Membandingkan BLT Era SBY & Jokowi sebagai Kompensasi Kenaikan BBM

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 22 Sep 2022 06:00 WIB
Dibaca Normal 6 menit
Pemberian BLT baik di era SBY dan Jokowi dinilai sama-sama tidak bisa meredam dampak kenaikan harga BBM subsidi.
tirto.id - Nining (38 tahun), masih ingat betul ketika pertama kali mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2005 silam. BLT diberikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu, disalurkan secara door to door melalui Rukun Tetangga (RT) setempat. Besarannya Rp100.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan berturut.

“Waktu itu pak RT-nya langsung datang ke rumah, ngasih tau kalau ternyata saya salah satu penerima manfaat,” ujar Nining menceritakan pengalamannya kepada Tirto, Rabu (21/9/2022).

Bagi ibu dua orang anak ini, BLT bak durian runtuh. Dalam keadaan ekonomi biasa-biasa saja, uang tersebut diakui sangat membantu. Terlebih tulang punggung keluarga atau suaminya sudah lama meninggalkan dirinya dan anak-anaknya.

“Bisa dibilang membantu lah, karena dulu apa-apa juga masih murah, kalau sekarang boro-boro,” kata dia.

Pada 2005, SBY memberikan BLT imbas dari kenaikan harga BBM subsidi (dua kali pada Maret 2005 dan Oktober 2005). Harga BBM jenis Premium saat itu sebesar Rp1.810 per liter, sedangkan harga solar bersubsidi yaitu Rp1.650 per liter.

Pada Maret 2005, BBM Premium naik menjadi Rp2.400 per liter dan solar naik menjadi Rp2.100 per liter. Kenaikan kedua terjadi pada Oktober 2005, Premium dikerek naik hingga Rp4.500 per liter dan solar Rp4.300 per liter.

Sejak kenaikan itu, SBY memutuskan memberikan BLT yang cair dalam dua tahap. Tahap I pada periode Oktober-Desember 2005 dengan besaran BLT Rp100.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Program menyasar ke 19,1 juta rumah tangga, tetapi realisasi hanya 17,13 juta rumah tangga.

Sementara BLT tahap II pada Januari-September 2006 besarannya masih sama, Rp100.000 per bulan, namun berjalan selama sembilan bulan. Jumlah penerima program juga sebanyak 17,13 juta rumah tangga.

Kemudian pada 2008, SBY kembali kenaikkan harga BBM, yakni naik 28 persen pada Mei 2008. Saat itu harga BBM Premium naik drastis ke angka Rp6.000 per liter dan solar menjadi Rp5.500 per liter.

Kenaikan itu mendorong SBY menurunkan kembali bantuan langsung tunai. Untuk periode Juni-Desember 2008, besaran BLT yakni Rp100.000 per bulan untuk periode tujuh bulan. Penerima program sebanyak 18,87 juta rumah tangga.

Kenaikan terakhir terjadi jelang masa jabatannya lengser yaitu pada Juni 2013. Kala itu, Premium naik hingga Rp6.500 dan solar Rp5.500 per liter dan memicu turunnya BLT. Kali ini dengan nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kompensasinya sebesar Rp150.000 per bulan dikucurkan untuk periode empat bulan dan diarahkan bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran.



Sementara, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah memutuskan juga untuk memberikan BLT pengalihan BBM. Pemberian BLT sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM subsidi.

Pada 3 September 2022, Jokowi memutuskan untuk menaikkan BBM antara lain Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter kini menjadi Rp10.000 ribu per liter. Solar subsidi dari sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

Atas penyesuaian itu, Jokowi menganggarkan Rp12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan. Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja. Dengan persyaratan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per Juli 2022 dan mempunyai gaji/upah paling tinggi Rp3,5 juta per bulan.

Alih-alih membantu pekerja yang bergaji di bawah UMR, bantuan tersebut justru dinilai hanya omong kosong belaka. Tidak memberikan solusi terbaik untuk masyarakat.

Seorang karyawan swasta di Jakarta, Yunita yang menerima BSU mengakui bantuan yang diberikan pemerintah hanya sesaat, di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif transportasi online hingga kebutuhan pangan.

