Dalih Menegakkan Supremasi: Imperatif di Balik Agresi AS ke Iran

tirto.id - Serangan gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel mengguncang sejumlah wilayah di Iran pada Sabtu (28/2/2026) pagi. Rentetan serangan itu menewaskan lebih dari 200 orang di berbagai daerah dan melukai sedikitnya 700 lainnya.

Di Iran bagian selatan, ledakan yang menghantam sebuah sekolah dilaporkan menewaskan sedikitnya 165 orang, termasuk anak-anak. Di antara korban tewas disebutkan terdapat Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berikut puluhan pejabat militer senior, termasuk kepala Garda Revolusi dan Menteri Pertahanan Iran.

Seorang pejabat militer Israel yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan kepada Associated Press (AP) bahwa rentetan serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran berlangsung sangat cepat dan nyaris bersamaan. Tiga serangan awal menyasar tiga lokasi berbeda dan dilancarkan hanya dalam selang waktu sekitar satu menit.

Menurutnya, operasi tersebut didukung oleh berbagai persiapan matang, termasuk pelatihan selama berminggu-minggu, pemantauan intensif terhadap pergerakan para tokoh senior Iran, serta pemanfaatan intelijen waktu nyata sebelum serangan dimulai. Kecepatan dan unsur kejutan menjadi kunci serangan ini, dengan tujuan mencegah para pejabat penting Iran yang menjadi target melarikan diri setelah gelombang serangan pertama terjadi.

Serangan ini menambah daftar panjang kebijakan agresif yang dilancarkan AS dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, pada 3 Januari 2026, sekitar 200 personel Pasukan Operasi Khusus AS yang dipimpin unsur Delta Force menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dan istrinya. Operasi tersebut didahului oleh empat bulan eskalasi berupa serangan terhadap kapal Venezuela, penyitaan tanker minyak, operasi darat oleh CIA, dan blokade laut resmi.

Dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, AS juga mengemukakan wacana untuk menganeksasi Greenland—wilayah yang secara de jure dan de facto merupakan bagian dari Kerajaan Denmark dengan otonomi khusus. Dalam pernyataannya, Presiden AS Donald Trump berdalih bahwa langkah tersebut bertujuan untuk “melindungi Greenland dari ancaman serangan Rusia dan Cina.”

Pembenaran AS dan Israel: Mencegah Iran Memperoleh Senjata Nuklir

Serangan AS dan Israel ke Iran terjadi setelah bertahun-tahun ketegangan terkait program nuklir Iran dan pengaruh regionalnya. Kedua negara tersebut telah lama menyatakan bahwa aktivitas pengayaan uranium dan kemampuan rudal Iran merupakan ancaman serius, serta berulang kali memperingatkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Pada Juni tahun lalu, AS dan Israel juga melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran, serta menewaskan sejumlah komandan senior. Eskalasi terbaru ini muncul tak lama setelah mediator Oman mengumumkan adanya kemajuan dalam perundingan di Jenewa, di mana Iran dilaporkan bersedia tidak menimbun uranium dan menerima verifikasi penuh dari Badan Energi Atom Internasional.

Namun, AS tetap melancarkan serangan dengan alasan mencegah ancaman yang dinilai semakin dekat.

Operasi terbaru yang dinamai “Epic Fury” oleh AS dan “Lion’s Roar” oleh Israel ini terjadi di tengah perundingan antara AS dan Iran terkait program nuklir dan rudal balistik Teheran yang berakhir tanpa kesepakatan.

Tak lama setelah ledakan dilaporkan di Teheran, Presiden AS Donald Trump melalui media sosial menuduh Iran menjalankan “kampanye pertumpahan darah dan pembunuhan massal tanpa henti yang menargetkan Amerika Serikat.”

Trump berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Dia mengklaim telah “menghancurkan sepenuhnya” program nuklir Iran dalam serangan pada Juni lalu, namun pekan ini menyatakan bahwa Teheran berupaya membangunnya kembali.

Menurut Trump, Iran menolak setiap peluang untuk menghentikan program nuklirnya dan terus mengembangkan rudal jarak jauh yang berpotensi mengancam Eropa, pasukan AS di luar negeri, bahkan wilayah daratan Amerika Serikat.

“Bayangkan betapa beraninya rezim ini jika mereka benar-benar memiliki dan dipersenjatai dengan senjata nuklir sebagai sarana menyampaikan pesan mereka,” ujar Trump pada Sabtu (28/2/2026), dikutip Reuters.

