Konsolidasi BUMN: Efisiensi Besar-besaran atau Bawa Risiko Baru?

tirto.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah bergerak cepat melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Targetnya memangkas jumlah anak dan cucu usaha pelat merah dari 1.043 entitas menjadi hanya 300 entitas sepanjang tahun 2026.

Langkah ini ditempuh untuk menciptakan struktur bisnis yang lebih ramping, efisien, memiliki daya saing global, dan menguntungkan. Namun, di balik optimisme pemerintah dan manajemen Danantara, ada catatan terkait konsolidasi agar tidak sekadar mengurangi kuantitas perusahaan, tetapi juga melakukan evaluasi mendasar terhadap relevansi bisnis BUMN.

COO Danantara, Dony Oskaria mengungkapkan bahwa total aset BUMN di bawah Danantara mencapai sekitar Rp14.000 triliun, dengan ekuitas hanya Rp3.000 triliun atau sekitar 21,43 persen. Artinya, sebanyak Rp11.000 triliun atau 78,57 persen sisanya merupakan liabilitas yang menjadi beban keuangan negara.

Di sisi lain, kontribusi investasi BUMN terhadap perekonomian nasional masih minim. Mengutip data dari buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025, kontribusi investasi swasta diperkirakan mencapai sekitar 85,6 persen di 2025-2031, sementara sisanya yang hanya 14,4 persen berasal dari investasi publik, termasuk pemerintah dan Danantara. Padahal, investasi merupakan komponen terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setelah konsumsi rumah tangga.

Evaluasi Total, Bukan Sekadar Mengecilkan Jumlah

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai langkah konsolidasi yang dilakukan Danantara merupakan momentum tepat untuk mereformasi BUMN secara menyeluruh. Akan tetapi, konsolidasi tidak boleh berhenti pada penggabungan atau penutupan perusahaan yang kinerjanya buruk.

"Menurut saya, perlu ada evaluasi total terhadap keberadaan BUMN. Sebab, tidak ada urgensinya BUMN masuk ke seluruh sektor bisnis. Untuk itu, langkah konsolidasi BUMN yang dilakukan oleh Danantara sebaiknya mengarah ke transformasi BUMN secara keseluruhan. Kalau jumlahnya banyak, tetapi kinerjanya tidak baik seperti mengalami kerugian, ini akan jadi beban Danantara sekaligus beban pemerintah," ujar Herry kepada Tirto, Senin (16/2/2026).

Herry menyoroti struktur korporasi BUMN saat ini sudah tidak masuk akal. Ia mencontohkan fenomena perusahaan induk yang merugi, tetapi memiliki puluhan anak usaha, termasuk di sektor yang tidak berkaitan.

Menurut Herry, pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan kriteria BUMN seperti apa yang memang perlu dipertahankan. Ia mengusulkan beberapa kategori prioritas, seperti BUMN yang menjalankan mandat Undang-Undang seperti ketahanan pangan dan energi; BUMN yang fokus pada layanan publik; BUMN yang bersifat strategis terkait keamanan; serta BUMN yang selaras dengan program strategis pemerintah.

Ia pun tidak segan-segan mendorong BUMN untuk diprivatisasi apabila terjadi tumpang-tindih yang memicu inefisiensi.

Terkait kekhawatiran pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kerap membayangi restrukturisasi, Herry menilai dampaknya bisa diminimalkan. Menurutnya, privatisasi bukan berarti penutupan perusahaan, sehingga potensi PHK bisa ditekan.

"Kalau diprivatisasi, bukan ditutup, tentu potensi terjadinya pengurangan pekerja bisa minimal. Selain itu, mengingat karyawan BUMN merupakan tenaga terdidik dan terlatih, mereka bisa disiapkan jadi mitra BUMN. Kalau kinerjanya bagus, mereka justru bisa menyerap tenaga kerja baru yang lebih banyak, karena akan muncul usahawan-usahawan baru," pungkasnya.

Efisiensi Rp50 Triliun, PHK Bisa Dihindari, dan Bawa Untung

Menanggapi berbagai sorotan, Dony Oskaria, menekankan bahwa konsolidasi BUMN merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan tahun ini. Pihaknya tengah melakukan pemetaan terhadap seluruh entitas BUMN, termasuk anak usaha Pertamina yang saat ini diperkirakan mencapai 38 perusahaan, bahkan mungkin lebih.

