Kebijakan Energi

Cara Jokowi Naikkan BBM Tanpa Gejolak: Libatkan Pemda hingga Aparat

Reporter: Dwi Aditya Putra, tirto.id - 31 Agu 2022 11:31 WIB
Dibaca Normal 4 menit
Piter menilai upaya pemerintah mensosialisasikan kenaikan BBM lewat pemda, TNI, dan Polri justru akan membuat kegaduhan.
tirto.id - “Kita harus kompak!” Begitu seruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atau pemda. Luhut minta pemda ikut melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Menurut Luhut, kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi ketidakpastian global. Pemerintah bahkan tidak punya pilihan lain untuk menaikkan harga bahan bakar karena harga minyak dunia masih sangat tinggi yakni di atas 100 dolar AS per barel.

Hal tersebut membuat selisih harga jual BBM jenis Pertalite (RON 90) dan solar subsidi semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.

Saat ini, harga solar masih dijual Rp5.150 per liter. Jika menggunakan harga minyak mentah Indonesia atau ICP 105 dolar AS per barel dan kurs rupiah Rp14.700 per dolar AS, maka harga solar harusnya berada di angka Rp13.950 per liter.

Kemudian untuk Pertalite saat ini berada pada harga Rp7.650 per liter, dengan ICP 105 dolar AS dan kurs nilai tukar Rp14.700 per doalar AS, maka harga keekonomiannya seharusnya Rp14.450. Artinya, harga Pertalite sekarang ini hanya 53 persen dari yang seharusnya.

“Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak!" tegas Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8/2022).

Mantan Menko Polhukam itu juga meminta pemda memberikan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Terlebih pemerintah sudah menyiapkan skenario mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Salah satunya lewat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengaligan BBM subsidi.

Tepat pada Senin, 29 Agustus 2022, Kementerian Keuangan memutuskan menggelontorkan tiga jenis bansos dengan nilai Rp24,17 triliun. Secara rinci, untuk BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp12,4 triliun, di mana setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali.

Lalu untuk bantuan subsidi upah (BSU) dianggarkan sebanyak Rp9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Nantinya, setiap pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp600.000. Serta, terdapat bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan.

“Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan,” kata dia.


Keterlibatan Aparat Efektif Redam Gejolak Kenaikan BBM?

Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibo menilai, keterlibatan polisi dan TNI ikut dalam sosialisasi kenaikan BBM sedikit membantu. Namun ia ragu, apakah bisa diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kegaduhan belum tentu demikian. Karena komunikasi publik kedua lembaga itu tidak kuat.

“Penting dari komunikasi publik, kan, menyentuh rasio dan emosi orang dan apakah dengan tentara yang ngomong akan nurut? saya pikir tidak. Apalagi polisi masih memiliki cedera atau skandal," kata Kunto kepada Tirto, Rabu (31/8/2022).

Menurutnya yang penting di sini adalah siapa komunikatornya yang berbicara. Karena hal itu akan menentukan apakah masyarakat akan menganggap pesannya kredibel atau tidak.

“Pemerintah Jokowi harus seksama merencanakan matang sosialisasi atau proses komunikasi publik tentang kebijakan kenaikan harga BBM subsidi,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform Economic (CORE), Piter Abdullah berpendapat, upaya pemerintah mensosialisasikan kenaikan BBM lewat pemda, TNI, dan Polri justru akan membuat kegaduhan. Karena kenaikan harga BBM seharusnya tidak dijadikan diskusi publik yang terlalu panjang.

Pemerintah, kata Piter, seharusnya sudah melalukan kajian yang mendalam tanpa kehebohan dan kemudian mengambil keputusan pada waktunya. Namun sekarang sudah menjadi kegaduhan karena sejak awal dibuat menjadi bahan diskusi publik.

“Kenaikan harga BBM subsidi tidak pernah tidak heboh. Gaduh. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana mempersingkat dan mengurangi kegaduhan tersebut," katanya.


