Gejolak PPP & Keseleo Lidah Suharso Pengaruhi Soliditas KIB?

tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergejolak. Bahkan kursi ketua umum parpol “digoyang” usai Suharso Manoarfa, sang nakhoda “keseleo” lidah terkait amplop kiai di acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk PPP, Senin, 15 Agustus 2022.

Kala itu, Suharso menceritakan pengalamannya saat meminta doa kepada sejumlah kiai ternama. Namun saat pulang dirinya mendapat pesan mengenai 'amplop' yang tak diberikan kepada kiai. Pernyataan tersebut lantas memicu konflik di internal partai.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani mengatakan, Suharso telah meminta maaf atas ujarannya tersebut. Arsul menegaskan ujaran Suharso tidak ada maksud menyinggung ulama.

“Apa yang disampaikan oleh Pak Suharso Monoarfa tidak bermaksud untuk merendahkan atau menghina kiai, namun apa yang disampaikan oleh Ketum PPP tentang hadiah atau pemberian kepada kiai itu membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai merendahkan para kiai," terang Arsul, Kamis (18/8/2022).

Namun permohonan maaf tersebut masih belum meredam gejolak di tubuh partai Ka'bah. Belakangang, beredar surat yang ditandatangani bersama antara lain: Ketua Majelis Syariah DPP PPP, Mustofa Aqil Siraj; Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP, Zarkasih Nur; dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Mardiono.

Dalam surat itu, ketiga ketua mejelis PPP meminta Suharso mundur dengan alasan muncul kegaduhan partai akibat pernyataan Suharso tentang pemberian sesuatu kepada kiai; kemudian muncul aksi demonstrasi atas sejumlah keputusan DPP-PPP di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP; muncul isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK RI; isu elektabilitas yang tidak menanjak di kepemimpinan Suharso; dan isu kehidupan pribadi Suharso yang beredar di sosial media yang membuat pemilih kurang suka dengan PPP.

Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Mardiono mengakui meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk mengundurkan diri. Meski meminta mundur, proses pengunduran diri Suharso akan ditetapkan dalam sejumlah proses.

“Kami belum sampai situ, nanti ada sejumlah mekanisme yang dilakukan di DPP," ungkapnya, Selasa (23/8/2022).

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi mengungkapkan, Suharso Monoarfa telah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak, termasuk kelompok yang ingin Suharso mundur.

“Kemarin (Senin, 22/08/22) ketum sowan dan sudah menjelaskan kepada Wakil Ketua Majelis Syariah KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majlis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid," kata Arwani dalam pesan singkatnya pada Rabu (24/8/2022).

“Ketum telah menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan atas potongan video yang beredar di publik," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Arwani mengklaim telah mendapatkan solusi dan sepakat menyelesaikan masalah secara musyawarah.

“Beliau memahami dan lega sudah mendapatkan penjelasan secara utuh dari ketum," terangnya.

Arwani mengimbau dan menjanjikan kepada seluruh kader PPP bahwa tidak akan ada perpecahan karena konsolidasi akan berlangsung segera.

“Konsolidasi partai berjalan dengan baik. Insya Allah semua ini akan segera dituntaskan," tegasnya.

Arwani menambahkan, “DPP membuka dan mengedepankan ruang dialog dan tabayun untuk mendudukkan masalah lebih jelas.”

Akan Berpengaruh ke Elektabilitas?

Peneliti Pusat Penelitian Politik (PRP) BRIN, Wasisto Raharjo Jati menilai, eskalasi kasus bisa semakin buruk akibat potongan video “kiai amplop” tersebut. Meski melihat tidak ada yang diuntungkan dari kegaduhan Suharso, Wasisto menilai pernyataan Suharso akan berimplikasi pada suara Pemilu 2024.

“Terminologi ‘amplop kiai’ ini memang mendesakralisasi kiai dan santri yang menjadi salah satu basis konstituen pemilih dari PPP. Adanya salah kata itu memang menimbulkan intepretasi yang berkonotasi kurang etis sehingga bisa memicu potensi pengurangan basis pemilih PPP dari kalangan pesantren,” kata Wasisto kepada Tirto, Kamis (25/8/2022).

Wasisto khawatir, aksi Suharso akan mengarahkan partai berlambang Ka'bah menjadi partai non-parlemen. Ia mengingatkan, PPP terus mengalami penurunan suara signifikan dari 6,53 persen (Pemilu 2014) menjadi 4,52 persen (Pemilu 2019).

“Tentu adanya blunder itu berpotensi pada turunnya suara partai yang bisa saja berimplikasi pada berubahnya status PPP menjadi partai non-parlemen,” kata Wasisto.

Ia menilai, kegaduhan PPP bisa memicu mereka keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, semua kembali bagaimana manajemen konflik yang dilakukan PPP. Ia beranggapan ralat maupun klarifikasi tidak akan cukup meredam kasus amplop kiai, tapi Suharso harus mengambil langkah menghentikan isu tersebut.

