Masuk tirto.id
tirto.id - 2025 tercatat sebagai periode ujian berat bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Awal tahun dibayangi oleh sentimen pesimistis di kalangan ahli, fenomena deflasi, serta pelemahan pasar modal yang memaksa pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dan struktural.
Pemerintah menempuh berbagai upaya, mulai dari efisiensi anggaran besar-besaran dan optimalisasi Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Fund/SWF), hingga perombakan kabinet serta penerapan kebijakan fiskal populis. Dinamika ekonomi sepanjang tahun bergerak dalam irama ketegangan antara tekanan sosial dan upaya pemulihan.
Di tengah tekanan ini, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan aksi demonstrasi menjadi titik puncak ketidakpuasan publik, yang berujung pada transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Pergantian tersebut melahirkan serangkaian kebijakan moneter dan fiskal baru yang diharapkan mampu memutar kembali roda perekonomian sekaligus meredakan gejolak sosial.
Sepanjang tahun, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung: apakah berbagai terobosan kebijakan ini mampu mengangkat perekonomian dari kondisi "awan mendung", atau sekadar menjadi jeda sesaat sebelum gejolak berikutnya tiba?
Tangkuman berikut ini berupaya menelaah sejumlah peristiwa ekonomi krusial sepanjang 2025 yang akan diulas dalam beberapa sub-topik berikut.
Awal Tahun yang Suram dan Respons Kebijakan Fiskal
Ekonomi Indonesia memasuki kuartal pertama 2025 dengan tekanan multidimensi. Survei LPEM FEB UI pada Maret 2025 mengungkapkan bahwa 55 persen ahli ekonomi menilai kondisi ekonomi “suram” dan memprediksi adanya kontraksi pertumbuhan.
Data makro memperkuat pesimisme ini: deflasi terjadi dua bulan berturut-turut pada Januari dan Februari 2025, masing-masing sebesar -0,76 persen dan -0,48 persen secara month-to-month (mtm). Fenomena ini disinyalir dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan merosot tajam hingga memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt) selama 30 menit pada 18 Maret 2025.
Menanggapi tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja. Instruksi ini memerintahkan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga hingga Rp306,7 triliun guna mengoptimalkan ruang fiskal bagi program prioritas.
“Sebagaimana ditekankan Bapak Presiden, kita perlu mengencangkan ikat pinggang. Kita harus lebih selektif dalam memilih kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Januari lalu.
Namun, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyoroti kompleksitas dalam penerapan efisiensi tersebut. “Strategi efisiensi APBN 2025 tepat jika pemerintah memotong belanja administratif yang gemuk, program yang tidak terukur, serta belanja barang non-produktif,” ujarnya kepada Tirto, Senin (22/12/2025).
Ia mengingatkan bahwa masalah akan muncul jika efisiensi justru menyasar fungsi protektif negara, seperti mitigasi bencana, layanan publik dasar, hingga dana transfer ke daerah. “Efisiensi yang tidak membedakan belanja protektif dari belanja rutin akan melemahkan ketahanan ekonomi,” tegasnya.
Ironisnya, defisit APBN 2025 diproyeksikan membengkak dari Rp616,2 triliun menjadi Rp662 triliun (2,78 persen PDB). Hingga November 2025, defisit telah mencapai Rp560,3 triliun (2,35 persen PDB). Sementara itu, target penerimaan pajak dipangkas menjadi Rp2.005 triliun, namun realisasi per Oktober 2025 hanya menjanjikan Rp1.947,2 triliun. Artinya, terdapat potensi kekurangan (shortfall) sebesar Rp57,8 triliun.
Lahirnya Danantara
Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengonsolidasikan dividen BUMN. Danantara dirancang mengelola aset senilai 900 miliar dolar AS (sekitar Rp14.724 triliun), yang menempatkannya dalam jajaran 10 Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia.
