Kelas Menengah di Ujung Tanduk: Dicekik Harga BBM & Bunga Kredit

tirto.id - Terlalu mapan untuk menerima bantuan sosial (bansos), tetapi belum cukup kuat untuk menanggung sendiri guncangan ekonomi global. Di tengah ketidakpastian ekonomi, itulah posisi yang kini dihadapi kelas menengah Indonesia. Kelompok yang selama ini kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian justru berada di “zona tak terlihat” dalam piramida ekonomi: tidak miskin, tetapi juga semakin rentan.

Tekanan terhadap kelas menengah datang dari berbagai arah. Harga energi melonjak akibat konflik di Timur Tengah yang dipantik Amerika Serikat (AS), sementara kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,25 persen ikut mendorong bunga kredit perbankan semakin tinggi. Kombinasi ini perlahan menggerus daya beli dan ketahanan finansial kelompok kelas menengah, bahkan membuka risiko turun kasta menjadi kelompok rentan atau miskin.

Situasi tersebut tercermin dalam data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI. Secara internasional, porsi pengeluaran energi rumah tangga di Indonesia mencapai 8,3 persen dari total anggaran. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Meksiko dan Jepang yang sama-sama berada di level 8,2 persen, Afrika Selatan 8 persen, hingga Kanada dan Inggris Raya yang hanya 5,9 persen.

Senada dengan itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan bahwa beban energi terbesar justru ditanggung kelompok kelas menengah. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, kelas menengah mengalokasikan 8,86 persen total pengeluarannya untuk kebutuhan energi. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok kelas atas yang sebesar 7,15 persen maupun kelompok miskin sebesar 6,28 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) dan kelas menengah berpotensi menanggung beban proporsional terbesar dari kenaikan harga energi maupun reformasi subsidi. Di satu sisi, mereka memiliki tingkat konsumsi dan ketergantungan energi yang tinggi. Namun di sisi lain, sebagian besar kelompok ini tidak tercakup dalam program bantuan sosial, sehingga lonjakan harga energi dapat menimbulkan tekanan berlapis terhadap kondisi keuangan rumah tangga mereka.

Jumlah Kelas Menengah Terus Menurun

Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Agung Pardini, menilai bahwa kenaikan harga energi dan suku bunga Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen secara bersamaan merupakan kombinasi yang efektif dalam mengikis ruang fiskal rumah tangga kelas menengah. Menurutnya, kemandirian kelas menengah selama ini sering disalahartikan sebagai ketahanan terhadap segala tekanan ekonomi. Padahal, dengan pendapatan yang cenderung stagnan, kelas menengah justru berdiri di atas fondasi fiskal yang rapuh.

“Kelas menengah memang selalu diposisikan sebagai mesin penggerak dan tulang punggung perekonomian. Namun, walau memiliki tingkat Marginal Propensity to Consume (MPC) yang relatif rendah, kelas ini tetap berpotensi menjadi rapuh ketika tiba-tiba berhadapan dengan guncangan ekonomi,” ujar Agung kepada Tirto, Selasa (26/5/2026).

Agung menyoroti bahwa belanja energi merupakan konsumsi wajib yang sulit dihindari. Persoalannya, kenaikan harga energi hampir selalu memicu efek domino berupa naiknya harga kebutuhan pokok dan transportasi. Bagi masyarakat urban dan suburban, tekanan tersebut menjadi berlipat ganda karena mereka tidak hanya menanggung kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berbagai kewajiban cicilan tetap, mulai dari KPR rumah, kendaraan, gawai, pendidikan, hingga asuransi.

Karena itu, kenaikan suku bunga acuan BI dinilai akan semakin membebani kelas menengah. Peningkatan BI rate akan mendorong penyesuaian bunga kredit perbankan. Semakin tinggi suku bunga acuan, semakin besar pula bunga kredit yang harus dibayar masyarakat.

“Saat suku bunga naik, kelas rumah tangga ini memang tidak seketika jatuh, tetapi ruang diskresionernya menyempit. Banyak kebutuhan tersier dikurangi, upgrade kendaraan ditahan, bahkan tabungan darurat ikut terkikis,” jelasnya.

Meski demikian, Agung menilai kenaikan BI rate tetap merupakan langkah rasional untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga menyentuh Rp17.796 per dolar AS. Namun, dampaknya terhadap suku bunga kredit akan langsung memengaruhi pola konsumsi kelas menengah, terutama dalam pembelian barang berharga tinggi dan pembiayaan jangka panjang.