Buruh Turun ke Jalan Jika BBM Naik

Di sisi lain, Presiden Partai Buruh cum Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengumumkan KSPI dan organisasi serikat buruh lainnya akan melakukan aksi serentak di 34 provinsi pada Selasa, 6 September 2022. Salah satu poin aksi tersebut menolak kenaikan harga BBM.

“Aksi ini akan mengusung 3 isu. Ketiga isu itu adalah tolak kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tolak pengesahan omnibus law UU (Undang-Undang) Cipta Kerja, dan naikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen,” kata Iqbal melalui keterangan tertulis yang diperoleh Tirto, Selasa (30/8/2022).

Dia menuturkan, aksi 6 September 2022 ini akan dipusatkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang melibatkan hampir 5 ribu buruh. Sedangkan aksi di daerah dipusatkan di masing-masing provinsi yang akan diikuti puluhan ribu buruh.

Dia mengatakan bahwa kenaikan harga BBM khususnya jenis Pertalite yang direncanakan menjadi Rp10 ribu per liter akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun secara drastis.

Hal tersebut dikarenakan selama tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan akibat adanya omnibus law serta menyebabkan daya beli buruh turun 30 persen, kata Iqbal.

“Jika BBM naik, bisa jadi daya beli akan turun sebesar 50 persen,” tutur Iqbal.

Terlebih lagi, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah menyampaikan bahwa pada 2023 akan tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Artinya, upah pekerja kembali tidak ada kenaikan.

Secara bersamaan, Iqbal menyebut inflansi diumumkan berkisar 4,9 persen sebelum adanya rencana kenaikan BBM. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen.

“Sudahlah 3 tahun upah tidak naik, sedangkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal mencapai 10 persen. Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM. Ini namanya menindas rakyat,” tegas dia.

Menurut Iqbal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran di bidang perekonomian “berwatak colonial.” Dalam hal ini, Partai Buruh bersama serikat buruh kebijakannya adalah prosubsidi, agar harga-harga tidak melambung tinggi. Selain itu, Partai Buruh juga pro-jaminan sosial, bukan bantuan sosial.

“Kalau ingin membandingkan harga BBM di tiap negara, maka harus dilihat juga income (pendapatan) perkapita atau setidak-tidaknya upah minimum,” tegas Iqbal.

Kemudian, dia mengatakan bahwa Partai Buruh dan KSPI mendesak agar upah dinaikkan 10-13 persen tanpa harus ada kenaikan BBM. Hal ini melihat inflansi dan pertumbuhan ekonomi.


Kenaikan BBM Sudah di Depan Mata

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira sudah menangkap sinyal kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Hal ini karena pemerintah sudah terang-terangan mengelontorkan BLT pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat.

Pemberian bansos, menurut Bhima, menjadi upaya menjawab kekhawatiran pemerintah atas penurunan daya beli masyarakat.

“Pemerintah, kan, khawatir kalau BBM subsidi naik, maka inflasi naik daya beli bisa merosot. Jadi bisa ditebak sepertinya akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, maupun pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat. Ini sinyal yang tidak bisa ditutupi," katanya saat dihubungi Tirto.

Bhima bahkan menyinggung anggaran penambahan bansos untuk kompensasi kenaikan harga BBM subsidi dinilai terlalu kecil. Karena menurutnya tidak imbang, jika BBM subsidi harganya naik 30 persen sementara penambahan anggaran perlinsosnya kecil.

“Pemerintah jangan hanya fokus pada tambahan bansos untuk orang miskin atau 40 persen kelompok pengeluaran terbawah. Kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM," katanya.

Menurut Bhima, penyaluran bansos tidak bisa berhenti pada PKH, atau BLT, tapi para pekerja yang upah minimumnya cuma naik 1 persen perlu dibantu dengan skema subsidi upah dengan nominal lebih besar dibanding 2020-2021. Begitu juga dengan UMKM perlu diberikan dana kompensasi misalnya subsidi bunga KUR nya dinaikkan dua kali lipat, dikasih bantuan permodalan.

“Harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi," jelasnya.


Baca juga artikel terkait BBM SUBSIDI atau tulisan menarik lainnya Dwi Aditya Putra
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz

DarkLight