Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) mengalami kenaikan, dari 20 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2022 menjadi 21,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp356 triliun (asumsi kurs Rp16.649 per dolar AS).
Dari total angka tersebut, 11,4 miliar dolar AS berasal dari International Partner Group atau IPG dan 10 miliar dolar AS lainnya berasal dari Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
"Ini sudah disiapkan dana untuk Indonesia. Komitmennya 20 bilion (dolar AS) dan sekarang sudah meningkat menjadi 21,4 miliar (dolar AS), di mana 11 miliar (dolar AS) dari IPG dan 10 miliar (dolar AS) dari GFANZ," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (5/10/2025).
Menurut Airlangga, peningkatan nilai komitmen ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional terhadap proyek-proyek energi terbarukan (renewable energy) di Indonesia.
Sementara itu, serapan pendanaan JETP yang sebelumnya 20 miliar dolar AS sudah termobilisasi sekitar 3,1 miliar dolar AS. Kemudian, 5,5 miliar dolar AS lainnya masih dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek konkret terkait energi terbarukan.
"Inggris, Irlandia juga menyampaikan studi mengenai Just Framework yang sudah memberikan langkah-langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan inklusivitas dalam transisi energi," sambung dia.
Adapun, beberapa proyek yang sudah mendapatkan komitmen pendanaan JETP antara lain Green Energy Corridor Sulawesi (GECS), program Dedieselisasi, lalu proyek Waste to Energy yang dikombinasikan dengan Asia Zero Emission Community (AZEC), serta pengembangan PLTS atap (Solar Rooftop).
"Kemudian rencana proses untuk pengadaan renewable energy ataupun tender, karena kita sudah ada RUPTL PLN sendiri memasukkan 70 GW hingga tahun 2034," ujar Airlangga.
Namun demikian, untuk merealisasikan berbagai proyek tersebut memerlukan dukungan erat antara pemerintah, mitra internasional, lembaga keuangan, dan industri.
“Jadi ini adalah sebuah proyek komitmen yang besar dan itu tergantung kepada Indonesia dan Lintas Kementerian untuk mengakselerasikan. Jadi dengan demikian task force ini akan mempercepat, kita akan akselerasi JETP 2.0 agar dana yang tersedia ini betul-betul bisa mempercepat arahan Bapak Presiden Prabowo untuk mengakselerasi NDC di Indonesia.” pungkas Airlangga.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
