tirto.id - Kementerian Kesehatan mengumumkan temuan kasus pertama cacar monyet (clade) pada Jumat, 19 Agustus 2022. Pengumuman ini berdasarkan hasil positif dari pemeriksaan tes usap (swab) polymerase chain reaction (PCR) atau reaksi polimerase berantai pada seorang pasien di Provinsi DKI Jakarta.
“Seorang pasien berusia 27 tahun asal DKI Jakarta dengan jenis kelamin laki-laki,” kata Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril dalam konferensi pers secara virtual pada Sabtu (20/8/2022).
Dia menerangkan bahwa kasus clade ini ditemukan bukan dari hasil penelusuran, melainkan dari hasil inisiatif deteksi mandiri setelah pasien tersebut mengalami sejumlah gejala.
“Pasien ini merupakan WNI (warga negara Indonesia) yang baru pulang dari perjalanan luar negeri pada 8 Agustus. Kemudian pasien mengeluh adanya demam pada 14 Agustus. Dan baru 16 Agustus muncul ruam-ruam,” jelas Syahril.
Dia menambahkan, “Meski telah merasa sejumlah gejala, namun pasien tidak segera ke dokter, baru pada 18 Agustus melakukan pemeriksaan mandiri dan beruntung dokter melakukan inisiatif untuk membawa sampel dari hasil usap di ruam cacar ke Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti, sehingga hasilnya ditemukan positif monkeypox tadi malam [19 Agustus 2022].”
Menukil rilis Kemenkes yang diunggah pada laman resminya, Sabtu, 20 Agustus 2022, pasien tersebut merupakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), dengan riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia, dan Prancis sebelum tertular cacar monyet.
Pintu Masuk Diperketat
Usai kasus pertama konfirmasi clade itu, Presiden Joko Widodo pun meminta agar pintu-pintu masuk negara diperketat guna mencegah penularannya. Jokowi juga meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk menyiapkan vaksin cacar monyet.
“Sudah saya perintahkan kepada menkes yang pertama urusan vaksin segera. Yang kedua untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita betul-betul dicek secara ketat,” kata Jokowi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).
Keesokan harinya, 24 Agustus 2022, Kemenkes mengklaim sedang proses mempersiapkan vaksin cacar monyet dan telah memperketat skrining di pintu-pintu masuk negara sejak mulai terdeteksi kasus clade di beberapa negara pada Mei 2022.
Hal tersebut menanggapi permintaan Jokowi kepada Menkes Budi untuk melakukan kedua hal tersebut. “Sudah jalan,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu kepada reporter Tirto, Rabu (24/8/2022).
Pada Kamis, 25 Agustus 2022, Menkes Budi menargetkan vaksin cacar monyet bakal mulai didistribusikan terbatas akhir 2022 kepada masyarakat yang memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi atau memiliki masalah sistem imun (immunocompromised). Kini, pengadaan vaksin tersebut telah dilakukan.
“Akhir-akhir tahun ini [didistribusikan],” kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Di hari yang sama, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mendorong pemerintah agar mempercepat program vaksinasi cacar monyet bagi kelompok rentan. Dia ingin pemerintah segera memulai pengadaan vaksin cacar monyet untuk kebutuhan dalam negeri, di mana saat ini vaksin cacar monyet belum tersedia di Indonesia.
Ede mengatakan hal itu sesuai arahan Jokowi kepada Menkes Budi untuk menyiapkan vaksin cacar monyet. “Ide yang bagus dan arahan yang bagus,” kata dia kepada reporter Tirto, Kamis (25/8/2022).
Seberapa Serius Pemerintah Indonesia Tangani Cacar Monyet?
Satuan Tugas (Satgas) Monkeypox atau Clades, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai, keseriusan pemerintah Indonesia khususnya Kemenkes terkait penanganan dan pencegahan clade di Tanah Air adalah sudah sangat siap.
Hal ini disampaikan Ketua Satgas Monkeypox atau Clades PB IDI, Hanny Nilasari via Zoom dalam media briefing virtual bertajuk “Konferensi Pers Satgas Monkeypox dan COVID-19 PB IDI” pada Jumat (26/8/2022).
“Memang kalau dilihat dari hal-hal yang sudah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah sangat siap dengan surveilans sampai ke pencatatan dan pelaporannya,” kata Hanny.
Lanjut dia, buktinya dalam waktu dua hari, pada saat pasien kasus pertama konfirmasi clade datang ke fasilitas kesehatan (faskes), lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium (lab) yakni pemeriksaan swab PCR. Setelah itu, hasilnya keluar dalam satu hari yakni positif clade dan pasiennya telah ditindaklanjut dan ditatalaksana dengan baik.