Modal awalnya bersumber dari alokasi dividen BUMN sebesar Rp200 triliun dan komitmen investasi dari Uni Emirat Arab senilai 10 miliar dolar AS (sekitar Rp163 triliun). Tujuan strategisnya adalah menjadi katalis investasi infrastruktur skala besar dan hilirisasi demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Namun, efektivitas Danantara mulai dipertanyakan. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai bahwa Danantara yang awalnya diharapkan menjadi mesin pertumbuhan, kini justru tampak berubah wujud menjadi instrumen keuangan politik. Hal ini dikarenakan Danantara terlibat jauh dalam program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
“Danantara justru digunakan untuk pembiayaan program pemerintah. Mulai dari MBG hingga KDMP menggunakan pendanaan bank pelat merah. Akibatnya, kontribusinya sebagai motor penggerak ekonomi melalui proyek strategis belum terlihat nyata,” jelas Huda kepada Tirto.
Senada dengan Huda, Syafruddin Karimi mengingatkan pentingnya mandat yang jelas dan transparansi tinggi agar Danantara memiliki daya saing investasi. “Danantara akan bermanfaat jika mampu memperbaiki tata kelola dan meningkatkan imbal hasil aset negara, bukan sekadar menjadi simbol kelembagaan baru tanpa perubahan kinerja,” pungkasnya.
Ledakan Badai PHK
Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat turun menjadi 4,85 persen per Agustus 2025, dunia industri justru menghadapi badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hebat. Data Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat sebanyak 126.160 anggotanya terkena PHK dalam rentang waktu 2022 hingga Oktober 2025. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan lonjakan PHK sebesar 32 persen pada semester pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jawa Tengah menjadi episentrum dampak ini dengan 47.940 pekerja terdampak, diikuti oleh Jawa Barat dan Banten. Secara sektoral, industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menanggung beban terberat dengan menyumbang 79 persen dari total PHK yang dilaporkan KSPN. Banjir produk impor yang menguasai pasar domestik dituding sebagai pemicu utama yang membuat perusahaan lokal kehilangan daya saing.
Tekanan terhadap masyarakat kian memuncak menyusul kenaikan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1.000 persen di berbagai daerah pada pertengahan 2025. Kebijakan ini menyulut gelombang protes, dimulai dari Pati, Jawa Tengah, yang memicu demonstrasi berdarah hingga merembet ke kota-kota besar lainnya, termasuk Jakarta.
Puncak ketegangan sosial terjadi pada Agustus. Aksi demonstrasi yang berlangsung berhari-hari berujung pada perusakan aset publik dan rumah sejumlah pejabat, termasuk kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tragedi yang menelan 12 korban jiwa ini memaksa pemerintah melakukan perubahan struktural drastis. Sri Mulyani akhirnya digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat itu menjabat sebagai Kepala LPS, pada September 2025.
Era Purbaya Effect
Sehari setelah dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah taktis dengan memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia ke lima bank Himbara. Tujuannya jelas: meningkatkan base money, mendorong pertumbuhan kredit, dan menekan suku bunga. Pada 10 November 2025, kebijakan ini diperkuat dengan tambahan penempatan dana sebesar Rp76 triliun.
Dampak kebijakan ini mulai terasa di lapangan. Hingga 31 Oktober 2025, dana yang tersalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit mencapai Rp188 triliun. Meski pertumbuhan kredit berada di angka 7,4 persen—yang dianggap belum sepenuhnya memuaskan—Purbaya optimistis dampak penuh kebijakan ini akan terlihat pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026 dengan potensi pertumbuhan kredit mendekati dua digit.
Pasar modal merespons positif "Jurus Purbaya" ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat IHSG telah mencetak 21 kali rekor tertinggi sepanjang masa (all-time high/ATH) sejak Purbaya menjabat. Pada perdagangan Senin, 15 Desember 2025, IHSG ditutup menguat di level 8.649,66. Fenomena ini kemudian dijuluki sebagai “Purbaya Effect” oleh para pengamat dan sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Namun, di balik euforia pasar, para ekonom memberikan catatan kritis. Nailul Huda menilai penempatan dana di bank Himbara belum memberikan hasil optimal karena pertumbuhan kredit masih tertahan di level 7 persen. “Artinya, masalah utama ada pada sisi permintaan (demand), namun yang diobati justru sisi penawaran (supply). Kebijakan ini juga diambil saat angka kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) masih tinggi,” jelas Huda.
