tirto.id - Pasca deklarasi koalisi Partai Gerindra dan PKB dengan membuat sebuah piagam kerja sama di Sentul International Convention Center, Bogor pada Sabtu (13/8/2022), sejumlah pihak mulai melirik potensi koalisi ini. Salah satunya PDIP yang merupakan satu-satunya partai yang melewati ambang batas presidential threshold ini.
Meski belum ada penampakan akan ada niatan untuk bergabung, namun Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menganggap penting bersatunya dua partai tersebut.
“Kami menghormati terhadap kerja sama antara Gerindra-PKB dan itu sangat penting sebagai suatu konsolidasi demokrasi kita," kata Hasto pada Rabu (17/8/2022).
Alasan PDIP belum ada rencana bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB disebabkan beberapa hal. Seperti pandangan politik PDIP memilih kerja sama antara parpol dibandingkan dengan koalisi. PDIP juga ingin fokus pada kalangan akar rumput dengan strata ekonomi menengah ke bawah yang merupakan segmentasi pemilih PDIP.
“Kalau kita cermati setiap parpol tentu saja punya strategi termasuk pemahaman di dalam momentum dalam mendeklarasikan capres, tetapi bagi PDIP, prioritas saat ini adalah bekerja ke bawah karena tahapan masih Agustus tahun depan," jelasnya.
Pernyataan Hasto ini disambut baik oleh Gerindra dan PKB. Kedua partai ini sepakat untuk ikut membuka ruang bagi PDIP agar bisa bergabung dalam koalisi yang mereka bangun.
Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa partainya akan bertemu dengan pihak PDIP dalam waktu dekat.
“Hubungan kami dengan PDIP sangat bagus, dan komunikasi dengan PDIP pasca kerja sama antara Gerindra dengan PKB juga sangat bagus. Kami akan melangsungkan pertemuan dengan PDIP untuk bicara tentang merawat persatuan dan demokrasi agar bisa berlangsung dengan baik," kata Muzani di Gedung DPR RI pada Kamis (18/8/2022).
Sebelum bertemu dengan PDIP, kata dia, Gerindra juga akan berkonsolidasi dengan PKB, selaku rekan koalisi.
Walau sudah berencana bertemu dengan pengurus PDIP, tapi masih belum menentukan tanggal dan tempat pertemuan akan terjadi. “Nanti akan ada waktunya," kata Muzani.
Janji pertemuan PDIP tidak hanya diberikan kepada Gerindra, namun juga kepada PKB. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar yang juga berencana akan bertemu dengan parpol besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Iya nanti akan pertemuan. Tapi sebelumnya juga sering ketemu, tapi yang pasti adalah ketemu," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebelumnya juga menyatakan akan bertemu dengan sejumlah ketua umum partai sesuai dengan amanat rakernas yang telah ditetapkan. Selain bertemu dengan ketua umum partai, Puan juga akan bertemu dengan sejumlah koalisi yang saat ini sudah terbentuk.
“Secepatnya akan kami lakukan pertemuan dengan ketua umum partai politik sesuai dengan penugasan yang ada di Rakernas PDI Perjuangan," kata Puan Maharani seusai sidang tahunan DPR-MPR RI pada Selasa (16/8/2022).
PDIP Bergabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Bagaimana Nasib Capres?
Di tengah gestur politik PDIP yang menunjukkan ketertarikan bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB, ada pertanyaan penting terkait bakal kandidat yang akan diusung. Apalagi dalam piagam kerja sama yang diteken Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar tidak bicara spesifik soal kandidat.
Selain itu, tingkah laku politik PDIP cenderung menunjukkan ke arah Gerindra sebagai partner capres atau cawapres. Hal itu terlihat saat kemesraan Puan dan Prabowo di upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara. Mereka nampak asyik selfie seakan menjadi sinyal kedekatan untuk menuju jenjang politik berikutnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid tidak ingin ambil pusing. Dia berkeyakinan bahwa kedua ketua umum baik PKB atau Gerindra memiliki keputusan yang baik terkait nama bakal capres atau cawapres.
