Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan Kementerian Koperasi sepakat membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan satgas tersebut akan bertugas memastikan KDKMP dapat berperan sebagai penyalur barang subsidi secara tepat sasaran.
“Kami bertiga sepakat untuk membentuk satgas yang bisa memanfaatkan keadaan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal, termasuk penyaluran barang-barang subsidi,” ujar Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Selain itu, Purbaya menjamin tidak akan ada gagal bayar atas kewajiban cicilan pinjaman KDKMP kepada perbankan nasional.
Menurut dia, pembayaran akan ditransfer langsung kepada bank-bank Himbara berdasarkan surat permintaan resmi dan pemenuhan kriteria dari Kementerian Koperasi sebelum tanggal jatuh tempo.
"Tadi ada meeting kami bertiga mendiskusikan masalah pembayaran Koperasi Desa Merah Putih yang disetujui pemerintah sudah kami putuskan. Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada gagal bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya," ucapnya.
Purbaya mengatakan dana untuk pembayaran cicilan tersebut telah tersedia dan dialokasikan dalam anggaran negara.
"Uangnya ada kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan), bukan dana bank, memang sudah ada disediakan," kata Purbaya.
Terkait verifikasi unit koperasi yang belum memenuhi syarat kelayakan, Purbaya mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah menjaga kestabilan sektor keuangan.
"Fokus kita adalah jangan sampai perbankan terganggu dengan pinjaman dari Kementerian Koperasi. Nanti kalau misalnya ada yang enggak sempurna kan bisa disempurnakan ke depan beberapa bulan ke depan sampai akhir tahun," jelasnya.
Satgas Integrasikan Sistem Digital
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyoroti peran strategis KDKMP sebagai saluran distribusi barang subsidi untuk menekan kebocoran anggaran.
Dia mengatakan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan BP BUMN akan mengintegrasikan sistem digital berbasis data tunggal penerima manfaat (single data) agar subsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Tadi kita berdiskusi, kita sedang membuat tim, antara saya, tim saya, dan tim Pak Purbaya, dan tim Menteri Koperasi membangun nanti online system, yang berdasarkan kepada basis siapa yang berhak untuk menerima subsidi,” katanya.
Dony meyakini sistem daring yang terintegrasi tersebut dapat menghemat anggaran subsidi hingga Rp150 triliun per tahun.
“Teman-teman bisa bayangkan nanti paling tidak kita bisa menghemat subsidi kita yang tidak tepat sasaran sekitar Rp150 triliun setahun. Jadi mesti dilihat dampaknya,” kata dia.
Dony juga mengatakan keberadaan KDKMP di seluruh desa akan memperkuat kontrol pemerintah terhadap harga bahan pokok sekaligus memperluas akses keuangan masyarakat.
"Kalau terjadi inflasi, orang main-mainin harga, kita punya distribusi di seluruh desa. Misalkan harga beras naik, kita tinggal distribusikan khusus di seluruh Kopdes. Inflasi bisa kita tekan, terutama bahan pokoknya," jelasnya.
Selain sebagai penyalur subsidi, KDKMP akan difungsikan sebagai agen perbankan dan penyalur kredit mikro resmi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. KDKMP juga akan menjadi mitra logistik PT Pos Indonesia bagi pelaku usaha lokal di desa.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Alfitra Akbar