Salah satu alasan utama yang dikemukakan AS dan Israel atas serangan Juni 2025 adalah penilaian bahwa Iran semakin dekat pada kemampuan memproduksi senjata nuklir. Dalam pidato kenegaraan dan pernyataan terbarunya, Trump kembali menyoroti kemajuan program rudal Iran sebagai ancaman yang meningkat bagi keamanan AS dan sekutunya.

Trump juga menyatakan bahwa tujuan serangan Sabtu tersebut adalah “membela rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman yang segera datang dari rezim Iran,” yang ia sebut sebagai kelompok keras dan berbahaya. Dia menambahkan bahwa aktivitas Iran secara langsung membahayakan pasukan dan pangkalan militer AS di luar negeri, serta sekutu-sekutunya di seluruh dunia.

Sebagai rujukan, Trump menyinggung sejumlah peristiwa masa lalu, termasuk penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran pada 1979 yang berlangsung selama 444 hari; serangan terhadap barak Marinir AS di Beirut pada 1983 yang menewaskan 241 personel militer Amerika; serta berbagai serangan terhadap pasukan dan jalur pelayaran internasional dalam beberapa tahun terakhir yang dituding melibatkan proksi Iran.

AS dan Israel juga berdalih bahwa situasi ini membuka peluang bagi rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan mereka.

“Ketika kami selesai, ambil alihlah pemerintahan Anda. Itu akan menjadi milik Anda. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Anda selama beberapa generasi,” kata Trump.

Selain itu, Trump menyebut serangan tersebut juga berkaitan dengan kondisi domestik Iran. Dia menuduh Pemerintah Iran telah menewaskan sedikitnya 32.000 demonstran dalam beberapa bulan terakhir—angka yang tidak dapat diverifikasi secara independen. DIa juga kembali menyatakan bahwa Iran telah membunuh “puluhan ribu warganya sendiri di jalanan ketika mereka memprotes.”

Kelompok pemantau hak asasi manusia yang berbasis di AS, HRANA, dalam laporan terbarunya mencatat 7.007 kematian yang telah terverifikasi di Iran dan masih meninjau 11.744 kasus lainnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyatakan bahwa Teheran telah menerbitkan daftar komprehensif berisi 3.117 korban tewas dalam kerusuhan tersebut. Seorang pejabat Iran juga mengatakan kepada Reuters bahwa pihak berwenang telah memverifikasi sedikitnya 5.000 kematian, termasuk sekitar 500 personel keamanan.

Nuklir Hanya Justifikasi, Pergantian Rezim Dinilai Menjadi Tujuan Utama

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH), Edwin Martua Bangun Tambunan, menilai bahwa program nuklir Iran hanyalah justifikasi Washington DC untuk menekan Teheran. Menurutnya, AS sejak awal telah menyiapkan berbagai skenario dengan tujuan yang lebih strategis, yakni mendorong pergantian rezim seperti yang terjadi di Venezuela.

Dalam konteks ini, Edwin menjelaskan skenario paling lunak adalah menempuh jalur negosiasi terkait program nuklir Iran, yang hampir pasti memakan waktu panjang dengan keuntungan minimal bagi AS. Jika negosiasi berhasil, Iran memang akan memberikan konsesi dengan mengalihkan program nuklirnya menjadi program nuklir damai. Namun, langkah tersebut dinilai tidak serta-merta memperbesar pengaruh AS di Teheran.

Sebaliknya, rezim yang berkuasa justru berpotensi semakin kuat karena dianggap berhasil bernegosiasi dengan negara adidaya seperti AS. Jika proses negosiasi terus berlanjut tanpa hasil signifikan bagi Washington DC, AS berisiko kehilangan muka sekaligus kehilangan momentum untuk menanamkan pengaruh di Iran.

“Selama negosiasi berjalan, AS dan Israel berupaya melemahkan Iran, termasuk mendelegitimasi pemimpinnya, melalui dua kali serangan yang masih mampu dibalas Iran,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (2/3/2026).

Skenario berikutnya, lanjut Edwin, adalah mendorong perubahan dari dalam melalui demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Iran. Namun, upaya tersebut pada akhirnya dapat ditekan oleh aparat keamanan Iran melalui tindakan represif.

“Serangan pada 28 Februari merupakan skenario untuk melenyapkan para pemimpin kunci. Harapannya, akan terjadi pergantian kepemimpinan yang diperkirakan lebih lunak dan akomodatif terhadap AS beserta sekutu-sekutunya,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Ignasius Loyola Adhi Bhaskara. Aska—sapaan akrabnya—menilai bahwa pergantian rezim yang lebih ramah terhadap AS dan sekutunya, termasuk Israel, akan mengurangi kekuatan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka, seperti Hezbollah, Hamas, dan Houthi.