Syafruddin Karimi turut menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini hanya bisa diukur dari dampaknya pada sektor riil. “Injeksi likuiditas ke perbankan akan efektif jika mampu mendorong kredit produktif, menurunkan hambatan pembiayaan, dan memperkuat penciptaan lapangan kerja,” ujar Syafruddin. Ia menyarankan agar pemerintah menetapkan indikator keberhasilan yang tegas, seperti peningkatan jumlah kredit bersih untuk UMKM dan sektor padat karya.
Refleksi Akhir Tahun dan Tantangan ke Depan
Menutup 2025, Nailul Huda merefleksikan bahwa secara umum ekonomi Indonesia berada dalam kondisi “awan mendung”. Sejak awal hingga akhir tahun, performa ekonomi belum menunjukkan perbaikan signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2025 yang hanya sebesar 4,87 persen menjadi sinyal penurunan daya beli, di mana konsumsi rumah tangga gagal tumbuh di atas angka 5 persen.
“Peluncuran program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Januari sempat menumbuhkan harapan publik akan kenaikan daya beli. Namun, pelaksanaan yang kurang matang serta regulasi yang lambat membuat program ini justru menuai banyak kritik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa kucuran insentif dari kuartal I hingga kuartal III-2025 belum berhasil mengangkat perekonomian nasional secara signifikan. “Banyak kucuran bansos yang tidak tepat sasaran. Terdapat berbagai program yang sebenarnya tidak diperlukan,” tambahnya.
Pergantian menteri dan fenomena “Purbaya Effect” memang berhasil menciptakan sentimen positif di pasar modal serta meredakan ketegangan sosial untuk sementara. Namun, langkah-langkah Purbaya dianggap masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh sektor riil yang masih bergelut dengan masalah fundamental, seperti daya saing industri dan lemahnya daya beli.
“Daya beli masyarakat sepanjang tahun melemah, bahkan saat momentum Ramadan dan Lebaran. Angka pemudik turun drastis dibandingkan tahun lalu dan pertumbuhan PHK hingga Juni mencapai 32 persen,” jelas Huda.
Bencana Sumatra dan Lambannya Respons Negara
Kekhawatiran Syafruddin Karimi mengenai dampak efisiensi belanja pemerintah di awal tahun menjadi kenyataan saat bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menurutnya, efisiensi yang tidak membedakan antara belanja rutin non-produktif dengan belanja protektif-strategis pada akhirnya menggerus ketahanan nasional dalam menghadapi krisis.
“Ketika bencana besar melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, publik melihat konsekuensi nyata: daerah membutuhkan ruang fiskal yang cepat, lembaga teknis memerlukan kapasitas operasional, dan koordinasi lintas level pemerintahan membutuhkan pembiayaan yang stabil,” terangnya.
Minimnya alokasi dan lambatnya penyaluran bantuan menjadi bukti bahwa pengetatan belanja telah membatasi kemampuan negara untuk bertindak cepat dalam situasi darurat. Sebagai catatan, pada 2025 anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipangkas dari semula Rp1,427 triliun menjadi hanya Rp956,67 miliar.
Sementara itu, BMKG mengalami beberapa kali revisi anggaran. Pagu awal BMKG tahun 2025 sebesar Rp2,827 triliun dipotong drastis pada Februari 2025 menjadi Rp1,404 triliun. Meski setelah rekonstruksi pagu pada Maret, April, dan Juni anggaran ditambah kembali menjadi Rp2,284 triliun, ketidakpastian ini berdampak pada kesiapan mitigasi.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penghematan di atas kertas berbanding terbalik dengan penderitaan dan kerugian yang ditanggung masyarakat. Syafruddin menegaskan bahwa efisiensi yang keliru sasaran justru melemahkan ekonomi secara keseluruhan. Kerusakan infrastruktur, gangguan logistik, dan hilangnya pendapatan rumah tangga akibat lambatnya penanganan bencana menciptakan biaya pemulihan yang jauh lebih besar dibandingkan angka penghematan anggaran di awal.
Mengorbankan kesiapan bencana demi menekan angka defisit dinilai sebagai kebijakan yang kontraproduktif dan berisiko tinggi karena hanya memindahkan beban ekonomi yang lebih besar ke masa depan.
“Pemerintah perlu memegang prinsip sederhana: efisiensi harus meningkatkan kualitas belanja, bukan menurunkan kemampuan negara dalam melindungi warga dan menjaga fungsi ekonomi,” tegasnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Anggun P Situmorang