Hal itu dikarenakan adanya piagam koalisi yang mengikat dan disebutkan di pasal 4 bahwa "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang akan diusung oleh kerja sama politik Partai Gerindra dan PKB akan ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra H. Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB H. Abdul Muhaimin Iskandar."
“Soal koalisi terserah dari mereka (Prabowo dan Muhaimin). Kalau berpegang pada piagam hasil koalisi. Dan datanglah ke situ, jangan datang ke PKB dan Gerindra. Karena itu hasil dari piagam koalisi," kata Jazilul.
Hal senada disampaikan Ahmad Muzani yang menyerahkan sepenuhnya nama bakal capres dan cawapres kepada Prabowo dan Muhaimin. Sehingga dirinya tidak bisa memprediksi apa pun, walau sebelumnya Prabowo sudah dijadikan capres tunggal dari Gerindra.
“Di dalam perjanjian Gerindra dan PKB semuanya diserahkan ke kedua tokoh yang namanya adalah Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Oleh karenanya saya tidak bisa memprediksi," terangnya.
Untung Rugi Masuknya PDIP Dalam Koalisi Gerindra-PKB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkapkan potensi masuknya PDIP dalam koalisi Gerindra-PKB bukan hal yang menakjubkan. Walaupun PDIP dalam beberapa forum disampaikan oleh petingginya tidak akan melakukan koalisi politik, namun kerja sama dan gotong royong politik.
Menurut Adi, koalisi ini menjadi keniscayaan karena PDIP butuh kekuatan tidak hanya untuk memenangkan pilpres, namun juga pileg yang akan digelar secara serentak. Mengingat di 2014, PDIP harus mengalah dari kursi Ketua DPR karena didominasi oleh kubu Prabowo.
“Bagi PDIP koalisi adalah kewajiban. Bukan hanya ingin menang pilpres, namun juga membangun kekuatan politik di parlemen," kata Adi saat dihubungi Tirto pada Jumat (19/8/2022).
Selain itu, hingga saat ini PDIP masih memiliki magnet yang kuat bagi partai manapun untuk berkoalisi. Bahkan partai yang sudah membentuk koalisi seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Gerindra-PKB.
Hal itu dikarenakan kekuatan PDIP ada di sosok Presiden Joko Widodo yang masih berkuasa, dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang memiliki kepiawaian dalam berkomunikasi politik.
“Ada 3 sebab utama yaitu PDIP punya Jokowi yang saat ini menjadi presiden dan memiliki magnet kuat. Kedua karena PDIP punya Megawati yang cukup powerfull untuk membangun koalisi dengan partai lain. Ketiga, PDIP sudah punya capres," terangnya.
Nantinya langkah PDIP akan menjadi penentu bentuk akhir dari koalisi siapa saja capres yang akan diusung di Pemilu 2024.
“Poros politik yang sudah terbentuk secara otomatis akan berubah total jika PDIP sudah melakukan komunikasi politik ke partai lain," kata Adi.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai, ucapan Hasto yang tertarik pada koalisi Gerindra-PKB masih sebatas pada level cek ombak mengenai kondisi peta koalisi politik saat ini.
"Karena apa pun sikap PDIP akan berpengaruh pada peta koalisi saat ini," kata Arya.
Selain itu, potensi PDIP yang memiliki 19,33 persen atau setara 128 kursi di parlemen tidak akan masuk untuk bergabung ke koalisi Gerindra-PKB. Justru sebaliknya, menurut Arya bahwa Gerindra yang memiliki 12,57 persen suara atau 78 kursi parlemen dan PKB yang memiliki 9,69 persen suara atau 58 kursi parlemen akan mengekor ke PDIP.
“Diksi PDIP bergabung ke koalisi Gerindra-PKB kurang tepat. Karena PDIP sudah memiliki cukup suara tanpa harus bergabung dalam koalisi. Ditambah lagi PDIP adalah pemenang di Senayan. Sehingga di sini yang berkepentingan adalah Gerindra dan PKB," terangnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