Terkait stigmatisasi clade kepada lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), kata Hanny, bahwa penyakit infeksi virus manapun itu sangat bergantung dari imunitas tubuh seserang. Sehingga, semua orang dapat tertular clade.
“Kalau misalnya imunitas kita turun, imunitas kita rendah, tentunya kita bisa terinfeksi. Sehingga stigma itu harusnya sih tidak terjadi ya,” tandas dia.
Hanny pun menuturkan bahwa Satgas Monkeypox atau Clades PB IDI tengah mempersiapkan rekomendasi lanjutan terkait penyediaan vaksin cacar monyet di Indonesia. Dia menyebut terdapat beberapa pilihan vaksin cacar monyet untuk anak, ibu hamil, dan orang dewasa.
“Karena ada satu kasus [konfirmasi clade], kita memang harus segera bersiap juga. Dan rekomendasi lanjutan ini sedang digodok, dikonsolidasikan di divisi tata laksana dari Satgas Monkeypox PB IDI,” kata Hanny.
Pintu Masuk Tak akan Efektif 100 Persen Cegah Cacar Monyet
Di sisi lain, Komisi IX DPR RI memandang bahwa pintu-pintu masuk negara Republik Indonesia tidak akan efektif 100 persen untuk mencegah penularan clade di Tanah Air. Hal ini dikarenakan masa inkubasinya tidak lama.
“Harus disadari bahwa memang tidak akan efektif 100 persen pintu-pintu masuk Indonesia untuk menghalau dari cacar monyet ini, karena kan masa inkubasinya tidak lama. Ini harus diperhatikan bersama, jadi memang tidak terlalu efektif,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo saat dihubungi Tirto pada Jumat (26/8/2022).
Akan tetapi, dia menganggap keseriusan pemerintah khususnya Kemenkses soal penanganan dan pencegahan clade di Indonesia sudah sesuai dengan strategi dan perencanannya.
Selain itu, dia menuturkan secara formal maupun informal, Komisi IX DPR RI sudah mengomunikasikan dengan Menkes Budi terkait penyakit tersebut.
“Saya kira pemerintah sudah sesuai dengan strategi dan perencanannya ya, bagaimana mengendalikan [clade] atau menghalau atau menghambat terhadap laju penularan dari luar [negeri] menuju ke Indonesia,” kata Rahmad.
Kemudian, dia menyebut bahwa Komisi IX DPR RI juga mendorong pemerintah Indonesia untuk menyiapkan vaksin cacar monyet. Rahmad juga mengimbau agar masyarakat jangan memberikan stigma kepada kelompok LGBT terkait clade, karena semua orang bisa tertular.
“Kepada siapapun yang berisiko tinggi terhadap penularan penyakit ini (clade) ya lebih hati-hati dan lebih waspada. Jadi kita tidak boleh menstigma, karena penularannya, kan, jelas kontak fisik ya. Kontak fisik, kan, tidak serta-merta hanya seks saja,” ucap Rahmad.
Sementara itu, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menilai, pemerintah Indonesia khususnya Kemenkes belum serius soal penanganan dan pencegahan clade di Indonesia.
“Menurut saya belum terlalu serius ya. Saya [nilai] buruk enggak, ya bagus juga enggak, memadai tapi belum [maksimal]. Karena apa? Karena bicara surveilans,” ungkap dia ketika dihubungi Tirto, Jumat (26/8/2022).
Meski begitu, Dicky menilai skrining di pintu-pintu masuk negara untuk mencegah penularan clade itu relatif bagus. Dia pun menyebut kantor kesehatan pelabuhan (KKP) telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi pemerintah perlu memperkuat deteksi clade di faskes masyarakat seperti di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dinkes, ataupun dokter praktik pribadi.
“Kalau untuk skrining di pintu masuk negara relatif sudah bagus ya. Karena kalau bicara pintu masuk negara, umumnya akan terdeteksi, ini kan kelihatan secara fisik, ini kan penyakit kulit itu,” tutur dia.
Dicky pun mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia terkait adanya upaya pengadaan vaksin cacar monyet. “Tapi vaksin, kan, bukan solusi tunggal, bukan satu-satunya. Intinya itu harus ditemukan kasusnya, diisolasi, itu yang penting,” sambung dia.
Dicky juga mengusulkan sebaiknya pemerintah Indonesia memfasilitasi tempat isolasi bagi pasien clade selama minimal tiga pekan hingga satu bulan, sejak kasus pertama konfirmasi clade ditemukan.
“Kalau kita ini gagal [menangani dan mencegah clade], ya kita akan menghadapi masalah serius,” kata dia.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Abdul Aziz
