tirto.id - Surmi (50) bersama puluhan warga yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu (Jatayu) memperingati HUT ke-77 RI pada Rabu, 17 Agustus 2022. Mereka sekaligus menyatakan sikap untuk menolak berdirinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Indramayu di pemukimannya, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Bukan tanpa alasan, Surmi menolak pembangunan lantaran dia merupakan korban dari asap PLTU I Indramayu yang telah membuat mata kirinya rusak, bahkan harus dioperasi berkali-kali.
“Indonesia memang sudah merdeka. Tapi kami warga Jatayu, masih belum merdeka dari ancaman asap PLTU dan tergusurnya lahan pertanian kami," kata Surmi kepada reporter Tirto sebelum melakukan upacara kemerdekaan di lapangan sebelah lahan yang akan dibangun PLTU II.
Masih jelas dalam ingatan Surmi, peristiwa yang membuat mata kirinya rusak dan perasaannya hancur. Waktu itu, tahun 2020, ia bersama sang suami tengah mengambil rumput di sawah yang jaraknya kurang dari satu kilometer dari PLTU I. Tiba-tiba kepulan asap hitam tebal seperti meledak keluar dari bawah PLTU I, mengarah secara horizontal ke lahan pertanian warga.
“Saya nggak tahu itu apa, saya langsung lari menghindar. Mata saya pedih, saya melihat tuh hitam banget, gelap. Air sawah saja sampai hitam," ucapnya.
Setibanya di rumah, mata perempuan yang bekerja sebagai buruh tani itu mengalami iritasi. Dia harus menelan pil pahit setelah dokter meminta agar mata kirinya harus dioperasi.
Sempat merasa sedih lantaran tak punya uang karena biaya operasi mahal, akhirnya dia dibantu rekannya untuk mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Tak hanya sekali, Surmi harus menjalani sebanyak lima kali operasi agar matanya dapat sembuh. Ia pun menjalani operasi empat kali di rumah sakit daerah Cirebon dan satu kali di rumah sakit daerah Cimahi. Selain itu, mata kirinya juga satu kali dijahit.
Kendati telah berulang kali menjalani operasi, toh, mata Surmi terlihat masih memerah dan harus menggunakan kacamata. Terkadang, matanya harus dibalut dengan kapas atau kain agar dapat menghindari debu. Jika tidak, indera penglihatannya akan mengalami iritasi.
“Sekarang saya melihat agak susah, kadang suka perih juga matanya. Nggak normal kaya dulu," kata Surmi sambil sesekali mengelus mata kirinya dengan kain. Saat mengikuti upacara kemerdekaan pun, mata kirinya harus ditutup dengan kain karena khawatir dengan debu.
Meski operasi secara gratis menggunakan BPJS Kesehatan, kenyataannya Surmi juga tetap harus mengeluarkan kocek untuk transport dan biaya pengobatan matanya selama operasi sekitar Rp50 juta.
Tak hanya Surmi, sang suami pun juga mengalami sesak dan gatal setelah tercemar asap dari PLTU I. "Pejuang Jatayu [Warga Tolak PLTU] juga banyak yang meninggal karena sesak," terangnya.
Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Indramayu, Jawa Barat memiliki kurang lebih 1.000 penduduk. Sebagian wilayah merupakan pemukiman, selebihnya lahan pertanian.
PLTU II rencananya akan dibangun di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol dan Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Indramayu.
Rencana pembangunan PLTU II 1X1000 MW yang berada di desa Mekarsari, Kecamatan Patrol. Skema ekspansi ini direncanakan oleh pemerintah pusat untuk mengejar kebutuhan 35.000 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Jawa hingga Bali.
Saat ini lahan yang akan dijadikan PLTU II telah dibatasi menggunakan pagar seng. Pagar itu sebagai tanda batas antara tanah PLN dengan milik warga.
Sementara itu, PLTU I berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Indramayu. Letaknya bersebelahan dengan PLTU II.
Mata Pencaharian Warga Terdampak
Tak hanya pada sektor kesehatan, kehadiran PLTU I juga berdampak ke lingkungan hingga mata pencarian warga Desa Mekarsari yang mayoritas berprofesi sebagai petani hingga nelayan.
Salah satunya Mistra (38) yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Di tengah terik matahari yang begitu menyengat, sekitar pukul 10.00 WIB, ia terlihat tengah memeriksa perkembangan perkebunannya.
