tirto.id - Kelangkaan stok sejumlah jenis BBM di SPBU swasta, termasuk Shell Indonesia dan BP AKR, ramai dikeluhkan konsumen dalam beberapa hari terakhir.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh pembatasan izin impor BBM.
“Bukan (pembatasan izin impor),” katanya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Dia menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasokan BBM nasional. Ia menyebut lonjakan permintaan yang tinggi pada Februari lalu dan batasan kuota sebagai faktor pemicu.
"Jadi untuk pasokan BBM, secara nasional kita lakukan evaluasi secara keseluruhan. Ya kemarin itu kan karena ada kelebihan permintaan, waktu bulan Februari, jadi kan lonjakan kemarin itu kan cukup tinggi. Itu kan sebenarnya kan kita ada batasan kuota waktu itu," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan kebutuhan energi terpenuhi.
"Jadi saya juga sudah koordinasi dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Keuangan, ya bagaimana untuk kebutuhan energi, khususnya BBM itu bisa terpenuhi secara keseluruhan. Jadi ini kita lagi diselesaikan," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa proses perizinan telah dibahas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas).
“Jadi saya cek dulu, ini kan proses perizinan itu kan ada di Ditjen migas. Jadi ini sudah kita bahas,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah produk bahan bakar Shell Indonesia seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di sejumlah SPBU.
Sementara itu, BP AKR juga mengakui melalui Instagram resminya bahwa mereka mengalami kendala keterbatasan stok, termasuk untuk BBM jenis BP Ultimate di SPBU Sunter, Jakarta Utara, dan sedang mengusahakan agar pasokan kembali normal.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id





































