Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan nasional sebesar 1 persen setiap tahunnya. Langkah konsisten ini dilakukan guna mengejar target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyusutkan angka kemiskinan hingga menyentuh level 4,5–5 persen pada tahun 2029 mendatang.
Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, membeber data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan nasional per September 2025 masih berada di level 8,25 persen.
"Ada target-target penurunan angka kemiskinan yang harus konsisten setiap tahunnya itu 1 persen sehingga kita bisa mencapai target penurunan angka kemiskinan di 2029 itu di angka 4,5-5 persen," ujar Iwan di Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).
"Kalau target per tahunnya konsisten kita per tahun dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan ini, itu target penurunan yang bisa kita capai 1 persen setiap tahun, artinya target pemerintah pemerintahan Presiden Prabowo di 2029 yang 4,5 persen itu bisa kita wujudkan," sambungnya.
Selain itu, ia menyatakan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem disebut masih berada di level 0,85 persen.
Iwan menyampaikan, untuk mencapai target tersebut, BP Taskin menyiapkan sejumlah langkah. Beberapa di antaranya, integrasi program lintas kementerian/lembaga, pemutakhiran data penerima bantuan, hingga sinkronisasi program pengentasan kemiskinan di level pusat dan level daerah.
Iwan menambahkan, BP Taskin saat ini tengah menyosialisasikan atau Rencana Induk (Rinduk) Pengentasan Kemiskinan kepada pemerintah daerah. Rinduk itu disebut akan menjadi peta jalan bersama bagi kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.
BP Taskin disebut akan mengintegrasikan berbagai program pengentasan kemiskinan dari kementerian seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga pemerintah daerah agar intervensi bantuan lebih tepat sasaran.
Menurut dia, seluruh program pengentasan kemiskinan harus berbasis data yang terus diperbarui. Sebab, data tersebut menjadi faktor utama untuk menentukan penerima bantuan sosial dan perlindungan sosial agar tidak terjadi tumpang tindih program.
"Nah, kalau kita tidak kita updating secara baik, maka kemudian intervensi terhadap program-program pengentasan kemiskinan itu dia tidak akan tepat sasaran," tuturnya.
"Jadi, data itu dibantu untuk diverifikasi sehingga ada ketepatan intervensi terhadap sasaran-sasaran dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan sehingga kantong-kantong kemiskinan yang mau disasar itu bisa betul-betul tepat sasaran sehingga tidak ada tumpang tindih lagi terhadap program-program yang ada," lanjut Iwan.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Siti Fatimah
