Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah terus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) walau menghadapi sejumlah hambatan di lapangan. Pemerintah juga akan menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.
“Kita … sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Tito.
Pernyataan itu disampaikan oleh Tito kepada wartawan setelah menghadiri Rapat Tingkat Menteri tentang perkembangan terbaru bidang politik dan keamanan (Polkam) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Tito, pemadaman di lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama karena membutuhkan banyak air. Proses tersebut semakin sulit saat sumber air terbatas, terlebih sejumlah daerah masih mengalami musim kemarau.
Karena itu, hujan alami maupun buatan lewat modifikasi cuaca sangat dibutuhkan untuk membantu memadamkan api. Saat ini, modifikasi cuaca belum berjalan optimal lantaran awan potensial yang tersedia masih minim.
“Nah, sekarang hambatannya apa? Kalau seandainya benih awannya enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami, maupun hujan buatan yang dicoba tidak ada, itu, itu hambatan,” tambahnya.
Selain curah hujan yang minim, pasokan air dalam jumlah besar juga sulit diperoleh untuk memadamkan api di lahan gambut. Situasi ini diperberat oleh musim kemarau yang sedang berlangsung di sejumlah daerah.
Guna mengatasinya, pemerintah turut mengupayakan penggunaan surfaktan, yakni bahan kimia yang membantu memadamkan api dengan air lebih sedikit.
“Dengan bahan itu, dengan jumlah air yang kecil, yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan [kebakaran di] lahan gambut. Nah, itu adalah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan, alami, maupun modifikasi cuaca,” jelasnya.
Tito berharap upaya penanganan karhutla yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera membuahkan hasil. Ia juga berharap ketersediaan benih awan di sejumlah wilayah bertambah agar modifikasi cuaca dapat kembali dijalankan secara optimal.
Selain Tito, Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Polkam juga dihadiri Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
