Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengakui sejumlah program prioritas kementeriannya, termasuk renovasi rumah dan penataan kawasan, belum terealisasi sama sekali hingga pertengahan 2025.
Bahkan, target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disebut masih "nihil" akibat keterbatasan anggaran.
"Terus terang aja, tadi saya minta maaf (dalam rapat), karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) masih nol," tegas Fahri usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rabu (13/8/2025).
Fahri menjelaskan, pembangunan rumah yang selama ini berjalan berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan atau skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bukan dari anggaran utama Kementerian PKP.
Padahal, program-program tersebut bukan termasuk Key Performance Indicator (KPI) resmi kementerian. "Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita," ujarnya.
Ia mengungkapkan, realisasi target 3 juta rumah baru bisa dimulai pada 2026 setelah anggaran yang diusulkan Presiden Prabowo disetujui. Sementara untuk tahun ini, Fahri mengaku pihaknya masih terkendala minimnya alokasi dana.
Merespons lambatnya penyerapan anggaran, Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono disebut akan melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Kementerian PKP.
Fahri menegaskan, sebagai pejabat pemerintah, dirinya dan jajarannya wajib memprioritaskan pertanggungjawaban penggunaan APBN.
"Tadi Menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN. Kita pejabat di Kementerian itu ada KPI berdasarkan APBN. Kadang-kadang kita lupa ini dulu yang harus dipertanggungjawabkan, sebab serapan anggaran ini merupakan kinerja dari Kementerian dan kinerja birokrasi," tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
