Indeks Proyek Perumahan

Maruarar Sirait meminta agar renovasi menggunakan genteng dari UMKM Majalengka dan Jatiwangi, sesuai program Gentengisasi Presiden Prabowo.

Maruarar menyatakan kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerataan bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Jakarta Barat menjadi percontohan Program 3 Juta Rumah dari Kementerian PKP, berkolaborasi antara negara dan swasta.

Hashim meminta agar hunian vertikal dibangun hingga 24 lantai, tidak hanya 12 lantai seperti yang telah direncanakan KAI.

Menurut Qodari, BCA siap memberikan bunga spesial pada masyarakat berpenghasilan rendah, yang berhak mendapatkan FLPP.

Hanya sekitar 4,5 persen konsumsi beras warga yang mampu dipenuhi produksi dalam kota. Sisanya harus dipasok dari luar.

Program 1.000 rumah guru lahir setelah ada laporan guru di Kabupaten Murung Raya yang terpaksa tinggal di laboratorium sekolah.

Maruarar Sirait sebut pemerintah telah tunjukkan komitmen besar terhadap program pembangunan tiga juta rumah rakyat.

Kolaborasi ini diyakini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Fahri Hamzah sebut pembangunan rumah yang selama ini berjalan berasal dari program CSR atau FLPP, bukan dari anggaran utama Kementerian PKP.

Berdasar gelar perkara, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga kasus Korupsi BSPS Sumenep ditingkatkan ke penyidikan.

Proyek perumahan itu menyebabkan luapan banjir masuk ke sekolah dan mengakibatkan tembok ambruk.

Berdasarkan pengakuan Kuta, alasan yang digunakan untuk memeras pemohon adalah pembiayaan kebutuhan pemerintahan.

Program penyediaan rumah layak huni Kementerian PKP beririsan dengan kerja-kerja Kementerian Sosial dan DTSEN sebagai acuan sinkronisasi.

Klasifikasi kemiskinan berdasarkan kepemilikan hunian seperti usulan Maruarar dinilai tidak tepat. Mengapa?

Prabowo punya target bangun 3 juta hunian per tahun. Mungkinkah janji ini terealisasi mengingat di era Jokowi banyak kendala?

Indonesia Property Watch menilai kebijakan insentif PPN DTP 100 persen seharusnya diberikan sampai akhir 2025 agar tidak membingungkan pasar.

Selain PPN DTP perumahan, pemerintah juga bakal menambah kuota FLPP yang tadinya 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.

Di tengah optimisme pasar dalam memproyeksikan stabilitas sektor properti 2023, isu resesi dan naiknya suku bunga patut diwaspadai.

Pemerintah memiliki PR yang belum tuntas untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.