“Apa yang terbantu coba dari BSU? Mending naik gaji ketimbang dapat BSU gini" kata Yunita lantang kepada reporter Tirto saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Dia mengatakan pemasukan yang didapat saat ini tidak sebanding dengan biaya hidup. BSU pun dinilai tidak akan mengatasi daya beli. Hal itu karena bantuan diberikan pemerintah hanya jangka pendek dan sifatnya darurat. "Bukannya tidak bersyukur, tapi ya gitu lah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia pun tidak mengharapkan BSU cair ke rekeningnya. Tidak hanya itu, bahkan Yunita juga belum ada rencananya untuk membelanjakan pemberian dari pemerintah tersebut. "Entah cair kapan, udah bodo amat. Jadi geli aja sebenarnya dapat BSU gini. Entah [digunain buat apa]," bebernya.



Tidak hanya Yunita, Ronald, salah satu pekerja swasta lainnya juga mengakui BSU diberikan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai kepala keluarga memiliki anak lebih dari satu, BSU sebesar Rp600.000 dirasa kurang.

“Intinya untuk yang sudah berkeluarga kurang ya. Apalagi anak lebih dari satu,” kata dia.

Sebagai bekerja lapangan, Ronald menyebut bantuan diberikan pemerintah hanya bisa dinikmati jangka pendek. Bantuan itu pun, dipakai untuk biaya operasional mobilitas pekerjaannya. "Bantuan dapat, bensin naik, ya sama saja bantuan itu buat beli harga bensin yang tinggi," imbuhnya.

Jika menilik ke belakang, pada November 2014, Presiden Jokowi juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM sebesar 33 persen. Pada tahun tersebut, kompensasi lebih disalurkan dalam bentuk kartu. Setelah kenaikan harga BBM, Jokowi meluncurkan tiga kartu yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Bantuan diberikan dalam bentuk simpanan Giropos sebanyak 14,5 juta RTS (Rumah Tangga Sasaran) melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Disalurkan dalam bentuk mandiri e-Cash sebanyak 1 juta RTS melalui Bank Mandiri, yang penguangannya hanya dapat dilakukan di Kantorpos Bayar.

Jokowi juga menambah sejumlah kompensasi seperti tambahan bantuan program keluarga harapan Rp1,7 triliun, pembangunan infrastruktur pedesaan Rp4 triliun, program ekonomi produktif Rp1,6 triliun di antaranya Rp700 miliar untuk masyarakat miskin dan usaha mikro, Rp600 miliar untuk usaha petani dan nelayan.

Bantuan lainnya adalah revitalisasi lahan non-produktif sebesar Rp300 miliar, peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat Rp800 miliar.


BLT era SBY & Jokowi Sama-Sama Tak Bisa Meredam Dampak

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, tidak ada yang berbeda antara BLT yang diberikan era SBY dan Jokowi. Karena keduanya sama-sama diberikan sebagai bantuan sosial dalam bentuk tunai.

“Namanya bantuan tentu saja diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Tetapi bantuan tersebut tentu saja tidak akan menutup seluruh kebutuhannya masyarakat," kata Piter kepada Tirto.

Dia justru melihat ada kesamaan dari pemberian BLT kedua kepala negara, yakni ketidaktepatan sasaran. Piter menyebut penerima BLT seringkali adalah masyarakat yang justru sesungguhnya tidak membutuhkan bantuan.

“Walaupun di era Pak Jokowi sudah sedikit lebih baik. Tapi ketidaktepatan sasaran itu masih terjadi," katanya.

Lebih lanjut, Piter mengatakan pemberian BLT baik di era SBY dan Jokowi tidak bisa meredam dampak kenaikan harga BBM subsidi. Harga-harga tetap naik dan inflasi melonjak. Pada zaman SBY inflasi melonjak hingga 8 persen. Sekarang, ia bahkan perkirakan inflasi juga akan melonjak hingga 8 persen.

“BLT hanya bisa membantu segelintir orang. BLT tidak bisa menghilangkan dampak negatif lonjakan inflasi terhadap perekonomian khususnya bagi UMKM," jelas dia.


