tirto.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema baru bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada masyarakat. Kebijakan ini menjadi salah satu penebalan bantuan sosial (bansos) yang diperuntukkan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena super El Nino yang terjadi belakangan di Tanah Air.
El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum.
"Karena ada super El Nino dan kita tahu ini jangan sampai mengurangi daya beli rakyat, kita akan mengeluarkan BLT El Nino November dan Desember," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi), usai meninjau persediaan stok beras di Gudang Bulog Baru Rawang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pada Rabu (25/10/2023) lalu.
BLT El Nino akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada November dan Desember tahun ini yang besarannya mencapai Rp400 ribu. Nilai bantuan tersebut adalah total bantuan selama dua bulan sekaligus. Anggaran tambahan untuk BLT ini sebesar Rp7,52 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BLT ini pun ditargetkan akan mulai cairkan pada akhir November ini.
Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Yustinus Prastowo, menyebutkan penyaluran BLT El Nino ini akan disalurkan satu pintu melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan menggunakan data KPM. Data ini sengaja dipakai agar pemerintah tidak lagi mengumpulkan data penerima baru.
"[Penyaluran satu pintu] di Kemensos ya," ucap Yustinus kepada Tirto, Jumat (17/11/2023).
BLT El Nino, merupakan salah satu paket dari kebijakan pemerintah melalui APBN di penghujung akhir 2023. Di luar BLT El Nino, paket kebijakan lainnya adalah penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) lainnya. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
Khusus untuk tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar 10 kilogram selama Desember 2023 dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.
Bahkan Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bantuan pangan berupa beras hingga Juni 2024 mendatang. Keputusan tersebut diambil usai rapat terbatas menteri Kabinet Indonesia Maju yang membahas soal perpanjangan penyaluran bantuan pangan pada Senin, 6 November 2023, di Istana Merdeka Jakarta.
Bantuan pangan beras ini akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang per bulannya akan menerima 10 kilogram (Kg) beras. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebesar Rp18,6 triliun. Angka itu terdiri dari bantuan pangan awal tahun sebanyak Rp8 triliun, September-November Rp8 triliun, dan Desember Rp2,7 triliun.
Bansos Bantu Ekonomi Rentan Hadapi Dampak El Nino
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan kebijakan APBN diperuntukkan untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah deraan dan tekanan yang sekarang ini terjadi dari ekonomi global. Di samping juga ada faktor El Nino yang saat ini memukul masyarakat berpendapatan rendah.
Sri Mulyani mengatakan, terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Selain itu, tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.
“Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Jakarta, Rabu (25/10/2023) lalu.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy, menyambut baik inisiasi pemerintah dalam pemberian BLT El Nino. Menurut Yusuf, pemberian BLT ini cukup tepat di tengah kondisi ada saat ini. Apalagi bantuan ini menjadi jawaban atas kebutuhan kelompok masyarakat miskin.
"Namun yang juga tidak kalah penting adalah siapa yang kemudian ikut menerima bantuan ini," ujar Yusuf kepada Tirto, Sabtu (18/11/2023).
Yusuf menuturkan, jika bicara dampak dari El Nino, maka sebetulnya tidak hanya masyarakat kelompok kategori pendapatan miskin saja yang terdampak. Namun, juga kelompok pendapatan menengah.
Sebab, dalam episode pemberian bantuan sebelumnya, terutama ketika pandemi, BLT relatif mampu menjaga daya beli kelompok pendapatan masyarakat menengah yang sebelumnya tidak mendapatkan bantuan.
"Selain calon penerima bantuan, yang juga perlu didiskusikan adalah berapa lama bantuan ini akan diberikan," kata Yusuf.
Potensi El Nino sendiri, kata Yusuf, diperkirakan masih akan berlanjut sampai dengan awal 2024. Sehingga perlu mitigasi awal, termasuk keberlanjutan dari BLT El Nino.
"Dan tentu mitigasi di awal diperlukan kalau memang arah dari proyeksi yang disampaikan tadi itu berpotensi untuk terjadi," pungkas dia.