“Pilihan alternatif yang paling masuk akal bagi konsumen kelas menengah dalam kondisi seperti ini biasanya adalah beralih ke produk dengan kualitas lebih rendah disertai gaya hidup yang lebih hemat. Akan lebih bijak pula jika penggunaan kredit dan paylater mulai dikurangi,” ucap Agung.

Ia juga mengingatkan mengenai fenomena penyusutan kelas menengah yang terus berlangsung sejak pandemi Covid-19. Berdasarkan perhitungan IDEAS, jumlah kelas menengah kini hanya tersisa 16,59 persen atau sekitar 46,6 juta penduduk. Kelompok ini dinilai sangat rentan “rontok” dan turun kelas ketika menghadapi guncangan mikro seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah dan proporsi kelas menengah di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2024. Pada 2019, jumlah kelas menengah tercatat mencapai 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45 persen populasi. Setelah jeda data pada 2020, jumlah tersebut turun menjadi 53,83 juta jiwa pada 2021 atau sebesar 19,82 persen.

Penurunan itu terus berlanjut pada 2022 dengan jumlah 49,51 juta jiwa atau 18,06 persen, kemudian menjadi 48,27 juta jiwa pada 2023 (17,44 persen), dan kembali turun menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024 dengan proporsi 17,13 persen. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan kontraksi populasi kelas menengah Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Di saat yang sama, kelompok di bawahnya atau aspiring middle class justru meningkat menjadi sekitar 50,4 persen atau 141,65 juta jiwa dari total penduduk. Bahkan, BPS mencatat bahwa kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen populasi sekaligus menyumbang 81,49 persen konsumsi nasional.

Jika kelompok dengan kontribusi konsumsi sebesar itu mengalami pelemahan daya beli akibat kenaikan harga energi dan suku bunga perbankan, dampaknya tentu akan langsung terasa terhadap perekonomian nasional.

“Pelemahan mereka melalui kenaikan suku bunga dan harga energi akan menyentuh mesin utama ekonomi domestik,” tutur Agung.

Menurutnya, penyusutan kelas menengah akan berdampak besar karena kelompok ini memiliki tiga fungsi ekonomi sekaligus: sebagai konsumen terbesar nasional, pembayar pajak potensial, dan penabung domestik. Pada tahap tertentu, inflasi makro mungkin masih terlihat terkendali. Namun, tekanan inflasi yang dirasakan kelas menengah bisa jauh lebih besar.

“Hal ini terjadi karena porsi pengeluarannya besar pada transportasi, perumahan, biaya pendidikan, jaminan kesehatan, kebutuhan konektivitas, dan tentu saja cicilan,” katanya.

Agung juga mengkritik sistem jaring pengaman sosial Indonesia yang dinilai terlalu berfokus pada kelompok miskin dan rentan miskin. Menurutnya, kelas menengah sering berada di “zona tak terlihat”: dianggap terlalu mampu untuk menerima bansos, tetapi pada kenyataannya belum cukup kuat menghadapi kenaikan biaya hidup.

Kesalahan mendasarnya, kata Agung, terletak pada desain kebijakan yang membiarkan kelas menengah bertarung sepenuhnya di pasar bebas, sementara bantalan ekonomi hanya diberikan kepada kelompok miskin dan rentan miskin.

“Yang salah adalah bila negara hanya punya dua mode: bansos untuk miskin atau pasar bebas untuk kelas menengah. Padahal, di antara keduanya ada kelompok besar yang rentan turun kelas,” imbuhnya.

Sebagai solusi, Agung mendorong pemerintah membangun “bantalan energi” yang lebih tertarget bagi kelas menengah bawah, melindungi pemilik rumah pertama dari lonjakan bunga KPR melalui opsi fixed rate sementara, serta memperkuat transportasi publik sebagai instrumen antiinflasi yang nyata bagi masyarakat urban.

“Bangun jaring pengaman untuk ‘kelas menengah rentan’. Bentuknya bukan bansos permanen, melainkan adaptive social protection seperti bantuan sementara saat PHK dan penciptaan lapangan kerja berkualitas,” katanya.

Ancaman Penurunan Daya Beli Secara Struktural

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai kenaikan harga energi dan suku bunga secara bersamaan telah menciptakan tekanan ganda yang langsung menghantam kelas menengah. Di satu sisi, lonjakan harga energi menggerus pengeluaran rutin rumah tangga. Di sisi lain, kenaikan BI Rate memperbesar beban utang konsumtif melalui naiknya bunga kredit perbankan.

