Dinkes Tangerang Pangkas Jatah Obat Pasien Imbas Rupiah Lemah

tirto.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang memangkas jatah pemberian obat kepada pasien di seluruh Puskesmas dari yang biasanya 10 hari menjadi 5 hari. Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi imbas lonjakan harga obat-obatan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian dalam pemberian obat kepada pasien di puskesmas se-Kabupaten Tangerang.

Menurut Hendra, kebijakan tersebut akan mulai diterapkan saat pengadaan obat berikutnya dilakukan. "Sudah [naik] saat pembelian obat di bulan depan," kata Hendra, Kamis (11/6/2026).

Selain mengusulkan penambahan anggaran, Dinkes juga akan mengatur distribusi obat agar stok tetap tersedia bagi seluruh pasien yang membutuhkan.

"Kita coba usulkan anggaran, tapi yang penting kita berikan obat yang biasanya untuk 10 hari menjadi 5 hari dulu," ujarnya.

Hendra memastikan pengurangan jumlah obat yang diberikan kepada pasien tidak akan mengurangi efektivitas pengobatan.

Menurutnya, pasien hanya akan diminta melakukan kontrol ulang dalam waktu yang lebih cepat untuk mendapatkan obat lanjutan.

"Sama, hanya perlu pengulangan kontrol lebih cepat," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut akan diberlakukan selama harga obat masih mengalami kenaikan akibat faktor eksternal, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah.

Apabila kondisi harga obat kembali normal atau anggaran telah disesuaikan pada tahun berikutnya, pemberian obat kepada pasien akan kembali dilakukan seperti biasa.

"Betul," jawab Hendra saat ditanya apakah kebijakan tersebut akan berlangsung selama harga obat masih tinggi dan akan kembali normal jika anggaran ditambah pada tahun anggaran berikutnya.

RSUD Tigaraksa Stok Obat Sebelum Naik Harga

Kenaikan harga obat-obatan yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai diantisipasi sejumlah rumah sakit di Kabupaten Tangerang. Salah satunya dilakukan RSUD Tigaraksa dengan menyiapkan stok cadangan obat dan melakukan penyesuaian perencanaan anggaran.

Direktur RSUD Tigaraksa, dr. Muhammad Faridzi Fikri, mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari sejumlah distributor obat mengenai potensi kenaikan harga obat dalam waktu dekat. Meski belum ada rincian resmi terkait besaran kenaikan pada masing-masing jenis obat, pihak rumah sakit memperkirakan kenaikan dapat mencapai 15 hingga 20 persen.

"Kalau melihat ini nilai dolar segini sih kemungkinan ya 15 sampai 20 persen ya mungkin ya, kemungkinan ya. Tapi kan kami belum dapat harga pastinya, itu kurang lebih," katanya saat dihubungi wartawan pada Kamis 11 Juni 2026.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut berpotensi terjadi karena sebagian besar bahan baku obat masih bergantung pada impor. Obat-obatan yang menggunakan bahan dasar impor diperkirakan akan terdampak lebih besar dibandingkan produk farmasi yang diproduksi menggunakan bahan baku lokal.

"Mungkin ya [karena pelemahan rupiah terhadap dolar AS], kemungkinan, karena kan sebagian besar obat-obat kita itu bahan dasarnya kan diimpor," katanya.

Meski demikian, Faridzi memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Pasalnya, sebagian besar pengadaan obat untuk kebutuhan tahun anggaran 2026 telah selesai dilakukan sebelum adanya informasi kenaikan harga tersebut.

Sebagai langkah mitigasi, rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tangerang tersebut telah menyiapkan buffer stock atau stok cadangan obat yang diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan hingga enam bulan ke depan.

"Ya, itu sih kalau untuk kelangkaan obat di rumah sakit kami membuat buffer stock ya, sudah melakukan pembelanjaan. Buffer stock ya, sampai dengan akhir tahun, 6 bulan ke depan sambil kita lihat untuk perencanaan 2027," terangnya.

Selain menyiapkan stok cadangan, pihak rumah sakit juga akan melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja non-prioritas apabila kenaikan harga obat benar-benar terjadi. Anggaran akan difokuskan untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien.

Faridzi menambahkan, potensi kenaikan harga diperkirakan lebih banyak terjadi pada kelompok obat impor, seperti antibiotik serta obat untuk penyakit tidak menular, termasuk hipertensi dan kanker.

Sementara itu, obat-obatan umum seperti obat sakit kepala, sakit perut, vitamin, dan sejumlah obat dasar lainnya diperkirakan relatif aman karena sebagian besar telah diproduksi di dalam negeri.

"Antibiotik, ya. Kemudian obat-obat penyakit tidak menular seperti hipertensi, ya, kanker utama, tuh, apalagi tuh penyakit-penyakit kanker itu memang biasanya obat-obatnya impor. Ya, insya Allah itu sudah ada di lokal [diproduksi dalam negeri] kita, vitamin dan lain-lain mudah-mudahan ada," tambahnya.

Terkait dampak terhadap pasien, pihak rumah sakit memastikan peserta BPJS Kesehatan tidak akan terdampak langsung oleh potensi kenaikan harga obat. Sebab biaya pelayanan tetap ditanggung melalui skema pembiayaan BPJS.

"Kalau pasien BPJS tentu tidak ada kenaikan itu, ya mereka tetap, dibiayai pemerintah," pungkasnya.

===============

Tangsel_Update adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.