Indeks Fahri Hamzah

Fahri mengaku, pemerintah berencana membangun rusun dengan ukuran 36 meter persegi untuk program 1 juta rumah tersebut.

Fahri mengatakan, pemerintah Indonesia akan menandatangani MoU dengan Qatar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1/2025) untuk peresmian investasi.

Memang perlu terobosan untuk mengatasi masalah perumahan, tapi para ahli menilai omnibus law bukan jawaban yang tepat.

Satgas Perumahan nantinya bakal mengidentifikasi masalah di masyarakat dan mencari solusi pemecahannya.

Fahri Hamzah disebut punya peran penting dalam proses hilirisasi di Indonesia saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Menurut Fahri, sistem dukungan parpol untuk pengusungan calon di pilkada membuat popularitas tak berguna.

Fahri Hamzah mengatakan, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dan ambang batas parlemen harus dihapus.

Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa, capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Imin) akan menjadi tersangka usai Pilpres 2024.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Hamzah, mengklaim pihaknya akan mengoptimalkan politik gagasan daripada drama.

Fahri Hamzah memandang Prabowo Subianto sosok tak mudah disandera oleh siapa pun, sehingga diyakini mampu mencegah praktik korupsi di Indonesia.

Usai hengkang dari PKS, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memutuskan mendirikan Partai Gelora.

Usai hengkang dari PKS, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memutuskan mendirikan Partai Gelora.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah membeberkan strategi Partai Gelora untuk menggaet suara pemilih muda Gen Z dan milenial.

Fahri Hamzah menilai kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan menjadi modal meraih suara dari pendukung Jokowi.

Fahri Hamzah menyindir anggota DPR yang seperti makan gaji buta jika tidak melakukan pengawasan kinerja pemerintah malah ikut bagi-bagi bansos.

Dorongan kepada Anis dan Fahri sebagai kritik kepada partai politik lain yang tak mengusung kadernya sendiri di Pilpres 2024.

Mahkamah menilai pokok permohonan yang diajukan Partai Gelora tidak memiliki landasan menurut hukum.

Fahri Hamzah menilai tim belakang layar istana harus sempurna sehingga seorang presiden seperti Jokowi harus siap menyampaikan segala hal di depan publik.