“Kelas menengah belum cukup kuat menyerap kenaikan biaya hidup dan biaya utang secara bersamaan. Ini yang membuat ruang belanja mereka semakin sempit karena pendapatan tidak naik secepat harga kebutuhan dan cicilan,” ungkap Josua kepada Tirto, Selasa (26/5/2026).

Menurut Josua, dampak paling nyata terlihat pada sektor properti dan otomotif yang selama ini menjadi pasar utama kelas menengah. Data Bank Indonesia mencatat penjualan properti residensial primer atau rumah siap huni pada kuartal I-2026 turun 25,67 persen secara tahunan. Sementara itu, sekitar 69,87 persen pembelian rumah masih bergantung pada skema kredit pemilikan rumah (KPR).

“Artinya, ketika bunga naik, pasar properti kelas menengah akan lebih mudah tertahan,” ujarnya.

Tekanan serupa juga terjadi pada sektor otomotif. Josua menjelaskan bahwa mayoritas kelas menengah membeli kendaraan melalui skema kredit. Ketika cicilan meningkat akibat kenaikan bunga, keputusan konsumsi pun berubah. Pembelian yang semula direncanakan dilakukan segera akan cenderung ditunda.

“Kelas menengah biasanya membeli dengan skema pembiayaan, sehingga kenaikan cicilan akan langsung mengubah keputusan membeli dari ‘beli sekarang’ menjadi ‘tunda dulu’,” katanya.

Josua menilai kerentanan kelas menengah Indonesia sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Penyusutan jumlah kelas menengah dan membesarnya kelompok rentan miskin menunjukkan bahwa tekanan akibat kenaikan harga energi dan suku bunga saat ini hanya mempercepat tren pelemahan yang sudah terjadi sebelumnya.

Ia menambahkan, meskipun indeks keyakinan konsumen pada April 2026 masih berada di level optimistis, yakni 123,0, kondisi tersebut sangat rentan berubah jika tekanan harga energi dan cicilan berlangsung dalam jangka panjang. Menurutnya, berbagai penyesuaian yang mulai dilakukan kelas menengah—seperti menunda pendidikan tambahan anak, mengurangi konsumsi, hingga menjual aset—akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Kebijakan moneter harus diimbangi kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Pemerintah sebaiknya memperkuat bantuan transportasi publik, menahan kenaikan tarif energi yang paling sensitif terhadap rumah tangga, serta memberikan insentif sementara untuk KPR rumah pertama,” ujar Josua.

Ia juga menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan subsidi yang bersifat luas. Perlindungan yang lebih terarah diperlukan, misalnya melalui insentif pajak bagi pekerja berpenghasilan menengah bawah dan percepatan penciptaan lapangan kerja formal dengan upah layak.

“Stabilisasi rupiah melalui suku bunga tetap penting untuk mencegah inflasi impor. Namun, kelas menengah tidak boleh menjadi korban tunggal dari upaya stabilisasi tersebut,” imbuhnya.

Pondasi Ekonomi RI di Tengah Tekanan Global

Daya tahan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global ditopang oleh konsumsi domestik dan peran strategis kelas menengah. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa komposisi produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 55 persen disangga oleh konsumsi rumah tangga.

“Kalau dilihat dari kontribusinya terhadap ekonomi kita, betapa pentingnya peran kelas menengah di Indonesia. Komposisi PDB kita, sekitar 54–55 persen, berasal dari konsumsi rumah tangga,” ucapnya dalam keterangannya.

Ia memaparkan bahwa kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mencapai 66,35 persen dari total penduduk, atau sekitar 185,35 juta orang. Mereka menjadi motor utama daya beli nasional.

Namun, pemerintah mencermati adanya pergeseran proporsi dari kelas menengah ke kelompok menuju kelas menengah. Menurutnya, hal ini mengindikasikan tekanan daya beli, terutama di perkotaan. Selain itu, karakteristik kelas menengah juga berubah. Dominasi sektor jasa meningkat, proporsi pekerja formal cenderung turun, dan pola konsumsi bergeser ke kebutuhan nonmakanan seperti hunian, transportasi, dan gaya hidup.

Di samping itu, Susi juga mengamini adanya fenomena "Chilean Paradox" yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan. Padahal, pada kuartal I-2026 pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,61 persen.