“Yang terpenting ada usaha dulu untuk menuntaskan masalah sehingga setidaknya bisa meredam berbagai faksi internal," kata Wasisto.

Sementara itu, pemerhati politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai lebih jauh. Kasus “amplop kiai” hanya sebagai pemicu dari kekecewaan kader maupun simpatisan yang melihat partai berlambang Ka'bah itu tidak kunjung mengalami kenaikan elektabilitas di tangan Suharso.

“PPP terlihat benar gerah pada sepak terjang kepemimpinan Suharso, selain karena memang tidak mampu jaga elektabilitas partai, Suharso terbukti semakin meruntuhkan nama baik partai,” kata Dedi kepada Tirto, Kamis (25/8/2022).

Dedi menduga, konflik amplop kiai potensial membesar. Ia tidak memungkiri potensi PPP menyusul nasib Hanura, yakni terlempar dari parlemen, dan lebih buruk lagi “PPP bubar ditelan zaman.”

Ia juga menilai, konflik amplop kiai mempengaruhi posisi PPP di KIB. Ia khawatir kasus ketidakpastian akan merembet ke kekompakan KIB. “Konflik jelas ganggu KIB, salah satunya ketidakpastian kelanggengan KIB,” kata Dedi.

Dedi menilai, solusi jangka pendek untuk menyelamatkan partai adalah dengan memberhentikan Suharso. Ia beralasan, masalah “kiai amplop” hanya satu dari beragam masalah PPP di bawah kepemimpinan Suharso.

“Maka, solusi jangka pendeknya, mengamputasi Suharso. Tanpa ada keputusan ekstrem dengan mengeluarkan Suharso dan struktural, maka sulit bagi PPP berjalan seiring hadapi Pemilu 2024," kata Dedi.

Respons Suharso

Sementara itu, Suharso Monoarfa menegaskan bahwa ia tidak ada maksud untuk menyinggung ulama. Ia mengingatkan bahwa pidato yang disampaikan berkaitan dengan acara edukasi membangun budaya politik berintegritas.

“Jadi konteksnya berbeda misalnya kalau itu bukan di acara yang bertajuk politik cerdas berintegritas terpadu yang diselenggarakan KPK. Nah ini yang saya kira tidak pas dipotong seenaknya, diviralkan lalu ditambah-tambahin," kata Suharso di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2022).

Pria yang juga Kepala Bappenas/Menteri Bappenas itu mengingatkan bahwa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron juga menyampaikan kepada PPP agar tetap dengan dasar politik dalam pidato tersebut. PPP pun sempat ditanya soal keraguan dalam upaya pemberantasan korupsi di tubuh partai.

Suharso lalu merespons tentang kejadian jelang Pemilu 2019. Ia mengatakan pidato menyinggung soal budaya amplop kiai berkaitan dengan situasi 2019. Pernyataan tersebut, kata Suharso, tidak ada niat untuk mendiskreditkan ulama.

“Itu sama sekali tida ada keinginan saya untuk kemudian melecehkan kiai yang saya hormati," tegas Suharso.

"Ya nggak mungkinlah karena PPP ini, kan, didirikan dan pondasinya adalah oleh para kiai dan oleh para ulama-ulama. Jadi nggak mungkin," kata Suharso.

Saat dikonfirmasi soal permintaan mundur dari kursi Ketua Umum PPP, Suharso tidak ingin menjawab. Ia beralasan, mekanisme tersebut tidak ada di dalam partai.

“Saya nggak mau jawab karena itu tidak pas saya jawab karena itu tidak ada dalam mekanisme di organisasi," kata Suharso.

Di saat yang sama, Suharso memastikan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan pihak internal PPP soal ujarannya. Ia pun meminta kader melihat pernyataan secara utuh dan memahami konteksnya.

Suharso juga enggan menuding ada tokoh atau pihak tertentu yang ingin menjatuhkannya dari kursi ketua umum. "Wah saya nggak mau suudzon kayak gitu lah," tutur Suharso.

Terkait posisi di KIB, Suharso optimistis konflik PPP tidak akan mempengaruhi posisi mereka di KIB. Ia menilai masalahnya hanya kesalahpahaman.

“Saya kira terlalu jauh. Saya kira ini bukan konflik ya. Ini cuma kesalahpahaman kalau menurut saya. kesalahpahaman saja dan ya kalau ada yang manas-manasin, ya itu nanti kita lihatlah,” tutur Suharso.

Ia memastikan PPP tetap di KIB. “Oh ya KIB tetap dan insya allah kami tetap,” kata Suharso.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan, konflik PPP adalah konflik internal partai. Ia memastikan KIB tetap solid meski ada masalah tersebut.

“Tetap solid,” kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).