Masuk tirto.id
tirto.id - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Pertamina serta pengelola SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo pada hari ini, Selasa (9/9/2025).
Pertemuan Kementerian ESDM dengan perusahaan swasta tersebut akan membahas sinkronisasi pasokan bahan bakar minyak (BBM) terkait laporan kekosongan stok di sejumlah SPBU non-Pertamina.
Menurut Laode, rapat koordinasi ini digelar atas arahan langsung dari Menteri ESDM. Pertemuan itu juga akan menjadi forum sinkronisasi volume dan spesifikasi BBM antara Pertamina dan badan usaha swasta.
“Ya kita bahas bagaimana agar, kan Pak Wamen ESDM sudah bilang perlu dilakukan sinkronisasi. Sinkronisasi itu adalah antara Pertamina sama SPBU swasta. Itu bahasanya gitu. Jadi sinkronisasi itu apa? Volume, kemudian spek disinkronkan besok. Kan sinkronisasi sama Pertamina. Jadi Pertamina menyiapkannya," kata Laode saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (8/9/2025).
Laode juga menjelaskan bahwa badan usaha swasta telah mendapat tambahan alokasi impor sebesar 10 persen dari kuota pada 2024. Dengan begitu, total kuota impor tahun ini mencapai 110 persen dari realisasi tahun lalu. Namun, peningkatan permintaan di lapangan membuat pasokan di SPBU swasta masih terbatas.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan penyebab kondisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta yang mengalami kekosongan. Menurut Yuliot, kondisi tersebut terjadi karena adanya peningkatan pembelian BBM non-subsidi di SPBU swasta.
"Jadi peningkatan itu karena ada shifting. Pertamina mewajibkan menggunakan QR code. Sementara masyarakat perlu mendaftar, kemudian mungkin CC kendaraannya tidak sesuai. Terjadi shifting dari subsidi Pertalite ke non-subsidi, ini yang menyebabkan peningkatan," kata Yuliot saat berada di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (4/9/2025).
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, juga membantah bahwa kelangkaan BBM di SPBU swasta disebabkan oleh pembatasan impor. Menurutnya, pemerintah telah menambahkan kuota impor BBM sebesar 10 persen pada tahun ini bagi SPBU swasta, sehingga jumlahnya menjadi 110 persen.
"Untuk stok BBM swasta, kuota impor swasta ini sudah ada penambahan 10 persen di banding 2024. Jadi total untuk 2025 itu stok 110 persen. Bukannya tidak dikasih kuota impor, dan tidak benar kalau disebut ada pembatasan kuota. Jika memang sudah habis, silahkan dengan mekanisme B to B, pihak swasta bisa membeli dari Pertamina. Jadi gak benar kelangkaan karena perubahan mekanisma impor," ungkap Anggita saat dihubungi Tirto, Kamis (4/9/2025).
Anggia juga menilai bahwa sistem shifting sudah tepat karena BBM subsidi akan mengarah tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat membeli BBM non-subsidi.
"Dan shifting ini terjadi, bagus, jadi penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Orang-orang mampu, yang gak mau repot, sudah benar beli BBM non-subsidi," ungkapnya.
Penulis: Natania Longdong
Editor: Hendra Friana
