PM Singapura Selidiki Perusahaan Penyebab Karhutla & Kabut Asap

tirto.id - Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia ditelusuri dan ditindak sesuai hukum apabila terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap kabut asap lintas batas.

Dalam pernyataan di media sosial pada Kamis (15/10/2026), Wong mengatakan pemerintah Singapura tengah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan tersebut.

“Pada saat yang sama, kami sedang menelusuri perusahaan mana saja yang mungkin bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) Singapura, serta menjajaki langkah bersama dengan negara-negara lain,” tulis PM Wong di akun Instagram @lawrencewongst pada Kamis (15/10/2026).

“Kami tidak dapat mengendalikan cuaca ataupun arah angin, dan kami juga tidak bisa secara langsung mengendalikan apa yang terjadi di luar batas wilayah kami. Namun, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat Singapura, seraya bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menangani akar penyebab kabut asap tersebut,” tegasnya.

Pernyataan Wong muncul ketika kualitas udara Singapura memburuk akibat kabut asap yang diperparah oleh periode cuaca kering berkepanjangan. Pada Kamis, indeks standar polutan atau Pollutant Standards Index (PSI) selama 24 jam di wilayah barat Singapura mencapai 212, masuk kategori sangat tidak sehat.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Singapura menyatakan siap membantu Indonesia menangani karhutla dan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga telah menyetujui bantuan dari luar negeri untuk mendukung penanganan kebakaran.

Singapura Selidiki Perusahaan yang Diduga Terkait Karhutla di Indonesia

Lawrence Wong mengatakan pemerintah Singapura sedang menelusuri perusahaan-perusahaan yang kemungkinan bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia. Penyelidikan tersebut dilakukan di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang menyebar melintasi perbatasan negara.

Wong menegaskan bahwa Singapura akan mengambil tindakan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act apabila terdapat dasar yang memadai. Pemerintahnya juga mempertimbangkan kemungkinan melakukan langkah bersama dengan negara lain untuk menangani persoalan tersebut.

Undang-undang yang mulai berlaku pada September 2014 itu memberikan kewenangan kepada Singapura untuk menindak perusahaan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap lintas batas.

Ketentuan tersebut memungkinkan tindakan hukum terhadap perusahaan yang aktivitasnya berlangsung di luar wilayah Singapura, selama persyaratan hukum yang berlaku terpenuhi.

Sebelumnya, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengatakan pemerintah masih mengumpulkan dan meninjau data mengenai kondisi kabut asap sebelum menentukan langkah hukum.

"Kami menawarkan bantuan yang bersifat umum dalam bentuk apa pun yang dianggap sesuai dan dibutuhkan oleh mereka. Kami ingin bantuan kami relevan, jadi pada dasarnya kami menyampaikan tawaran bantuan yang terbuka." ujar Grace Fu dikutip CNA, Rabu(14/10/2026).

Grace juga berharap Indonesia dapat mewujudkan target pemadaman karhutla dalam waktu satu bulan.

"Kami sangat berharap hal itu dapat terwujud. Seperti yang saya katakan, ini adalah tugas yang sulit mengingat kondisi iklim saat ini. Namun, kami berharap mereka mampu mencapai tujuan tersebut," tambahnya.

Kualitas Udara Singapura Memburuk akibat Kabut Asap

Kabut asap yang menyelimuti Singapura telah menyebabkan kualitas udara di sejumlah wilayah memburuk. Pada Rabu (14/10/2026), pembacaan PM2.5 per jam di wilayah barat mencapai 288 pada pukul 15.00, menjadi angka tertinggi yang tercatat di Singapura sejak 2015.

Kondisi tersebut berlanjut pada Kamis (15/10/2026), ketika PSI 24 jam di wilayah barat mencapai 212. Situasi kembali memburuk pada Jumat (16/10/2026), saat PSI 24 jam di wilayah tengah menyentuh 229 pada pukul 15.00, tertinggi yang tercatat sepanjang 2026.

Pada waktu yang sama, PSI di wilayah timur dan barat masing-masing mencapai 205, sedangkan wilayah utara mencatat 157 dan wilayah selatan 185. Angka tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat di seluruh wilayah Singapura.

Untuk melindungi masyarakat, pemerintah Singapura mendistribusikan masker N95 dan masker setara kepada kelompok masyarakat rentan. Tempat perlindungan berpendingin udara juga disediakan di sejumlah balai warga dan pusat komunitas.

Selain itu, Sport Singapore mengumumkan penutupan sementara fasilitas olahraga luar ruangan dan fasilitas tanpa pendingin udara di seluruh pusat olahraga ActiveSG pada Jumat. Langkah tersebut diambil untuk mengurangi risiko paparan polusi ketika kondisi udara memburuk.

Presiden Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Menangani Karhutla

Di tengah meningkatnya dampak kabut asap di kawasan Asia Tenggara, Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan asing untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan pada Kamis (15/10/2026) bahwa pembahasan bantuan dari negara-negara tetangga telah memasuki tahap teknis. Proses tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menjadi lembaga utama dalam koordinasi penanganan bencana dan operasi pemadaman kebakaran.

Arrmanatha tidak merinci negara mana saja yang menawarkan bantuan maupun bentuk bantuan yang akan diberikan. Pemerintah Indonesia dilaporkan telah mengerahkan sekitar 60.000 personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi.

Kepala BNPB yang baru dilantik, Kristomei Sianturi, juga menyatakan mendapat tugas untuk mengendalikan kebakaran secepat mungkin. Ia mengatakan akan mengevaluasi sumber daya yang tersedia sekaligus melihat bentuk bantuan asing yang dapat dipercepat penggunaannya.

Persetujuan tersebut membuka ruang bagi kerja sama internasional dalam penanganan kebakaran. Namun, rincian mengenai pelaksanaan bantuan, termasuk negara pemberi bantuan dan jenis dukungan yang akan diterima, masih dibahas oleh pihak-pihak terkait.

Sebelum Lawrence Wong menyampaikan pernyataannya, laporan investigasi yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada 5 Oktober 2026 telah menyoroti sejumlah konsesi perkebunan yang dikaitkan dengan titik api di Indonesia.

Laporan tersebut mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura. Temuan itu menjadi bagian dari penelusuran hubungan antara wilayah konsesi perusahaan dan lokasi kebakaran hutan serta lahan.