TPS atau intervensi saat rekapitulasi. Ia mengatakan, intervensi pemilih dapat berupa pemaksaan kehendak kelompok tertentu agar pemilih memilih paslon tertentu yang tidak sesuai hatinya.

Situasi lain adalah proses rekapitulasi. Ia mengacu pada Pemilu 2019, di mana banyak proses rekapitulasi bermasalah. Permasalahan perhitungan suara terjadi karena petugas lalai berhitung, sementara proses rekapitulasi sulit dipantau publik secara terus-menerus.

Pada posisi tersebut, kata Aji, tidak menutup kemungkinan suara kandidat bergeser dari satu pihak ke paslon lain atau suara caleg tertentu digeser ke caleg lain dengan mengatur saksi.

Menurut Aji, permasalahan intervensi hanya bisa diselesaikan oleh inisiatif dari peserta pemilu. Karena itu, dia menekankan agar peserta pemilu harus membiarkan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai aturan yang ada.

Hal senada diungkapkan analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. “Sulit tapi banyak celah. Banyak kesempatan, kan, namanya politik, banyak yang bisa dimainkan," kata Ujang.

Karena itu, Ujang mengatakan, penyelenggara pemilu tidak boleh main mata dan tergoda. Ia mengingatkan bahwa ada penyelenggara pemilu yang berujung masuk penjara karena kongkalikong dengan pihak tertentu.

Ujang menilai bahwa pernyataan Jokowi adalah wajar dalam kapasitas mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden. Ia mengatakan, pesan itu positif karena pemilu memang tidak boleh diintervensi, termasuk partai pemenang pemilu sebelumnya.

Ia juga melihat Jokowi sengaja menekankan tidak ada intervensi untuk mencegah persepsi Pemilu 2024 akan disebut pemilu rusak, penuh kecurangan dan legitimasi rendah yang berujung pemimpin tidak bisa dipercaya.

“Saya sih melihat arah-arahnya pesannya ke sana karena pemilu kita ini pemilu yang tanda petik dianggap banyak kecurangan, banyak persoalannya, maka soal intervensi ini penting untuk dihindari dan soal kredibilitas, kapasitas, independensi, lalu juga profesionalitas dari penyelenggara pemilu itu harus dijaga,” kata dia.

Ujang menekankan bahwa pernyataan pemilu sulit diintervensi, bukan berarti Jokowi akan netral. Akan tetapi, kata dia, bukti netral akan terlihat ketika mantan Wali Kota Solo itu tidak menggunakan kekuasaan dalam pemilu.

“Sejatinya pesan itu bagus sebagai simbol Jokowi ingin pemilu berjalan dengan baik, ingin di tengah, ingin netral, tapi apakah dengan ucapan itu cukup? Belum. Oleh karena itu, kita tunggu perilaku tindakan Jokowi nanti seperti apa, apakah netral atau tidak,” kata Ujang.

Ujang mendorong agar Jokowi bersikap negarawan dan tidak paradoks dalam pernyataan kali ini. Hal ini tidak lepas dari pengakuan Jokowi di masa lalu yang ingin cawe-cawe politik, sementara kini berbicara soal intervensi pemilu. Ia menekankan publik harus mengawasi sikap Jokowi.

“Kita jangan menduga-duga apakah pemilu nanti ada intervensi atau tidak. Yang jelas Jokowi harus konsisten dengan pernyataannya dan kita awasi bersama agar jangan ada intervensi dari pihak manapun,” kata Ujang.