“Sebagai catatan, Iran disinyalir mendukung Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Salah satu cara yang mungkin disasar adalah dengan mendorong terjadinya regime change di Iran seiring dengan kematian Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran,” ujar Aska saat dihubungi Tirto, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, meskipun serangan tersebut dikaitkan dengan respons terhadap program nuklir, rudal, dan cadangan uranium Iran, langkah itu juga dapat dipahami sebagai upaya AS mengurangi ancaman baginya dan aliansinya di kawasan dari sudut pandang geopolitik.

“Pergantian rezim yang lebih ramah terhadap AS dan sekutunya, termasuk Israel, akan mengurangi kekuatan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka serta mempermudah AS dan sekutu untuk mengontrol Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur perdagangan minyak mentah utama di dunia,” ujarnya.

Ambisi Dominasi Global AS

Pendapat serupa disampaikan pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. Dia menilai eskalasi terbaru tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons terhadap program nuklir Teheran.

“Selama ini, isu nuklir dan perluasan jangkauan rudal balistik kerap hanya menjadi pemantik di permukaan. Pada level yang lebih dalam, terdapat pertarungan geopolitik struktural yang menyangkut eksistensi serta pergeseran keseimbangan kekuatan di Timur Tengah,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Senin (2/3/2026).

Menurut Fahmi, keterlibatan AS juga memiliki dimensi makro yang pesannya ditujukan langsung kepada Cina dan Rusia. Washington DC dinilai menyadari pergeseran Asia Barat menuju tatanan multipolar, seiring meningkatnya investasi infrastruktur Cina serta menguatnya kemitraan militer Rusia–Iran.

“Melalui serangan ini, AS ingin menegaskan posisinya sebagai hegemon utama yang siap menggunakan instrumen koersif untuk memastikan tidak ada peluang bagi arsitektur keamanan baru di luar kendali mereka,” ujarnya.

Belum lama ini, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pernah menyinggung arah kebijakan global AS yang dinilai masih berambisi menjadi kekuatan tunggal atau unipolar di dunia.

Padahal, SBY menilai konstelasi global saat ini telah bergerak menuju tatanan multipolar. Sejumlah kekuatan besar, seperti AS, Cina, Rusia, Uni Eropa, serta negara-negara yang tergabung dalam BRICS, kata SBY, menjadi aktor penting dalam sistem global yang semakin kompleks.

Meski demikian, mantan Menkopolhukam era Presiden Megawati ini berpandangan bahwa AS belum sepenuhnya menerima realitas multipolar tersebut. AS masih berkeinginan untuk kembali menjadi satu-satunya pemimpin global.

“Amerika ingin kembali unipolar, Amerika alone sebagai global leader, sebagai lone ranger,” ujar SBY saat memberikan kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Doktrin di Balik Intervensi AS yang Agresif

Secara lebih komprehensif, Penasihat Senior Laboratorium Indonesia 45 (Lab 45), Andi Widjajanto, menilai bahwa untuk memahami mengapa AS berperang—di mana dan bagaimana ia melakukannya—tidak cukup hanya melihat retorika presiden atau dinamika politik elektoral. Menurutnya, penjelasan tersebut harus ditarik pada imperatif struktural persaingan kekuatan besar dalam sistem internasional yang bersifat anarkistis.

Andi merujuk pada teori realisme ofensif yang dikemukakan John Mearsheimer dalam karyanya The Tragedy of Great Power Politics. Menurut teori Mearsheimer, struktur sistem internasional mendorong negara adidaya seperti AS “terpaksa” memaksimalkan kekuatan politik relatifnya dan mempertahankan keunggulannya di antara negara-negara lain.

Dalam situasi ini, karena AS tidak pernah dapat sepenuhnya memastikan intensi negara lain dan karena tidak ada otoritas global yang mampu menegakkan perjanjian, satu-satunya yang dapat menjamin keamanan dan kepentingan AS adalah upaya dominasi atau menegakkan hegemoni di suatu regional. Bersamaan dengan itu, AS juga mencegah pesaing mana pun mencapai hegemoni di suatu wilayah.

“Dengan logika ini, setiap fase utama operasi militer Amerika—dari Perang Barbary hingga penangkapan Nicolás Maduro di Caracas pada Januari 2026—mengikuti satu imperatif struktural: mempertahankan supremasi,” terang Andi, dikutip Tirto dari situs Lab 45, Selasa (3/3/2026).

