Bayang-Bayang Ekonomi Meredup saat Api Karhutla Kian Menyala

tirto.id - Di tengah kepekatan kabut asap yang menyelimuti Kalimantan, Sumatra, hingga Papua, deru mesin produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlahan surut. Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, misalnya, aktivitas jual-beli yang biasanya menggerakkan ekonomi warga lokal mendadak terhenti.

Bagi para pelaku usaha mikro di kawasan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana ini bukan sekadar urusan jarak pandang yang terbatas, melainkan ancaman nyata terhadap kelangsungan dapur dan mata pencaharian mereka.

Ketua Umum Assosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny, menjelaskan karhutla tahun ini memukul para pelaku UMKM dari dua celah sekaligus. Pertama, ada kelompok pedagang yang memang tidak bisa lagi berjualan. Bagaimana tidak, tingginya tingkat bahaya asap dan gangguan kesehatan membuat mereka terpaksa menutup tempat usaha.

Kedua, bagi pedagang yang nekat bertahan, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit: tidak ada orang yang datang membeli. Lagi-lagi, tebalnya asap karhutla yang jadi sebab utama. Namun, pada saat yang sama daya beli masyarakat sekitar merosot tajam karena alokasi keuangan warga tersedot habis untuk bertahan hidup dan penanganan kesehatan.

"Saya sampai tanyakan yang Kalteng itu, Palangka Raya itu kan juga luar biasa itu juga dampaknya, omzet penjualan tidak ada, melakukan kegiatan tidak bisa, belum kita harus mikir kesehatannya. Nah, itu, tapi kan gimana," ujar Hermawati mengungkapkan jeritan para pelaku usaha di daerah terdampak karhutla kepada Tirto, Senin (19/10/2026).

Kelumpuhan aktivitas ekonomi ini melanda hampir seluruh sektor usaha. Bahkan bisnis properti di daerah pun ikut terdampak karena calon pembeli menahan diri akibat menggelembungnya risiko kebakaran lahan yang meluas.

Ketika omzet penjualan merosot drastis hingga menyentuh titik nol, pendapatan para pemilik usaha otomatis terhenti. Efek domino ini langsung menghantam ketahanan ekonomi keluarga mereka. Situasi kian pelik ketika kewajiban pembayaran cicilan pinjaman di perbankan tetap berjalan tanpa tenggat.

“Kan sebenarnya baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh kepada penjualan. Berarti otomatis penghasilan mereka berkurang, dampaknya ke keluarga, belum masalah misalnya dia punya pinjaman di perbankan, nah itu kan berpengaruh,” terang Hermawati.

Namun, hal yang paling menyayat hati bagi para pelaku usaha kecil di lapangan adalah rasa kecewa atas minimnya kehadiran negara. Hermawati menyoroti ketiadaan kebijakan khusus atau insentif fiskal dari kementerian yang menaungi UMKM untuk memitigasi dampak yang dialami para pelaku usaha, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

Bahkan, permohonan agar warga yang terdampak dibantu justru dihadapkan pada respons yang tidak memberikan solusi nyata.

“Nah, ini belum ada nih sisi dari negara ini untuk memberikan regulasi untuk mereka yang terdampak, dibantu negara lain pun disuruh pulang, jadi kan susah juga,” tuturnya.

Rasa frustrasi membuat para pelaku usaha merasa upaya bersuara—baik melalui asosiasi, kanal media, maupun media sosial—seolah sia-sia. Suara keluhan pedagang kecil hanya berputar di antara sesama teman dan pengurus organisasi.

"Kami itu seperti bicara di balik dinding peredam suara. Berteriak ke pemerintah pun rasanya cuma kehabisan energi saja, karena suara kami tidak pernah didengar," tutur Hermawati pasrah.

Kisah pilu UMKM di Palangka Raya hanyalah pucuk gunung es dari bencana ekonomi masif yang melanda Indonesia. Karhutla tahun 2026—yang diperparah oleh fenomena Super El Nino serta dugaan pembukaan lahan masif oleh industri ekstraktif—bukan lagi sekadar fenomena alam tahunan, melainkan ancaman sistemik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk “Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan” mencatat bahwa total biaya ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 telah menembus rentang Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Angka ini setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026. Angka ini bahkan belum memasukkan skenario eskalasi kebakaran yang masih berlangsung hingga akhir tahun.

