Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, meminta agar hunian vertikal yang bakal dibangun di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI diprioritaskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Namun, ia berharap hunian tidak hanya diperuntukkan bagi ASN-ASN baru di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saja, melainkan juga dari kementerian lain.
“ASN-ASN yang junior yang belum dapet rumah dan perumahan juga harus dapat prioritas. ASN bukan hanya Kementerian Perhubungan Pak, tentu ini kan lahan, tapi juga ASN dari kementerian-kementerian lain. Saya kira itu sudah janji kita semua ya, kita harus adil Pak, ya,” kata dia dalam acara Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah, di Stasiun Manggarai, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).
Oleh karena itu, Hashim meminta agar hunian vertikal dibangun hingga 24 lantai, tidak hanya 12 lantai seperti yang telah direncanakan KAI. Adik Presiden Prabowo Subianto tersebut menilai, hunian vertikal 24 lantai tidak mudah untuk dibangun, terlebih sudah ada contoh dari rumah susun (rusun) subsidi yang dibangun sebelumnya di Meikarta, Bekasi, Jawa Barat dengan tinggi 20 lantai maupun rusun 24 lantai yang dibangun PT Al-Qilaa di kawasan Kampung Bandan.
“So, saya kira kalau bisa Pak, arsitek dan semuanya itu diarahkan lagi untuk bikin lebih lagi. Saya kira dari 2.200 unit, dengan 24 lantai. Mungkin bisa lipat ganda, ya,” lanjut Hashim.
Sementara itu, dengan pembangunan hunian vertikal di sekitar Stasiun Manggarai oleh KAI ini akan menjadikan progres pembangunan 3 juta rumah rakyat berjalan lebih cepat. Hal ini sesuai dengan keinginan Prabowo yang meminta agar program prioritas Kabinet Merah Putih ini digeber lagi.
“Beberapa minggu lalu saya ketemu Presiden, bicara mengenai program ini, program, (dia) tanya … ‘Kenapa kok program perumahan agak lambat? Terkesannya lambat.’ Kesan di pemikiran Presiden,” ujar dia.
Mendengar protes tersebut, Hashim lantas berterus terang dan menjelaskan kepada Prabowo bahwa lambatnya progres program pembangunan 3 juta rumah rakyat dilatarbelakangi oleh masalah birokrasi yang terjadi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).
“Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, Kementerian Perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun dan sebagainya, sebagainya,” terangnya.
Namun, terlepas dari alasan yang telah disampaikannya, Prabowo ingin realisasi program pembangunan 3 juta rumah rakyat berjalan lebih cepat.
“Tapi sebetulnya Presiden ingin ini cepat, cepat,” lanjut Hashim.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