Sebagai catatan, fenomena “Chilean Paradox” atau Paradoks Chile merujuk pada kondisi ketika indikator ekonomi makro suatu negara terlihat baik dan stabil, namun pada saat yang sama kualitas hidup kelas menengah justru mengalami penurunan. Ketimpangan antara kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini dapat memicu ketidakpuasan yang meluas, bahkan berujung pada keresahan sosial dan kekecewaan masyarakat kelas menengah secara masif.

Namun demikian, pemerintah tetap optimistis target pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan pada 2026 dapat tercapai. Berbagai stimulus, seperti insentif pajak, FLPP untuk perumahan, insentif otomotif, dan subsidi energi diarahkan untuk menjaga daya beli kelas menengah.

“Sehingga kelas menengah kita yang menjadi tulang punggung penentu ekonomi Indonesia betul-betul kita dorong dan kita berdayakan,” ucapnya.

Dilema Moneter dan Peran OJK

Melengkapi analisis dari sisi makroekonomi dan kebijakan moneter, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Lana Soelistianingsih, mengakui bahwa situasi yang dihadapi pemerintah saat ini sangat dilematis. Secara konstitusi, Bank Indonesia memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Di tengah gejolak perang antara Iran dengan AS-Israel yang belum mereda, harga minyak mentah melonjak dan memberikan tekanan luar biasa pada fiskal negara.

“Konsekuensinya, harga BBM nonsubsidi naik. Meski BBM subsidi tidak dinaikkan, biaya produksinya tetap meningkat sehingga otomatis beban APBN juga meningkat,” ucapnya kepada Tirto, Selasa (26/5/2026).

Kekhawatiran terhadap naiknya beban fiskal dan melebarnya defisit APBN memunculkan kecemasan investor sehingga terjadi capital outflow yang membuat rupiah melemah hingga menembus Rp17.700 per dolar AS.

Dalam kondisi genting tersebut, Lana menilai kenaikan suku bunga BI Rate sebesar 50 bps merupakan langkah yang tidak terelakkan untuk menahan laju pelemahan rupiah. Namun, ia juga menggarisbawahi adanya masalah struktural pada perbankan nasional yang perlu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, OJK perlu menopang BI dengan mengimbau perbankan agar tidak serta-merta menaikkan suku bunga kredit. Pasalnya, bank memiliki kecenderungan menaikkan bunga kredit lebih cepat dibandingkan menurunkannya.

“OJK bisa membantu BI dengan mengimbau bank-bank agar tidak langsung menaikkan suku bunga kreditnya. Jika BI Rate turun, bank lambat menurunkan bunga kredit, bisa enam sampai 12 bulan. Tapi giliran BI Rate naik, mereka cepat-cepat menaikkan bunga kredit untuk menahan penurunan NIM (Net Interest Margin),” ucapnya.

Harapannya, OJK dapat berperan aktif karena jika masyarakat tertekan bunga kredit, risiko kredit macet akan meningkat dan pada akhirnya perbankan juga yang menanggung kerugian.

Kelas Menengah Harus Kreatif

Terkait isu penyusutan kelas menengah, Lana memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ia mencatat bahwa di era digital saat ini terjadi perubahan pola pekerjaan yang masif. Meski daya beli tertekan, banyak kreativitas muncul di media sosial yang membantu ekonomi mandiri masyarakat.

“Sekarang ini, dengan adanya media sosial, banyak kreativitas menciptakan pekerjaan mandiri. Bikin konten sambal saja bisa ditonton jutaan orang dan menghasilkan pendapatan. Tapi memang butuh kreativitas,” tambahnya.

Mengenai jaring pengaman sosial, Lana menekankan pentingnya evaluasi data penerima bantuan secara berkala agar bansos tepat sasaran dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk calon kelas menengah yang mulai rentan.

Lana mengusulkan dua langkah jangka panjang untuk menyelamatkan daya beli masyarakat. Pertama, pemerintah harus memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi padat karya, yakni yang mempekerjakan manusia, bukan mesin. Kedua, penguatan kemandirian ekonomi melalui bekal keahlian dan kemudahan usaha.

“Instruksi presiden mengenai KUR 5 persen, jika dijalankan secara efektif, mestinya bagus untuk mendukung UMKM dan pekerjaan mandiri agar masyarakat tidak terus bergantung pada utang konsumtif,” katanya.