"Mungkin lebih (38 entitas). Kita sedang mapping. Jadi pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh perampingan daripada BUMN. Harus selesai ya," ujar Dony usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (14/2/2026).

Saat ini, Donny memaparkan lebih dari 800 hingga 1.043 entitas BUMN hingga level anak usaha yang akan dipangkas menjadi 300 unit usaha dan dibagi menjadi 16 sektor.

Ia pun memastikan bahwa proses konsolidasi ini justru akan meningkatkan kapitalisasi pasar BUMN, bukan sebaliknya. Efisiensi yang dihasilkan dari penggabungan dan penutupan perusahaan yang merugi akan mendongkrak laba.

Secara jelas, Dony memaparkan dua sumber utama efisiensi dari konsolidasi ini. Pertama, pemangkasan biaya transaksi antar-anak usaha BUMN yang selama ini mencapai Rp30 triliun per tahun. Kedua, penutupan anak usaha yang merugi akan menambah bottom line sebesar Rp20 triliun. "Jadi konsolidasi dengan menutup anak cucu BUMN itu, kita dapat tambahan Rp50 triliun," ungkapnya.

Danantara juga telah menyusun peta jalan konsolidasi per sektor. Sebagai contoh, di sektor logistik, PT Pos Indonesia akan menjadi anchor company dengan menggabungkan 21 perusahaan logistik.

Kemudian, di sektor karya, merger dan konsolidasi ditargetkan rampung pertengahan tahun ini. Di sektor asuransi, dari 15 perusahaan akan dipangkas menjadi hanya tiga, masing-masing satu untuk asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit.

Ia juga menyatakan PT Telkom Indonesia akan dipangkas dari 66 anak usaha menjadi belasan. Lalu, PT Pupuk Indonesia dari 47 anak usaha menjadi beberapa yang fokus pada produksi pupuk. Sementara itu, PT Semen Indonesia disebut akan menutup 17 anak perusahaannya.

Danantara pun optimistis kinerja keuangan BUMN akan melesat pasca-konsolidasi. Dony mengungkapkan target laba konsolidasi BUMN pada 2026 mencapai Rp360 triliun, naik dari realisasi laba normalisasi 2025 sebesar Rp332 triliun. Pada 2027, targetnya naik menjadi Rp400 triliun, dan pada 2029 diharapkan tembus Rp600 triliun. Untuk mencapai target tersebut, Danantara saat ini tengah menjalankan 41 proyek strategis, terdiri atas 20 proyek hilirisasi dan 21 program transformasi BUMN seperti merger dan konsolidasi.

Dengan konsolidasi ini, Danantara optimistis dapat menempatkan diri sebagai salah satu entitas pengelola aset berskala besar secara global. Laba yang dihasilkan nantinya akan dikelola kembali melalui Danantara Investment Management untuk mendukung kegiatan investasi lanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada PHK dalam proses ini. Karyawan dari perusahaan yang ditutup atau digabung akan diakomodasi oleh entitas hasil konsolidasi.

Target RoA 7 Persen dari Presiden

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Danantara untuk dapat mencetak return on assets (RoA) sebesar 7 persen pada 2026. Tantangan ini disampaikan Prabowo di depan jajaran direksi Danantara saat memberikan sambutan dalam Indonesia Economic Outlook 2026. Prabowo optimistis Danantara punya kemampuan meningkatkan kinerja karena disebut berhasil mendorong efisiensi dan meningkatkan capaian hingga empat kali lipat dalam kurun waktu belum satu tahun.

Oleh karena itu, Prabowo meminta agar Danantara dapat meningkatkan rasio keuntungan berupa laba bersih dari total aset yang dikelola.

“Saya menuntut return on asset (ROA) ya 7%,” tegas Prabowo.

Menanggapi permintaan Prabowo, Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam berinvestasi.

Ke depan, Danantara menurutnya akan mencari instrumen investasi yang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi yang saat ini dijalankan oleh Danantara.

“Ya bagus, dengan adanya ekspektasi lebih tinggi, juga kita akan fokus kepada proyek-proyek yang lebih higher return dengan impact yang sama. Kita juga akan sekarang barrier-nya akan lebih tinggi lagi, standar-standarnya dinaikin,” kata Pandu di lokasi yang sama.

