tirto.id - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah dan pelaku swasta untuk menjalankan Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan pelaksanaan Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, mengatakan kolaborasi ini menandai langkah sinergi multi-pihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi.
"Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal,” katanya di kantor BP Taskin, Rabu (20/8/2025).
Dia pun meyakini bahwa koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan.
Kerja sama ini, sambungnya, menjadi tonggak penting untuk menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta, dan BP Taskin.
Tujuannya, tak lain untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan
“Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan," ujar Budiman.
Untuk menyukseskan program ini, BP Taskin mengajak empat Pemda dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Brebes, dan Kuningan.
Adapun, pihak swasta yang digandeng adalah PT Garam (Persero), PT Thara Jaya Niaga, PT Lintas Batas Nusantara, PT Nusantara Visi Persada, dan Harvest Waste dari Belanda.
Lebih jauh, Budiman mengatakan bahwa MoU dengan Pemda dan swasta ini merupakan salah satu upaya BP Taskin untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan kemiskinan relatif ke 4,5-5 persen pada tahun 2029.
Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam rangka modernisasi sektor pertanian dan ekonomi lokal berbasis komunitas lewat skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC).
Harapannya, program ini juga mampu meningkatkan nilai tambah produk memperluas lapangan kerja, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan.
SCLCS merupakan model rantai pasok yang memadukan integrasi sebagian (semi tertutup) antara sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Model ini berbasis koperasi sebagai pilar utama dalam menghubungkan petani dengan beberapa akses produksi, pengolahan dan penjualan.
Selain itu, kata Budiman, akan ada sembilan sektor yang menjadi prioritas BP Taskin dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan ini.
"Pangan, energi baru terbarukan, digital, industri kreatif, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan hilirisasi atau pengolahan. Jadi, sampai ketika industrinya, hilirisasinya juga terjadi EBT nya itu luas. Ada waste management, ada carbon, segala macam. Terbuka di sembilan sektor itu," jelasnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id







































