tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan pemerintah terus berupaya melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan agar segala jenis bansos, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengganti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tengah dalam proses penyaluran tepat sasaran.
Hal itu dikatakan Risma saat menghadiri undangan dialog terbuka yang diadakan Kelompok Cipayung Plus bertema 'Kenaikan Harga BBM Kepentingan Siapa? Masalah atau Solusi?' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).
"Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri," kata Risma melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/9/2022).
Dialog terbuka itu diawali dengan pemaparan pandangan dari sebelas mahasiswa selaku Ketua Umum masing-masing organisasi terkait kenaikan harga BBM. Pandangan itu lantas ditanggapi oleh tiga penanggap yang diundang, salah satunya Mensos Risma.
Politikus PDI-P itu mengatakan saat ini Kemensos bersama jajarannya melakukan perbaruan data setiap bulan.
“Setiap bulan, saya buat SK baru untuk memastikan data tetap update. Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan. Karena pergerakan data itu dinamis sekali,” ucap Risma menanggapi pandangan para mahasiswa.
Selain rutin melakukan perbaruan data, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing.
“Daerahlah yang harus melakukan pendataan. Tidak ada yang tidak bisa karena ada perangkat desa/kelurahan dan perangkat kecamatan,” tuturnya.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa.
Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa, sehingga mereka dapat menyampaikan pendaftaran/perubahan sebagaimana dimaksud kepada bupati/walikota melalui camat.
Risma berharap hal itu bisa menekan angka ketidaktepatsasaran penerima BLT. “Kalau daerah mengatakan mereka tidak mampu, ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” ucapnya.
Menurut Risma, perbaruan data setiap bulan dan usulan penerima BLT oleh daerah ini berkontribusi pada padannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Yang jelas, data kami [Dalam DTKS] harus padan dengan Dukcapil. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa,” kata dia.
Tak sampai di situ, Risma bilang Kemensos juga mengakomodasi masyarakat dengan fitur Usul Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos. Fitur itu memungkinkan masyarakat untuk ikut memberi masukan lewat aplikasi apakah penerima BLT sudah tepat atau belum.
Aplikasi ini diklaim sebagai terobosan dari permasalahan data selama ini, yakni adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan, tapi tidak dapat (exclusion error), dan ada yang tidak berhak tapi mendapat bantuan (inclusion error).
“Dengan adanya menu ini, masyarakat bisa mendaftarkan atau menyanggah diri sendiri, keluarga atau orang lain yang berhak dan tidak berhak mendapatkan bansos sesuai dengan wilayah masing-masing,” kata Mensos sembari menjabarkan alur penggunaan aplikasi.
Di samping Aplikasi Cek Bansos dengan laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dan Jaga Bansos, Kemensos juga memiliki Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (WBS-TPK) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lewat aplikasi ini, KPK juga bisa memantau proses penyaluran hingga segala bentuk penyelewengannya per hari.
Selain Risma, hadir pula sebagai penanggap, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, serta Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerja Sama, Setditjen PHI dan Jamsos dari Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