Mistra yang merupakan petani padi dan sayuran itu mengaku sangat merasakan dampak yang besar dengan adanya pencemaran asap yang dihasilkan PLTU I. Lahan pertaniannya sekitar 1 kilometer dari PLTU I yang terus mengeluarkan asap dari cerobongnya.
Pria yang sudah bertani sejak usia 12 tahun ini mengaku, sebelum ada bangunan penghasil asap beracun itu, lahan pertanian di Desa Mekarsari terkenal sebagai primadona dengan hasil panennya yang subur.
Biasanya dia bisa mendapatkan 8 hingga 9 ton padi sekali musim panen atau sekitar Rp45 juta. Namun, akibat pencemaran asap yang menerpa lahan pertaniannya, sekali panen hanya bisa menghasilkan 4 ton saja atau Rp20 juta.
“Pas menanamnya sih lancar. Tapi pas musim panen, banyak yang gagal, padinya nggak ada isi, jadi saya rugi," kata Mistra saat dijumpai di lokasi.
Tanaman bawangnya yang biasa dapat menghasilkan 14 ton permusim, kini hanya 1,4 ton saja. Begitupun dengan tanaman sayurannya, sulit untuk bertumbuh seperti biasanya.
Terkadang, saat asap hitam keluar dari bawah PLTU I dengan jarak yang luas, Mistra lebih memilih untuk pulang dibanding harus mengorbankan kesehatannya.
Pilu yang menyerang Mistra tak hanya sampai di situ. Lahan pertaniannya itu rencananya akan dibangun PLTU II Indramayu.
Jika PLTU II telah dibangun, bukan hanya lahan pertaniannya saja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya saja yang terampas, tapi hak untuk hidup sehat juga terancam. Sebab, jarak lahan yang rencananya dibangun PLTU II ke kediamannya, Desa Mekarsari hanya ratusan meter saja.
"Kami orang kecil, kalau nggak bercocok tanam, saya mau nafkahi anak istri saya gimana? Kami di sini kan pribumi, tanah kelahiran kami. Kalau dibuat PLTU II, warga pasti menjerit," ucapnya dengan wajah memelas.
Selain pertanian, perkebunan kelapa juga terdampak dari asap PLTU I. Mastingkem (50) bercerita, sejak ia kecil keluarganya memiliki seratusan pohon kelapa hingga kini diwariskan kepadanya sebagai hadiah pernikahannya. Saat itu dia berusia 13 tahun.
Desa Mekarsari memang terletak di dekat pesisir pantai, sehingga dahulu ditumbuhi banyak pohon kelapa. Setiap bulan, Mastingkem mengaku dapat menjual puluhan kelapa dengan pendapatan Rp500 ribu.
Namun, malapetaka datang ketika PLTU I beroperasi. Satu-persatu pohon kelapanya mati dan tak berbuah. Awalnya warga saling mempertanyakan penyebabnya. "Katanya orang itu kena kuwangwung (Hama). Kalau karena itu mah paling mati satu sampai dua doang," kata dia.
Setelah diselidiki, ternyata ditemukan seperti cairan minyak di tanah. Warga menduga cairan itu berasal dari asap PLTU I yang menggunakan bahan bakar batu bara.
"Pas diselidiki pada mati semua. Bukan hanya saya, tetapi tetangga juga. Ada yang mati 10, 20 pohon," ucapnya. Berdasarkan pemantauan, memang sudah tidak ada lagi pohon kelapa di Desa Mekarsari.
Setelah ratusan pohon kelapanya mati, akhirnya dia memutuskan untuk bertani di lahan miliknya yang seluas 200 bata atau sepertiga hektar. Tetapi nasibnya tetap saja sama. Ia kerap mengalami gagal panen seperti petani di Desa Mekarsari lainnya.
Dia menuturkan jika asap PLTU I keluar dari bawah, ia lebih memilih untuk tidak ke sawah. "Kalau sudah berhenti asap, baru ke sawah. Itu juga kalau saya tetap kerja sampai sore, sampai kelar [pekerjaan], nanti sorenya sesak, gatal, rambut kaya berminyak kaya ada batu baranya gitu, kotor," jelas dia.
Dengan kehadiran PLTU I, Sair (80) yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan udang rebon pun juga merasakan dampaknya. Sesepuh yang telah menjadi nelayan sejak 1960-an di pesisir Kecamatan Patrol itu mengaku hasil tangkapannya sangat melimpah sebelum munculnya PLTU I.