Menurut Andi, logika yang sama juga berlaku saat ini. Operasi militer terhadap Iran dan Venezuela sepanjang 2025–2026 secara struktural tidak semata-mata berkaitan dengan isu nonproliferasi nuklir atau pemberantasan narkoterorisme. Dua isu tersebut, lagi-lagi, hanyalah kedok resmi yang dikemukakan ke publik.

Lebih mendalam dari justifikasi itu, operasi militer tersebut mencerminkan upaya AS mempertahankan supremasinya yang dinilai mulai tergerus oleh kekuatan Cina. Hal itulah yang mendorong AS berupaya mengamankan basisnya di Asia Barat sekaligus mencegah pesaing dari luar kawasan membuat pijakan di sana.

“Dengan porsi kekuatan global komposit AS sekitar 37 persen dan Cina sekitar 35 persen—alias hampir mencapai paritas—tekanan struktural yang memaksa AS melakukan intervensi berada pada tingkat tertinggi sejak awal Perang Dingin,” ujarnya.

Andi juga menilai bahwa penyebutan operasi-operasi AS sebagai “penegakan hukum” alih-alih “invasi” mencerminkan pola historis pembingkaian ulang atas penggunaan kekuatan. Sepanjang sejarahnya, AS telah mengembangkan beragam narasi legitimasi—mulai dari perlindungan perdagangan, Doktrin Monroe, antiimperialisme, keamanan kolektif, antikomunisme, intervensi kemanusiaan, kontraterorisme, kontranarkotika, hingga nonproliferasi preemptif.

Dari perspektif realisme ofensif, seluruh justifikasi tersebut pada dasarnya bersifat sekunder. Imperatif utamanya tetap sama: memaksimalkan keamanan dan mempertahankan supremasi.

“Hubungan keamanan Venezuela di bawah Maduro dengan Rusia, Cina, Iran, dan Kuba merupakan bentuk kehadiran ekstrahemisfer yang secara struktural sulit diterima oleh hegemon regional (AS),” ujarnya.

Sejalan dengan Andi, Aska dari Program Studi Hubungan Internasional Unpar menilai bahwa teori realisme ofensif Mearsheimer masih relevan untuk membaca langkah AS saat ini. Menurutnya, AS tetap berupaya mempertahankan dominasinya dalam tatanan politik global.

“Terlebih, hal tersebut bisa jadi juga didorong oleh kepentingan pribadi Trump, entah untuk melanggengkan operasi bisnisnya ataupun keinginan mencatatkan namanya dalam sejarah,” ujar Aska.

Dia menilai langkah tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya AS menunjukkan diri sebagai negara adidaya yang memiliki pengaruh terbesar di dunia—bahkan lebih kuat daripada organisasi multilateral seperti PBB. Itu pun sejalan dengan narasi kampanye Make America Great Again (MAGA) yang digaungkan Trump di dalam negeri.

“Bisa jadi, langkah penyerangan ini merupakan upaya Trump untuk mengelola kritik terhadap kebijakan politik domestiknya yang tengah menghadapi tekanan besar. Selain itu, Trump ingin memastikan tidak ada kekuatan regional yang berpotensi menantang kepentingan ekonomi AS,” ujarnya.

Sementara itu, Edwin dari UPH menilai bahwa selain faktor systemic stimuli sebagaimana dijelaskan Mearsheimer, terdapat variabel lain yang perlu diperhitungkan. Dia berpendapat bahwa realisme neoklasik justru dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

Menurutnya, tindakan militer AS memang tidak terlepas dari dorongan struktural sistem internasional. Namun, tindakan tersebut tidak akan terwujud tanpa persepsi, determinasi, dan preferensi pemimpin, serta dinamika ekonomi dan politik domestik yang membentuk peluang maupun tantangan kebijakan luar negeri.

Edwin juga menekankan pentingnya membedakan antara hegemoni dan dominasi dalam hubungan internasional. Hegemoni, menurutnya, adalah kepemimpinan yang dibangun melalui persetujuan sukarela. Ia terbentuk ketika suatu negara mampu memimpin sistem global dan pada saat yang sama memperoleh kepatuhan negara lain melalui kombinasi kekuatan militer, ekonomi, serta pengaruh ideologi dan budaya—bukan sekadar paksaan fisik.

Sebaliknya, dominasi merupakan upaya memperoleh kontrol melalui pemaksaan langsung agar pihak lain patuh. Dalam konteks hubungan internasional, dominasi kerap diwujudkan melalui penggunaan kekuatan militer untuk menaklukkan atau mengendalikan negara lain.

