Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggulirkan Program 1.000 Rumah Guru Berkah dengan skema DP 0 persen dan subsidi Rp10 juta per unit. Melalui kerja sama dengan Bank Kalteng, bunga kredit dipatok 7 persen pada dua tahun pertama dan 9 persen di tahun-tahun berikutnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, membeberkan program ini lahir setelah ada laporan guru di Kabupaten Murung Raya yang terpaksa tinggal di laboratorium sekolah. Hal itu dikarenakan guru tersebut tak memiliki rumah layak huni. Fakta itu kemudian dijadikan titik balik oleh Pemprov Kalteng untuk melanjutkan dan menguatkan program perumahan bagi tenaga pendidik.
Program tersebut juga menyertakan grace period selama tiga bulan. Dengan demikian, guru bisa menata isi rumah—membeli kasur, pendingin ruangan, atau kebutuhan dasar lainnya—sebelum cicilan dimulai.
Rumah yang disediakan bervariasi, mulai dari tipe 36 hingga 70. Semua bisa diakses, tanpa kategori tertentu, sesuai kebutuhan, dan kemampuan masing-masing guru.
Namun, meski skema terdengar menjanjikan, realitas di lapangan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Reza mengakui program ini belum sepenuhnya berjalan mulus.
“DP 0 persen untuk guru sementara ini on schedule, tinggal mengusulkan saja. Tapi serapan belum optimal karena menyesuaikan dengan keuangan guru, apakah sudah punya cicilan atau belum,” kata Reza saat ditemui awak media di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur, Selasa sore, 16 September 2025.
Menurut Reza, antusiasme guru sangat tinggi. Hanya saja, banyak guru yang sudah memiliki pinjaman lain. Sehingga, tidak lagi memenuhi syarat pengajuan kredit perumahan baru.
“Animo besar sekali, tapi guru-guru kita banyak yang melakukan pinjaman, sehingga tidak bisa diberikan pinjaman lagi. Meng-update platform juga tidak bisa, itu kendalanya,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap menyebut program ini cukup progresif. Pasalnya, program rumah untuk guru kini diintegrasikan dengan Kartu Huma Betang, sebuah kebijakan sosial terpadu yang baru akan berlaku penuh pada 2026.
“Bantuan perumahan guru ini masuk dalam program Kartu Huma Betang. Kita optimalkan lagi di tahun 2026 ketika kartu itu betul-betul berlaku,” kata Reza.
Di satu sisi, program ini memang menjawab kebutuhan mendesak guru yang belum memiliki hunian layak. “Tentu guru yang kita prioritaskan adalah guru yang belum punya rumah. Jangan sampai ada lagi yang tidur di lab fisika, kimia, atau bahasa,” tegas Reza.
Penulis: Muhammad Sya'ban
Editor: Siti Fatimah
