Mundurnya Shell dari Bisnis SPBU dan Dominasi Pasar Pertamina

tirto.id - Kabar mundurnya Shell dari bisnis SPBU di Indonesia menambah daftar panjang perusahaan asing yang angkat kaki dari sektor ritel BBM nasional. Meski mereka tak sepenuhnya hengkang—hanya menjual seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakarnya ke mitra lokal serta tetap memasok BBM dan mengizinkan penggunaan merek dagang—, langkah ini tetap menunjukkan bahwa pasar eceran BBM di Indonesia bukanlah medan yang mudah.

Empat tahun silam, Total juga menutup seluruh operasional SPBU-nya pada Mei 2021. Dan beberapa tahun sebelum itu, Petronas lebih dulu mundur dari pasar serupa. Kini, hanya BP, yang menggandeng AKR, dan Vivo yang masih bertahan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, bisnis SPBU di Indonesia memang kurang menarik dan tak menjanjikan insentif bagi pemain swasta asing.

Sebabnya jelas: sektor hilir migas di Indonesia telah lama didominasi oleh satu pemain besar, yakni Pertamina. Sebagai perusahaan pelat merah, Pertamina punya keunggulan dalam akses infrastruktur, jaringan distribusi, hingga posisi strategis dalam menentukan harga jual BBM, terutama untuk jenis subsidi.

Kondisi ini bukan semata kualitas atau efisiensi semata, tetapi juga kekuatan struktural yang sulit ditandingi oleh pemain swasta. “Dominasi Pertamina kuat sekali. Dan harga BBM nya banyak yang disubsidi. Itu membuat level of playing field jadi nggak seimbang,” ujar Fabby saat dihubungi Tirto.

Selama ini, Shell dan pemain asing lainnya memang punya peluang untuk berkembang dengan menjual BBM non subsidi mengikuti harga pasar. Namun, harga ini tetap harus mengikuti regulasi harga Jual Eceran Jenis BBM Umum (JBU) yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No 62.K/12/MEM/2020. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan formula batas atas, di mana harga BBM mengacu kepada harga acuan pasar MOPS/Argus dan biaya distribusi dengan margin Badan Usaha maksimal 10 persen.

Jika badan usaha menjual BBM melebihi batas tersebut, pemerintah akan meminta mereka untuk menaikkan harga. Imbasnya, harga BBM di SPBU Shell dan swasta lain selalu lebih mahal dibandingkan Pertamina. Ini terjadi bahkan ketika nilai oktan (RON) produk yang dijual setara.

Vivo, misalnya, sempat melego produk Revvo 89 (RON 9,7) seharga Rp8.900 per liter ketika pemerintah menaikkan Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter pada September 2022 silam. Namun, beberapa hari kemudian, BBM dengan oktan setara Pertalite tersebut dikerek menjadi Rp10.900 per liter setelah mendapat teguran pemerintah.

Belum lagi jatah penyaluran BBM swasta hanya nol koma sekian persen jika dibandingkan Pertamina. Termasuk, dalam penyaluran BBM jenis tertentu (JBT) seperti minyak tanah dan solar.

Di tahun lalu, Pertamina mendapat memegang kendali, 573 penyalur (98,28 persen) BBM JBT, sementara swasta melalui PT AKR Corporindo Tbk hanya 10 penyalur (1,71 persen). Pembagian jatah BBM JBT sendiri dilakukan BPH Migas lewat beauty contest berdasarkan sejumlah kriteria mulai dari finansial hingga komersial.

Ketimpangan ini juga tergambar dari data distribusi SPBU resmi yang tercatat dalam Izin Usaha Niaga Migas Semester II 2024. Dari total 16.731 SPBU yang memiliki izin, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 13.590 SPBU atau sekitar 81 persen dari total populasi.

Sementara pemain swasta lainnya tertinggal jauh, di mana Shell hanya memiliki 185 SPBU, AKR/BP sebanyak 105, Vivo hanya 40, dan sisanya tersebar pada beberapa badan usaha kecil seperti Aneka Petroindo (55 SPBU), serta Mitra Utama Energi dan lainnya dengan jumlah yang sangat terbatas.

“Belum lagi, yang swasta-swasta ini kalau membangun kan juga enggak gampang. Dan itu yang jadi tantangan. Jadi saya kira, memang, menurut saya persaingan di retail BBM itu cukup ketat dan marginnya enggak besar. Sehingga perusahaan seperti Shell mungkin melihat daripada dia pusing gitu ya. Untuk ekspansi, untuk macem-macem. Ya lebih baik yaudah, dia nggak jualan itu," jelas Fabby.