Dengan bermodalkan jaring 2x3 meter saja dan menyebutkan diri ke pantai hingga tinggi sedada, dalam sehari dia bersama rekan satu timnya dapat menangkap 1 kwintal udang rebon dan seribu bibit bandeng.
Bibit udang rebon itu diolah menjadi terasi. Sekilo udang rebon dapat menghasilkan 4 ons. Jika 1 kwintal kurang lebih sebanyak 40 kilo. Jika harga Rp40 ribu/kilo, dalam sehari dia bisa dapat Rp1,6 juta. Sedangkan per bibit bandeng dihargai Rp50, jika ditotal dapat menerima Rp50 ribu.
Sedangkan setelah PLTU I beroperasi, sehari paling banyak hanya mendapatkan 10 kilogram udang rebon saja atau 10% dari biasanya. Hal itu dia buktikan saat menjaring udang rebon. Dalam waktu 15 menit, hasil yang dia dapat hanya sedikit.
“Ini 15 menit nggak sampai satu ons. Biasanya mah sudah sampai 3 kilo," kata Sair di Saung kecil yang dibuatnya di pesisir pantai.
Selain asap PLTU I yang lokasinya di bibir pantai, Sair menduga tangkapannya sedikit lantaran limbah yang dibuang oleh perusahaan pembangkit listrik tersebut sehingga mengakibatkan udang rebon mati hingga menjauh dari bibir pantai. Bahkan, tambak udang rebon di sekitar pantai kini telah gulung tikar.
Limbah yang dibuang agak berminyak seperti air sabun dan mencemari pantai hingga ke desa sekitar. Kata Sair, biasanya dibuang pada pagi, sore atau malam hari melalui saluran air yang langsung mengalir ke laut.
Sair mengaku pernah suatu hari ketika tengah menjala, tubuhnya terpapar air limbah, tubuhnya terasa cukup panas dan di lidah rasanya setengah asam.
“Pas kena limbah kaya gatal, kalau kena ubur-ubur cuma di satu titik badan saja, kalau limbah, bisa kena satu badan gatal, panas," akunya.
Jika sudah terpapar, Sair langsung buru-buru menggosokkan tubuhnya dengan pasir atau dibilas dengan air dingin. "Ada nelayan yang nggak kuat sampai dibawa ke Puskesmas," tuturnya.
Berdasarkan pemantauan pada pukul 17.00 WIB di saluran air tersebut, tak begitu jelas terlihat adanya limbah. Namun, asap dari cerobong terlihat lebih gelap dari pada siang hari. Kemudian di sebelah PLTU I dan tengah laut, berjejer tongkang batu bara.
Dengan lokasi mata pencahariannya yang kini tercemar apalagi ditambah akan dibangunnya PLTU II, Sair merasa gundah. Mengingat kini usianya sudah sepuh dan harus menafkahi istri dan ketiga anaknya.
"Saya akan ikutin perjuangan ini [Tolak PLTU II]. Saya binggung, mau ke mana kalau ada PLTU II. PLTU I saja sudah susah," kata dia.
Mereka adalah keempat warga yang tergabung dalam Jatayu, organisasi yang dibentuk sejak 2015 secara tegas menolak kehadiran PLTU I dan rencana pembangunan PLTU II.
Meski tertimpa musibah dan terancam dari polusi udara, mereka sepakat untuk menolak pembangunan PLTU II dan mendorong agar PLTU I Indramayu harus segera ditutup.
Jatayu Desak Tolak PLTU II
Ketua JATAYU, Rodi mendesak pemerintahan Presiden Jokowi untuk segera menghentikan rencana proyek pembangunan PLTU II Indramayu, Jawa Barat.
“Hentikan segera proyek pembangunan energi kotor, salah satunya rencana pembangunan PLTU II Indaramayu," kata Rodi di acara Kanda'an Warga Jatayu di Indramayu, Senin (15/8/2022).
Rodi menyatakan, jika PLTU II terbangun, maka ancaman terhadap kehidupan warga dan lingkungan akan semakin tinggi. Sebab, PLTU I yang telah beroperasi sejak 2015 sudah mengganggu mata pencaharian warga petani dan nelayan, serta mengganggu kesehatan warga, karena sering menghirup asap.