“Saya melihat pola intervensi militer AS belakangan ini justru keluar dari karakter hegemoni. Ini menunjukkan melemahnya kapasitas kepemimpinan di Washington untuk mengendalikan sistem global melalui kombinasi kapabilitas yang dimilikinya,” ujar Edwin.

Edwin menilai kepemimpinan Trump saat ini lebih menampilkan dominasi melalui serangan dan intervensi yang justru berpotensi mempercepat tergerusnya hegemoni Amerika Serikat. Dalam jangka panjang, kepemimpinan global AS dinilai akan semakin dipertanyakan, termasuk kemampuannya menjaga dan memelihara aturan main internasional—yang selama ini menjadi fondasi utama status hegemon tersebut.

Intervensi Keamanan AS Bisa Jadi Bumerang

Andi Widjajanto menilai, dari perspektif sejarah, temuan paling konsisten dari 247 operasi militer Amerika Serikat selama sekitar 250 tahun umurnya adalah apa yang disebut Mearsheimer sebagai “tragedi”. Intervensi yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan AS kerap justru melahirkan ancaman baru.

Dia mencontohkan sejumlah kasus: dukungan CIA terhadap mujahidin Afghanistan berkontribusi pada lahirnya al-Qaeda; restorasi Shah Iran memicu Revolusi Iran 1979; invasi ke Irak melahirkan Negara Islam (ISIS) sekaligus memperkuat pengaruh Iran di kawasan; hingga kehancuran negara Libya yang menciptakan arus senjata ilegal dan memicu konflik berkepanjangan di kawasan Sahel.

Menurut Andi, pola tersebut bukan sekadar kesalahan kebijakan, melainkan manifestasi dari dilema upaya mempertahankan keamanan dalam skala besar. Tindakan yang secara rasional dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan ternyata malah lebih sering memicu reaksi balasan yang pada akhirnya justru membuat situasi menjadi tidak lebih aman.

“Apakah operasi AS sepanjang 2025–2026 akan mengulang pola tersebut masih belum dapat dipastikan. Namun, yang jelas kondisi struktural yang mendorong aktivisme militer AS—yakni sistem internasional yang anarkis, imperatif mempertahankan hegemoni, dan dilema keamanan—tetap ada,” ujar Andi.

Dalam konteks operasi militers AS terbaru, Khairul Fahmi dari ISESS menilai sangat berisiko bagi Washington DC maupun Tel Aviv apabila meremehkan daya tahan struktural militer Iran. Doktrin pertahanan Iran, menurutnya, sejak lama tidak dirancang untuk memenangkan perang konvensional secara terbuka dan simetris.

Sebaliknya, Teheran berfokus pada strategi perang asimetris serta konsep forward defense (pertahanan garis depan), dengan struktur komando yang telah matang dan berlapis.

Pascaserangan besar tersebut, Fahmi memperkirakan Iran tidak akan membalas melalui konfrontasi frontal berskala penuh. Sebaliknya, respons yang lebih mungkin adalah pendekatan kalkulatif yang dirancang untuk menimbulkan kerugian maksimal, namun tetap menghindari perang total.

“Pangkalan militer AS di negara-negara Teluk, Irak, dan Suriah merupakan sasaran yang sangat ideal bagi armada rudal balistik dan drone kamikaze milik Garda Revolusi Iran,” ujarnya.

Selain serangan langsung yang terukur, potensi daya kejut terbesar Iran dinilai terletak pada aktivasi jaringan proksinya secara simultan. Kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta milisi Syiah di Irak berpotensi membuka berbagai front konflik secara bersamaan.

Khairul menilai strategi tersebut bukan hanya akan menguras sistem pertahanan udara lawan, tetapi juga berpotensi mengganggu jalur pelayaran energi di Selat Hormuz—salah satu titik krusial perdagangan minyak dunia—yang dapat memicu gejolak ekonomi global.

Bahkan apabila AS dan Israel menerapkan taktik decapitation strike (serangan pemenggalan) terhadap pimpinan tertinggi, efektivitasnya belum tentu maksimal. Struktur militer Iran dirancang desentralistik dan berlapis sehingga kematian pemimpin atau pejabat senior justru berisiko menjadi bumerang ideologis. Alih-alih melemahkan, kondisi tersebut dapat memperkuat soliditas domestik serta memastikan keberlanjutan operasi balasan yang lebih luas dan destruktif.

“Kematian pemimpin maupun petingginya, berisiko jadi bumerang ideologis yang memperkuat soliditas domestik perlawanan dan memastikan kontinuitas operasi balasan yang lebih destruktif,” ujar Khairul.