Konsolidasi BUMN Kurang Realistis

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai bahwa target konsolidasi dalam kurun waktu satu tahun terlalu ambisius dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas, terutama terkait nasib ribuan tenaga kerja BUMN. Ia menyoroti minimnya komunikasi antara manajemen Danantara dengan perwakilan pekerja di tengah proses restrukturisasi yang berjalan.

Menurut Bhima, salah satu kelemahan fundamental dalam proses konsolidasi yang tengah digeber Danantara adalah absennya ruang diskusi dengan serikat pekerja BUMN dan anak usaha BUMN. Padahal, restrukturisasi korporasi sebesar ini pasti berdampak langsung pada nasib karyawan, baik dari segi status kepegawaian, kompensasi, hingga pola hubungan industrial ke depan.

"Dalam proses konsolidasi Danantara, belum terlihat melakukan diskusi dengan serikat pekerja BUMN dan anak usaha BUMN. Rencana konsolidasi jadi 300 BUMN kurang realistis dalam satu tahun. Pertama, menimbulkan ekses PHK massal di saat lapangan kerja sedang sulit dicari. Pemangkasan pegawai BUMN, bonus, dan insentif yang berkurang jadi konsekuensinya," ujar Bhima kepada Tirto, Senin (16/2/2026).

Sebelumnya, Dony Oskaria menyatakan karyawan dari perusahaan yang ditutup atau digabung akan diakomodasi oleh entitas hasil konsolidasi. Namun, Bhima menilai implementasi di lapangan tidak sesederhana itu, mengingat struktur kepemilikan dan status hukum masing-masing BUMN berbeda-beda.

Lebih jauh, Bhima menyoroti skema konsolidasi yang berpotensi membebani BUMN yang saat ini memiliki kinerja keuangan baik. Ia khawatir, penggabungan aset justru akan menyeret perusahaan sehat ke dalam lubang yang sama dengan perusahaan bermasalah.

Fenomena ini, menurut Bhima, kerap terjadi dalam proses merger atau akuisisi di mana perusahaan dengan fundamental kuat dipaksa menanggung beban historis perusahaan lain yang bangkrut atau merugi. Alih-alih menciptakan efisiensi, konsolidasi semacam ini justru berisiko menularkan penyakit korporasi ke seluruh entitas baru.

Ia mencontohkan sejumlah BUMN karya dan asuransi yang selama ini dihantam badai utang dan gagal bayar. Jika dipaksa merger dengan BUMN yang sehat, bukan tidak mungkin perusahaan yang tadinya untung akan ikut terseret dalam pusaran masalah keuangan.

“Konsolidasi aset bisa menjadi beban bagi BUMN yang sehat karena menanggung beban BUMN yang utangnya jumbo dengan kinerja negatif,” ucapnya.

Tantangan lain yang luput dari perhatian publik adalah kompleksitas regulasi dan struktur kepemilikan BUMN. Bhima mengingatkan bahwa tidak semua BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mudah direstrukturisasi. Sejumlah BUMN masih berstatus Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki karakteristik hukum berbeda.

Selain itu, kepemilikan saham BUMN yang saling silang dan melibatkan investor swasta dalam bentuk joint venture atau patungan juga menjadi kendala serius. Banyak BUMN memiliki skema kemitraan dengan perusahaan asing atau swasta nasional yang tidak bisa begitu saja dilebur tanpa persetujuan pemegang saham.

Ia memperingatkan bahwa jika proses konsolidasi dilakukan secara terburu-buru dan mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas, maka gejolak di bursa efek bisa terjadi. Investor asing dan domestik bisa melakukan aksi jual besar-besaran jika menilai proses restrukturisasi tidak transparan dan berisiko tinggi.

“Bisa timbul gejolak di pasar saham dan penilaian yang negatif,” tuturnya.

Yang paling mendasar, menurut Bhima, konsolidasi jumlah perusahaan tidak otomatis membuat BUMN lebih sehat dan efektif. Ia mengingatkan bahwa akar masalah BUMN selama ini terletak pada lemahnya tata kelola dan buruknya kualitas sumber daya manusia di jajaran direksi dan komisaris.

"Belum tentu konsolidasi bisa membuat BUMN efektif dan sehat. Masalah terletak pada pemilihan pucuk direksi dan komisaris. Selama kompetensi dan titip jabatan masih terjadi, tidak akan mengubah apapun. Yang sehat justru jadi sakit," imbuhnya.