Meski demikian, menurut Fabbya, ada kemungkinan lain yang turut menjadi pertimbangan Shell mundur dari bisnis SPBU Indonesia, yakni pergeseran arah strategi global. Seperti banyak perusahaan migas raksasa lainnya, Shell memang tengah mengonsolidasikan bisnis mereka dengan mengurangi portofolio yang dianggap tidak efisien atau tidak menjanjikan dalam jangka panjang.

Di samping itu, dalam tiga tahun terakhir, adopsi kendaraan listrik, baik yang full electric maupun hybrid, juga mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Tren ini bisa saja mengubah struktur permintaan BBM dalam waktu lima hingga sepuluh tahun ke depan. Bagi perusahaan seperti Shell, proyeksi permintaan BBM yang tidak lagi setinggi sebelumnya tentu menjadi faktor besar dalam pengambilan keputusan bisnis.

“Shell ini kan sama dengan perusahaan migas dunia lain yang melakukan refocussing. Bisa jadi mereka mengevaluasi prospek BBM jangka panjang, termasuk karena penetrasi kendaraan listrik yang makin cepat,” kata Fabby.

Namun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar tak melihat keputusan Shell semata-mata karena tidak adanya prospek. “Pasarnya tetap ada dan akan terus tumbuh,” kata Bisman kepada Tirto.

Pasalnya, peluang untuk memperluas pasar di bisnis SPBU memang masih terbuka. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 140 juta di tahun lalu, sementara jumlah SPBU hanya sebanyak 16,731. Artinya rasio SPBU terhadap jumlah kendaraan mencapai 1:8.370.

Di samping itu, pengurangan subsidi BBM juga membuat bisnis SPBU swasta kedepan akan semakin prospektif. Sebab, selisih harga antara BBM subsidi dengan non subsidi akan makin tipis dan konsumen akan terdorong untuk beralih ke produk dengan oktan lebih tinggi.

Ia menilai bahwa langkah Shell menjual SPBU hanyalah bentuk lain dari restrukturisasi dan prioritas bisnis. Selama pasokan BBM tetap disuplai oleh Shell dan merek tetap digunakan, maka yang terjadi sebenarnya hanyalah perubahan kepemilikan, bukan penarikan total.

Mengutip keterangan perusahaan, keputusan Shell untuk menjual seluruh SPBU-nya memang bagian dari strategi transformasi portofolio bisnis dan sejalan dengan komitmen yang telah disampaikan dalam Capital Markets Day perusahaan.

Saat ini, perusahaan Anglo-Belanda tersebut memiliki sekitar 200 SPBU dengan jenama mereka di mana lebih dari 160 di antaranya dimiliki langsung oleh perusahaan, serta satu terminal di Gresik. Sekitar 40 SPBU yang dikelola dengan model kemitraan memiliki rata-rata keuntungan Rp500-1,2 miliar per tahun dan untuk model konvensional dan Rp300-700 juta per tahun untuk model kemitraan modular.

"Jadi sebenarnya masih menarik dan punya prospek karena demand akan terus meningkat, tetapi memang tantangan cukup berat," imbuh Bisman.

Hal serupa disampaikan Pengamat energi sekaligus Founder & Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto. Menurutnya, keputusan Shell lebih didorong oleh fokus utama bisnis global mereka saat ini, yakni pada sektor hulu (upstream) dan energi rendah karbon (low carbon business).

Strategi global Shell sendiri, seperti dituangkan dala Capital Markets Day 2025, diarahkan memperkuat posisinya di bisnis gas alam cair (LNG) dengan target pertumbuhan penjualan 4-5 persen per tahun hingga 2030, serta mempertahankan produksi cairan dengan intensitas karbon yang semakin rendah.

Selain itu, Shell menargetkan pengembangan bisnis energi terbarukan dan solusi rendah karbon, termasuk mobilitas berkelanjutan dan pelumas, yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru dengan tingkat pengembalian tinggi. Mereka juga berencana meningkatkan efisiensi biaya dan arus kas serta mengalokasikan investasi secara disiplin dengan fokus pada bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif.

Namun, Agung menilai bahwa strategi tersebut belum tentu relevan dalam konteks pasar Indonesia saat ini, di mana bahan bakar minyak (BBM) rendah emisi belum sepopuler BBM dengan harga terjangkau. “Dalam konteks ini, Shell sepertinya juga melihat peluang lain dalam lini bisnis rendah karbon,” ujarnya.