Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto akan membentuk lembaga baru yang secara khusus bertugas mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengatakan, lembaga tersebut dinilai penting untuk mengkoordinasi pengadaan lahan, kemudahan perizinan hingga pembiayaan.
"Beberapa kali Beliau (Presiden, red.) menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, dan ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan," ujarnya usai pertemuan di Istana Kepresidenan, seperti dikutip Antara, Selasa (30/12/2025).
"Intinya, memang harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan, dan juga hunian, kemudian manajemen hunian yang berbasis hunian sosial, karena Beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran," kata Fahri.
Sebagai informasi, pada hari yang sama, Presiden memimpin dua sesi rapat terbatas. Sesi pertama membahas laporan dari Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto. Selanjutnya, dalam sesi kedua, Presiden menerima paparan dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari serta Wamen PKP Fahri Hamzah.
Fahri menuturkan bahwa Presiden telah memberi lampu hijau untuk penganggaran renovasi rumah dalam APBN 2026 hingga mencapai dua juta unit pada tahun depan, meski usulan awalnya hanya sekitar 400.000 unit. Dari jumlah itu, satu juta unit direncanakan berada di wilayah perkotaan.
"Ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah, k tersediaan lahan yang memang sangat sulit, dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk perpres (peraturan presiden) atau PP (peraturan pemerintah) yang sedang kami siapin," kata Fahri.
Ia menambahkan, kementeriannya sudah menjalin koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri PAN-RB Rini Widyantini terkait pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan rakyat.
"Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi, dan kalau bisa di awal tahun ini sudah kita bisa sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara, karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti, terutama untuk konsep TOD, transit-oriented development, itu nanti Danantara, dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat," ujar Wamen PKP.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