Titip Api Karhutla Makin Menyala, Ekonomi Meredup

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada periode Minggu hingga Senin, 18–19 Oktober 2026 sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan dilaporkan di beberapa wilayah, di antaranya di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, serta Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan, hingga Sabtu (17/10/2026) pukul 21.00 WIB, secara nasional masih terdeteksi sebanyak 270 titik api karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Jumlah tersebut turun 84 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 354 hotspot.

Pada enam provinsi prioritas karhutla, jumlah hotspot turun dari 177 menjadi 125 titik, atau berkurang 52 titik, dengan rincian Kalimantan Tengah: 92 titik, naik dari 19 titik; Kalimantan Barat: 22 titik, turun dari 24 titik; Sumatera Selatan: 9 titik, turun dari 132 titik; Kalimantan Selatan: 2 titik, sebelumnya nihil; Jambi: 0 titik, turun dari 2 titik; dan Riau: 0 titik, tetap nihil hotspot high confidence.

Masih dari data SiPongi, jumlah areal karhutla di Indonesia periode Januari-Juli 2026 tercatat mencapai 202.004,30 hektare, naik 47 persen dibandingkan 2019 yang masih seluas 64.996,88 hektare. Sedangkan jika dibandingkan 2025, luas areal karhutla tahun ini naik sebesar 69 persen atau seluas 82.791,04 hektare.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

Menurut analisis CELIOS, kerugian ekonomi murni akibat hilangnya aset fisik dan terhentinya aktivitas sektor-sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, dan akomodasi mencapai Rp29,54 triliun atau 0,23 persen dari PDB.

Kalimantan Barat menjadi daerah yang menanggung kontraksi ekonomi daerah terbesar hingga Rp5,77 triliun, disusul Papua Barat Rp4,36 triliun, NTT Rp2,74 triliun, dan Jawa Timur Rp2,34 triliu).

Tak hanya itu, daerah juga kehilangan potensi penerimaan pajak bersih hingga Rp269,86 miliar, dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur tergerus paling parah akibat terganggunya rantai pasok industri olahan kayu dan pulp dan kertas.

Secara eksploratif, perhitungan ekonom memproyeksikan angka yang jauh lebih mengerikan jika kebakaran berlanjut hingga musim kemarau usai.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Teguh Yudo Wicaksono, menyebutkan bahwa nilai kerugian per hektare lahan terbakar pada 2026 telah melonjak menjadi Rp119,75 juta per hektare.

“Jika dihitung hingga pertengahan Oktober saja, estimasi sementara kerugian mencapai Rp167 triliun, setara 9,55 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau 0,65 persen dari PDB nominal. Namun, apabila Super El Nino berlanjut sampai akhir musim, total kerugian ekonomi di rentang estimasi tengah hingga tinggi bisa menembus Rp203,6 triliun hingga Rp234 triliun,” tutur Teguh saat dihubungi Tirto, Senin (19/10/2026).

Teguh membedah kerusakan sektoral tersebut: sektor pertanian dan perkebunan menanggung kerugian lahan dan akibat dari terhentinya proses produksi hingga Rp50 triliun. Kemudian, sektor kehutanan dan emisi karbon mengalami kerugian akibat pelepasan emisi karbon mencapai Rp41 triliun, dengan asumsi konservatif harga karbon Rp78.000 atau 5 dolar AS per ton.

Selanjutnya, sektor pariwisata dan transportasi harus menanggung kerugian ekonomi akibat penundaan dan pembatalan penerbangan serta merosotnya kunjungan wisata hingga Rp4,13 triliun.

“Terus, belum lagi kalau kita hitung ini […] ini kan (karhutla) sekarang tidak cuma di Kalimantan doang, (tapi juga) di Papua, Maluku, Sumatera,” sambungnya.

Terpisah, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa luasan lahan yang terbakar hingga Agustus 2026 telah menembus 285.000 hektare. Angka ini jauh lebih luas dibanding periode bulan yang sama pada bencana karhutla hebat 1997, 2015, maupun 2019.

"Dengan ramalan World Meteorological Organization (WMO) bahwa El Nino bertahan hingga awal 2027, total dampak finansial tahun ini sangat berpotensi melampaui rekor karhutla 2015 yang mencatatkan kerugian Rp221 triliun versi pemerintah," jelas Wijayanto kepada Tirto, Senin (19/10/2026).

Biaya Kesehatan Ikut Makin Menyala

Di balik asap tebal yang membumbung tinggi, ada pula harga mahal lain yang tersembunyi dan terpaksa dibayar langsung dari kantong warga maupun kas APBN: biaya kesehatan.

