Indeks Ekbis

Indonesia semestinya tak perlu galau soal energi terbarukan meski Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris.

Mengapa harga gula konsumsi naik tak terkendali saat pemerintah mau melakukan swasembada?

Menjelang Imlek, permintaan lampion bisa meningkat hingga 200 persen dibandingkan bulan biasa. Simak kisahnya.

Revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan pemerintah ternyata tak mampu membuat pasar ramai. Lalu, apa solusinya?

Efektivitas penurunan suku bunga acuan BI amat bergantung pada stabilitas makroekonomi & dukungan kebijakan struktural.

Slogan "Tanam tujuh kali, panen satu kali" sebagai bentuk kekecewaan petani, karena 10 tahun belakangan kerap gagal panen.

Fenomena perburuan Koin Jagat ini mencerminkan gabungan antara kebutuhan hiburan dan finansial.

Bank Dunia mengkritik pungutan pajak, bahkan menyamakan Indonesia dengan Nigeria. Bagaimana kenyataannya?

Shortfall pajak 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah agar target penerimaan tinggi di 2025 dapat tercapai.

Penggunaan beragam modus dan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencegah penipuan berbasis kripto.

Mahendra yakin kondisi ketidakpastian dunia bisa menjadi peluang besar bagi pasar modal nasional. Bagaimana prospeknya di 2025?

Kebijakan PPN 12 persen untuk barang mewah akan berlaku 1 Februari 2025. Berikut daftarnya.

Sepanjang 2024 terdapat sejumlah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah menuai kontroversi. Apa saja? Berikut detailnya.

Kinerja ritel 2025 diprediksi masih berada dalam tekanan karena pertumbuhan ekonomi melambat dan daya beli. Apa solusinya?

Hasil investigasi BRI menunjukkan nasabah tersebut merupakan korban tindak kejahatan penipuan online atau social engineering.

Meski belanja online masih bergairah, tapi ada kekhawatiran minat belanja masyarakat tahun depan akan berkurang. Mengapa?

UMP DIY 2025 memang naik, bahkan di atas Jateng dan Jabar. Namun, bagi buruh tetap sulit untuk bisa punya hunian. Mengapa?

Harga kopi dunia menanjak drastis, tapi bagi petani Indonesia kenaikannya masih berdampak terbatas. Mengapa?

Kenaikan PPN 12 persen resmi akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Bagaimana aturan detailnya?

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut masih lima enam provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.