Besaran Bansos dari Tahun ke Tahun
Jika dilihat pada tahun 2023 saja, pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran mencapai Rp476 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyaluran PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp28,7 triliun, pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45,1 triliun, dan subsidi energi dan nonenergi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani serta transportasi publik Rp290,6 triliun.
Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan bagi penerima bantuan iuran JKN 96,8 juta peserta Rp46,5 triliun, penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk 20,1 juta siswa sebesar Rp9,7 triliun, dan penerima bantuan Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 99,3 ribu mahasiswa sebesar Rp12,8 triliun.
Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, alokasi anggaran bansos disalurkan pemerintah besarannya selalu tak sama, baik secara jenisnya maupun penerimanya. Misal, jika dilihat dari realisasi APBN 2022, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp461 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp152 triliun dan non PEN Rp309,6 triliun, dikutip dari konferensi pers APBN Kita.
Perlindungan sosial tersebut diantaranya diperuntukkan untuk BLT BBM Rp12,7 triliun untuk 20,7 KPM, PKH Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM, PKLW Nelayan Rp1,3 triliun untuk 2,1 juta orang, BLT Minyak Goreng Rp7 triliun untuk 23,9 juta KPM, BLT Dana Desa Rp26,9 triliun untuk 7,5 juta KPM, Bantuan Penyandang Disabilitas, YAPI, Lansia Rp244,7 miliar untuk 400 ribu orang, Kartu Prakerja Rp16,4 triliun untuk 5 juta orang, dan Kartu Sembako Rp44,1 triliun untuk 18,8 juta KPM.
Pada 2021, total realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai titik tertinggi yakni Rp480,0 triliun. Jumlah tersebut mencapai 130,5 persen terhadap target APBN Tahun Anggaran 2021. Jika dirincikan, realisasi anggaran perlindungan sosial tercatat pada Kementerian Sosial sebesar Rp102,0 triliun.
Perlindungan sosial tersebut berupa penyaluran bantuan untuk PKH sebesar Rp27,9 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp48,3 triliun, bantuan sosial tunai sebesar Rp17,24 triliun, sembako PPKM sebesar Rp6,8 triliun, dan penyaluran bansos untuk pengentasan kemiskinan ekstrem sebesar Rp1,05 triliun.
Selain itu, terdapat pula bantuan produktif usaha mikro (BPUM) sebesar Rp15,4 triliun kepada 12,8 juta usaha mikro, dan penyaluran bantuan subsidi upah sebesar Rp8,38 triliun bagi 8,38 juta pekerja/buruh.
Pada 2020, realisasi anggaran program perlindungan sosial mencapai Rp216,59 triliun dari Rp230,2 triliun yang dianggarkan. Rinciannya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp43,89 triliun. BPNT ini terdiri dari sembako Rp39,38 triliun dan bansos tunai bagi penerima sembako non PKH Rp4,5 triliun.
Pemerintah juga mengucurkan PKH dengan nilai Rp41,9 triliun. Terdiri dari dana PKH Rp36,68 triliun, bansos beras penerima PKH Rp4,51 triliun, dan biaya distribusi beras Rp751,5 miliar. Kemudian Bansos Tunai non Jabodetabek senilai Rp32,6 triliun, subsidi bantuan gaji melalui Kemenaker Rp29,48 triliun, BLT melalui Dana Desa Rp23,74 triliun dan melalui Kartu Prakerja Rp18,25 triliun.
Sedangkan pada 2019, anggaran bansos digelontorkan pemerintah sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan pada periode 2020-2023. Pada 2019, di mana kondisi prapandemi COVID-19 alokasi anggaran bansos PKH dikeluarkan sebesar Rp34,4 trilliun. Anggaran ini untuk 10 juta KPM dengan nilai bansos yang diterima adalah Rp1.890.000 per tahun per KPM.
Sedangkan untuk bansos beras sejahtera dan bantuan pangan nasional diperuntukkan 15,5 juta KPM. BPNT senilai Rp 110.000 per bulan per KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur melalui e-warong. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10 Kg per KPM setiap bulannya.