“Kami tidak bisa membayangkan jika di kampung kami ada lagi PLTU II, yang utama mata pencaharian kami akan hilang dan kondisi lingkungan akan semakin buruk," ucapnya.
Rodi menilai rencana ekspansi pembangunan PLTU di Indramayu sudah bukan lagi kebutuhan yang mendesak.
“Hal mendesak saat ini adalah menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan dan melakukan upaya mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang mulai terjadi di Indonesia," tegasnya.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat (Jabar) Meiki Wemly mengatakan, berdasarkan hasil investigasi pihaknya, PLTU I juga terdampak di Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Indramayu. Sebanyak 20 anak dan beberapa lansia menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).
Desa tersebut kurang dari 1 kilometer dari PLTU I. Lokasinya berada di sebelah Desa Mekarsari.
“Selain gejala awal ISPA, batuk sampai paru. Ada bukti juga foto tontgen. Tingkat lebih parah lagi bisa bronkitis, panas, demam," kata Meiki di Desa Mekarsari, Rabu (17/8).
Ia menjelaskan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh PLTU I bisa terjadi jika asap dari cerobong ataupun dari bawah menyebar ke sawah, pantai, hingga kediaman warga.
Aktivitas bongkar muat baru bara juga dapat menyebabkan pencemaran udara dan lingkungan melalui debunya.
Jika terjadi secara intens dan masif, tak menutup kemungkinan pertumbuhan tanaman dapat terganggu.
“Tumbuhan, kan, butuh air, kalau kandungan air sawah bercampur proses kimiawi dari asap yang bercampur air, otomatis akan terganggu dan merusak tumbuhan," ucapnya.
Dia mengatakan debu dan limbah dari PLTU yang tercemar ke laut dapat membunuh plangkton yang membuat ikan kehilangan makanannya dan pergi ke tengah laut.
“Akhirnya nelayan pergi semakin ke tengah. Kami banyak menemukan ikan mati karena kualitas air laut menurun," ucapnya.
Sementara itu, manager advokasi dan kampanye WALHI Jawa Barat, Wahyudi selaku pendamping warga menjelaskan, mengacu pada komitmen Jokowi di Perjanjian Paris (Paris agreement) yang betkomitmen untuk menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 25%, hal ini tidak bisa diwujudkan jika PLTU yang berbahan bakar batu bara terus dibangun.
Ancaman dari pemanasan global yang berujung pada perubahan iklim akan semakin terasa, khususnya di Indonesia.
“Maka dari itu kami mendesak pemerintah segera keluarkan pernyataan resmi batalnya pembangunan PLTU II Indramayau kepada publik sehingga masyarakat mendapat kejelasan secara resmi," kata Wahyudi.
Pemerintah Jepang menyetop pembiayaan PLTU Indramayu II. Mundurnya Jepang dari proyek ini karena negara tersebut tak lagi ingin mendukung aktivitas yang berhubungan dengan batu bara seiring percepatan transisi energi.
Keputusan tersebut diumumkan pertama kali oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Hikariko Ono dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Tak hanya di Indonesia, Jepang juga menghentikan pembiayaan untuk proyek serupa di Bangladesh.
“Kami memutuskan bahwa kami tidak dapat melanjutkan lebih jauh dengan proyek-proyek ini sebagai subjek pinjaman yen," kata Hikariko Ono dikutip dari Nikkei Asia, Kamis (30/6).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar mengatakan, proyek PLTU Indramayu sejauh ini memang masih dalam tahap rencana pembangunan.
Namun, sejak tahun lalu, proyek ini sudah tidak masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, sehingga itu tak menjadi masalah.
Apalagi, saat ini sistem kelistrikan di Jawa Madura Bali (Jamali) cenderung kelebihan kapasitas. Tak hanya PLTU Indramayu, beberapa rencana PLTU sesuai RUPTL PLN 2021-2030 yang berada pada status pipeline dan tidak bisa dilakukan finansial closed mungkin akan tidak dilanjutkan.
Terkait keluhan warga di atas, redaksi Tirto sudah menghubungi PT PLN (Persero) sebagai penanggung jawab proyek PLTU Indramayu dan kami diarahkan untuk menulis daftar pertanyaan lewat WhatsApp. Namun hingga artikel ini rilis, pertanyaan tertulis yang disampaikan belum juga direspons.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
