Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan diskusi oleh para pemikir terkait Badan Penerimaan Negara (BPN) sudah rampung dilakukan.
Dalam diskusi tersebut, konsep BPN yang matang sudah dirancang, berikut dengan struktur lembaga pengumpul penerimaan negara itu.
“Oh, itu dulu diskusi memang, diskusinya sudah lengkap, dari mulai struktur, undang undang apa yang harus diubah, aturan apa yang harus dikeluarkan, itu sudah lengkap dulu,” bebernya, saat ditemui awak media, usai Konferensi Pers Grand Launching Center for Policy Studies Prasasti, di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
Namun demikian, hal-hal terkait pembentukan BPN oleh para pakar dari TKN masih sekadar keputusan teknokratik. Sedangkan, realisasi pembentukan BPN merupakan keputusan politis yang harus ditetapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Keputusan politisnya kan tergantung Pemerintah. Begitu, ya. Itu pemerintah yang mutusin. Kita kan tim pakar hanya berpikir bagaimana yang seharusnya. Buktinya seperti apa, ya tergantung pemerintah nantinya. Konsepnya sudah lengkap,” ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Tahun 2003-2008 itu.
Sementara itu, sebelumnya wacana pembentukan BPN kembali dihembuskan oleh mantan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Edi Slamet Irianto di acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Dalam bahan tayangannya, nampak struktur lengkap BPN yang akan dipimpin oleh Menteri/Kepala BPN di mana bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Dalam menjalankan tugasnya, Menteri/Kepala BPN akan dibantu dua wakil: Wakil Kepala Operasi (Waka OPS) dan Wakil Kepala Urusan Dalam (Waka Urdal). Selain itu, BPN akan diawasi Dewan Pengawas yang terdiri dari pejabat ex officio mulai dari Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK, serta empat anggota independen.
Sementara dalam 100 hari pertama pasca BPN terbentuk, Menteri/Kepala BPN akan fokus pada rekrutmen pejabat eselon I, konsolidasi data nasional, serta pengamanan penerimaan 2024-2025 lewat reformasi pajak penghasilan dan PPN.
“(Susunan) itu dulu (dirancang) waktu pembahasan BPN itu sendiri, waktu di TKN,” jelas Edi saat dikonfirmasi awak media, kapan struktur organisasi BPN tersebut dirancang.
Karenanya, kendati pada saat itu Prabowo telah melihat struktur organisasi tersebut, susunan masih dapat berubah seiring pembahasan pembentukan BPN yang masih terus bergulir. “Kan organisasi itu akan disesuaikan dengan keadaan,” lanjut dia.
Terlepas dari itu, Edi menekankan pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam sistem keuangan negara perlu dilakukan. Sehingga, tata kelola lebih transparan dan akuntabel, serta penerimaan dapat dikerek agar nantinya negara tidak semakin ketergantungan dengan utang.
"Penerimaan negara harus diselamatkan dari ketergantungan pada utang. Tanpa reformasi, kita tak akan mampu membiayai program strategis seperti makan siang gratis dan penguatan sektor pangan," ujarnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