Pemberian BLT El Nino Harus Tepat Sasaran
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan agar program BLT El Nino bagi masyarakat terdampak kemarau berkepanjangan disalurkan dengan tepat sasaran. Ia menegaskan agar bantuan ini betul-betul diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"DPR mendukung upaya Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak El Nino, dengan syarat BLT tepat sasaran dan prosesnya dilakukan dengan kebijakan yang bijaksana, adil, dan terencana," kata Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima.
Puan memahami tersebut memang ditujukan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak badai El Nino. Meski begitu, ada masyarakat yang belum tentu mendapatkan BLT ini. Karena itu, Puan mendorong pemerintah untuk melakukan update data penerima bantuan sosial. Sehingga masyarakat yang benar-benar terdampak badai El Nino akan memperoleh haknya.
"Jangan sampai, masyarakat yang justru terdampak badai El Nino malah tidak mendapat bantuan karena ketidakakuratan data," kata dia
Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk jeli melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan apabila ada kekurangan selama proses penyaluran. Hal ini, menurut Puan, guna keberlangsungan program BLT El Nino. "Penting juga dilakukan pendekatan yang bijaksana dan terencana dari Pemerintah untuk memastikan keadilan bagi penerima manfaat," tutur mantan Menko PMK ini.
Puan juga menilai, penyaluran BLT El Nino harus berfokus pada dua aspek krusial. Dua aspek tersebut yaitu keadilan bagi penerima manfaat dan efektivitas program. "DPR mendorong program dilakukan secara optimal, dengan mencakup pemahaman mendalam terhadap dampak di berbagai wilayah dan identifikasi prioritas berdasarkan tingkat kerentanan," urai Puan.
Dia juga meminta agar pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap program penyaluran dana BLT. Menurut Puan, pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan selama proses penyaluran berlangsung.
"Ini mencakup evaluasi terhadap distribusi dana, respons masyarakat, dan dampak riil pada tingkat kesejahteraan penerima manfaat," imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.
Lebih lanjut, Legislator Jawa Tengah V itu juga mendorong Pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dan kolaboratif antar kementerian dan lembaga serta pihak swasta untuk mengatasi dampak El Nino.
"Program penyaluran BLT El Nino ini harus menjadi langkah yang bijaksana dan berdampak positif dalam jangka panjang," tutupnya.
Respons atas Pencairan BLT El Nino
Terlepas dari niat baik pemerintah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat bahwa pemberian BLT El Nino berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Salah satunya, penyaluran bansos di tahun pemilu rawan penyelewengan anggaran dan potensi korupsi.
Oleh karena itu, butuh pengawasan berlapis dan juga membuka ruang pengaduan masyarakat seluas-luasnya apabila ditemukan bantuan tidak tepat sasaran sampai petugas yang menggunakan bansos untuk kampanye.
“Wajar akhirnya persepsi soal BLT El Nino sebenarnya hanya bentuk bagi-bagi uang di tahun politik. Berbagai studi juga menunjukkan bantuan di tahun politik cenderung rendah efektivitasnya,” ujarnya kepada Tirto, Jumat (17/11/2023).
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, menambahkan kebijakan BLT sangat strategis agar masyarakat mengikuti kepentingan dari penguasa. Sebab, bansos ini sudah mengarah kepada kebijakan populis di tengah tahun politik.
“Karena masyarakat menengah ke bawah suka, yang penting dia dapat duit di tengah situasi daya beli turun. Bantuan itu sangat bernilai bagi masyarakat ke bawah,” ucap dia kepada Tirto, Jumat (17/11/2023).
Trubus melanjutkan, pola yang dipakai oleh Jokowi sebenarnya mengikuti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu, SBY disinyalir berhasil menjungkirbalikkan lawan politiknya dengan menggulirkan bantuan sosial kepada masyarakat.
BLT diketahui dilakukan pertama kali pada 2005, berlanjut pada 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Di sisi lain, menurut Bank Dunia, Indonesia dinilai termasuk negara yang paling sukses menyelenggarakan bantuan berjenis langsung tunai kepada masyarakat miskin dibandingkan negara lain.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Maya Saputri