Studi CELIOS mengungkapkan, untuk masyarakat yang terdiagnosis ISPA oleh fasilitas kesehatan mencapai sekitar 1,78 juta jiwa, total biaya kesehatan langsung (rawat jalan dan inap) serta biaya tidak langsung dengan hilangnya produktivitas/pendapatan menembus Rp9,75 triliun.

Namun, jika memperhitungkan kelompok masyarakat yang tidak berobat ke rumah sakit tetapi menderita gejala ISPA seperti batuk, demam, dan sesak napas akibat terbatasnya akses dan biaya, jumlah warga terdampak membengkak hingga 17,36 juta jiwa.

Total biaya kesehatan masyarakat bergejala ini melonjak tajam hingga Rp93,56 triliun yang terdiri dari Rp69,48 triliun biaya langsung dan Rp24,08 triliun biaya tidak langsung.

Beban biaya kesehatan sebesar Rp93,56 triliun ini sangat fantastis karena setara dengan 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan pada APBN 2026 yang berada di kisaran Rp138,4 triliun. Lonjakan kasus ini dipastikan akan memicu gelombang klaim pada BPJS Kesehatan serta menghancurkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Yang kalau dihitung dari kesehatannya itu memang ada dua ya. Satu kan yang jangka pendek, misalnya ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) yang harus ke rumah sakit segera, terus kemudian yang kedua itu kan yang dampak turunannya dalam jangka panjang, karena ada paparan terhadap ini (paru-paru), ya,” ujar Teguh.

Dia menghitung sampai pertengahan Oktober, estimasi dampak kesehatan jangka pendek saja sekitar Rp1,28 hingga Rp1,57 triliun. Jika karhutla kian meluas, kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan dapat mencapai Rp2,2 triliun.

“Nah, jangka panjangnya ini yang menurut saya penting. Jadi sejauh ini saya belum punya bayangan mengenai perhitungannya ya, estimasi yang untuk jangka panjang, betul-betul. Tapi untuk jangka pendeknya aja lumayan signifikan untuk biaya kesehatan,” tutur Teguh.

Apa Saja Kerugian Negara akibat Karhutla?

Di luar runtuhnya daya beli dan kerusakan lingkungan, para ekonom mengingatkan bahwa kerugian terbesar Indonesia justru terletak pada hancurnya reputasi internasional, kegagalan diplomasi, dan terancamnya akses pasar ekspor.

"Kerugian terbesar sesungguhnya adalah kombinasi hilangnya reputasi negara, kehancuran reputasi produk CPO kita di pasar Uni Eropa, dan penurunan kredibilitas diplomasi," tegas Wijayanto.

Ia memaparkan tiga ancaman besar bagi ekonomi Indonesia. Pertama, regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) & IEU-CEPA. Kebakaran masif membuat Indonesia dicap sebagai produsen yang tidak bertanggung jawab, memperbesar risiko penolakan komoditas CPO dan hasil bumi Indonesia di Eropa serta mengancam proses ratifikasi perjanjian perdagangan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Kedua, ambruknya pasar karbon. Indonesia yang bercita-cita menjadi hub pasar karbon utama di ASEAN kehilangan kepercayaan investor akibat ketidakmampuan menekan emisi dari sektor kehutanan dan lahan (Forestry and Other Land Uses/FOLU).

Ketiga, ancaman isu asap lintas batas (Transnational Haze). Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menekan keras Indonesia di panggung ASEAN. Singapura bahkan mulai mempublikasikan nama-nama perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran lahan.

“Tetapi, sesungguhnya kerugian terbesar bukanlah kerugian ekonomi, tetapi kombinasi kerugian reputasi negara, diplomasi, kerusakan lingkungan, dan reputasi produk CPO kita di pasar EU,” tutur Wijayanto.

Respons Pemerintah soal Kerugian Akibat Karhutla

Merespons potensi besarnya nilai kerugian ekonomi nasional akibat karhutla yang terus eskalatif hingga kuartal akhir 2026, pemerintah menyatakan masih memilih untuk memantau situasi bersama Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan tanggapan singkat saat ditanya mengenai hitungan estimasi kerugian ekonomi negara.

"Nanti kita monitor dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup," ujar Airlangga singkat, di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (19/10/2026).

Pun, Airlangga juga belum bisa memastikan apakah akan memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak karhutla atau tidak.

“Nanti kita ini (lihat),” pungkasnya.