Menuai Polemik hingga Saling Klaim Mampu Atasi Kemiskinan

BLT sempat menuai polemik usai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyentil Presiden Jokowi. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat digelar di Jakarta Convention Center, AHY menyindir program BLT dilakukan Jokowi merupakan gagasan di era SBY.

Saat itu, PDIP merupakan salah satu parpol yang mengkritik gagasan BLT di era SBY. Sementara Jokowi adalah kader PDIP yang saat ini juga menggunakan BLT sebagai solusi atas kenaikan harga BBM subsidi.

“Dulu dihina-hina BLT kita. Apa itu BLT? Hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang bijaksana untuk membantu rakyat miskin. Betul? Sekarang BLT? It’s okay, sesuatu yang bagus kalau dilanjutkan, kan, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu juga,” kata AHY.

Dalam laporan Bank Dunia berjudul “BLT Temporary Uncondiotinal Cash Transfer dan Protecting Poor and Vulnerable Households in Indonesia” mengatakan BLT pada 2005 dan 2008 terbukti efektif dalam meningkatkan perlindungan sosial ke masyarakat di tengah kenaikan harga.

BLT juga sudah mengena kepada sasaran utama yakni 40 persen dari masyarakat Indonesia yang paling rentan. BLT pada 2008 juga terbukti efektif melindungi masyarakat miskin dalam menemukan bantalan konsumsi karena pada tahun tersebut ada lonjakan harga komoditas internasional.

Laporan tersebut juga membalikkan anggapan jika BLT membuat masyarakat malas. BLT justru banyak dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja juga membantu biaya sekolah anak-anak.

“BLT efektif memberi perlindungan kepada rumah tangga miskin dari dampak kenaikan harga BBM dan memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama makanan,” demikian laporan World Bank.

Namun, laporan tersebut mengingatkan bahwa BLT tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan tetap meningkat tajam usai kenaikan harga BBM.

Kenaikan BBM dua kali dalam setahun pada 2005 bahkan langsung melambungkan angka kemiskinan pada tahun berikutnya. Pada 2006, jumlah penduduk miskin tercatat 39,3 juta, melonjak dibandingkan pada 2005 yang tercatat 35,10 juta.

“BLT hanya memberikan perlindungan sementara. BLT menggantikan harga barang yang naik. Dalam jangka pendek, BLT bisa menekan kemiskinan jika diberikan dalam waktu yang sangat tepat dengan durasi yang tepat pula. Namun, dalam jangka panjang, BLT tidak tepat," tambah World Bank.



Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara optimistis, angka kemiskinan secara neto di Indonesia tahun ini dapat turun sebesar 0,3 persen, dari baseline awal 9,3 persen menjadi 9 persen. Penurunan ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam memberikan bantalan sosial di tengah kenaikan harga BBM subsidi.

“Estimasi angka kemiskinan itu akan turun sekitar 0,3 percentage point walaupun harga BBM-nya naik. Kenapa bisa begitu? Karena kita berikan bantalan sosial yang bisa meningkatkan daya beli,” ujarnya saat kuliah tamu di Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Depok beberapa waktu lalu.

Pemerintah sendiri memberikan support dengan bantalan sosial tambahan sebesar Rp24,17 triliun sebagai pengalihan BBM subsidi. Uang tersebut diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selai itu, diberikan juga untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dan dukungan Pemerintah Daerah 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 triliun.

“Harapannya, kebijakan subsidi tepat sasaran dan berkeadilan akan meringankan beban APBN 2022 dan meningkatkan ruang fiskal 2023," katanya.

Suahasil mengatakan, pemberian bantalan sosial tambahan tersebut menyasar kepada kelompok masyarakat yang tepat untuk dapat menahan beban dari guncangan ekonomi global yang semakin menguat, melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

“Pemerintah berupaya semaksimal mungkin memitigasi agar inflasi tetap terjangkar dan dampak rambatannya sangat minimal dan terbatas," katanya.


Baca juga artikel terkait BLT BBM atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz

DarkLight