tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai Sistem Informasi Batu Bara dan Mineral (Simbara) Nikel dan Timah ditargetkan dapat mengurangi aktivitas pertambangan ilegal dan pelibatan pekerja anak di sektor pertambangan nikel dan timah. Hal ini diungkapkannya, dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).
“Yang lebih penting bukan penerimaan, tapi kita untuk masalah lingkungan. Kita juga akan langsung kaitkan dan kemudian masalah pekerja, jadi jangan pekerja anak-anak di bawah umur,” kata dia.
Melalui sistem informasi pertambangan satu pintu ini, pelaku usaha pertambangan harus patuh dengan peraturan pemerintah, agar tetap bisa melakukan ekspor. Tidak hanya itu, karena ini merupakan sistem, tidak ada satupun pelaku usaha yang akan lolos dari pantauan Simbara.
“Karena kalau dia tidak komplai terhadap itu nanti, dia akan mematikan otomatis block. Jadi dia bisa, kalau yang aku, apa namanya, bea cukai, dia tidak bisa ekspor. Siapapun dia. Mau pakai baju kuning, merah, hitam, apa. Tidak bisa. Mau tentara, mau polisi yang backing ini, tidak bisa,” ujar Luhut.
Luhut bercerita, implementasi timah dan tembaga dalam Simbara sebenarnya sudah direncanakan beberapa bulan lalu. Namun, karena banyak hal yang harus diintegrasikan dalam sistem, peluncuran harus molor.
“Tapi terus sampai ada beberapa macam, sampai kejadian yang di mana, di korupsi yang timah itu. mendorong kami untuk mempercepat proses ini. Dan hari ini kita saya pikir sudah bisa luncurkan,” tuturnya.
Di sisi lain, Simbara juga ditargetkan untuk dapat mengerek pendapatan negara, seiring dengan kepatuhan para pelaku usaha yang semakin meningkat dengan adanya sistem informasi tersebut.
Luhut memperkirakan, implementasi komoditas nikel dan batu bara dalam Simbara dapat mendulang royalti hingga Rp5-10 triliun. Dengan naiknya royalti, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun berpotensi meningkat.
“Makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah yang tadi disebutkan sebagai mineral yang nomor satu dan dua terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi sekitar Rp10 triliun (royalti),” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
