Banyak Jalan Menuju Jokowi: Upaya PAN & Demokrat Merapat ke Istana

tirto.id - Dari Yogyakarta, tempat tinggal Amien Rais—politikus bangkotan yang sangat bersemangat mendukung Prabowo Subianto—pernyataan sikap itu datang: Dewan pimpinan wilayah Partai Amanat Nasional Yogyakarta menolak upaya apa pun dari "sebagian pengurus DPP PAN" yang sedang melakukan "manuver" demi mengarahkan partai bergabung pada kubu pemerintahan Joko Widodo.

Rilis penolakan yang diteken oleh ketua dan sekretaris DPW PAN Yogyakarta dan DPD di tingkat kabupaten/kota, dikeluarkan pada 16 Juni 2019, ini memakai alasan bahwa keputusan PAN mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 adalah "keputusan ideologis". Visi dan misi Prabowo-Sandi, menurut mereka, sejalan dengan cita-cita PAN. Sebaliknya, pemerintahan Jokowi diklaim mereka sebagai rezim "pencitraan".

Ketua DPW PAN Yogyakarta Nazaruddin menyebut ada dua pengurus dari dewan pimpinan pusat partai yang menurutnya melakukan manuver mendekat ke kubu Jokowi.

“Lho beberapa kali statement dari Viva Yoga, Bara Hasibuan,” ucap Nazaruddin lewat pesan singkat kepada Tirto.

Dua nama politikus PAN itu memang pernah menyatakan secara terbuka soal kemungkinan PAN berbalik mendukung Jokowi.

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN, pernah berkata pada 13 Mei lalu bahwa "PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah."

Sementara Bara Hasibuan, juga Wakil Ketua Umum DPP PAN, sejak awal bersikap berbeda dengan keputusan partai pada Pilpres 2019. Hasibuan memilih Jokowi meski tidak mengampanyekan sang petahana selama Pilpres 2019.

Jokowi: 'Saya Terbuka'

Kekhawatiran DPW dan DPD PAN Yogyakarta adalah hal wajar. Apalagi jika mengingat Jokowi dan sebagian pengurus teras partai koalisi mau membuka tangan bagi kelompok oposisi, bahkan dengan Partai Gerindra yang notabene menjadi pimpinan oposisi.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” kata Jokowi dengan bahasa seorang politikus.

Petinggi partai koalisi yang mengirim sinyal serupa datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, sekalipun ia mengingatkan bahwa jumlah kursi kubu Jokowi di parlemen sudah sangat cukup.

“Tapi," ujar Muhaimin pada Senin lalu, "kalau demi rekonsiliasi, ya, monggo."

Di parlemen, koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin sudah aman dengan mendapatkan 344 kursi atau sekitar 59,83 persen. Sementara kubu oposisi—mewakili Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat—mengusai 231 kursi atau setara 40,17 persen. Logika kekuasaan, setidaknya secara teori: kekuatan di parlemen itu memastikan setiap kebijakan Jokowi bisa dikawal dengan baik.

Sekretaris jenderal Partai NasDem Johnny G Plate, yang seorang pengusaha dan wakil ketua Tim Pemenangan Nasonal Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres lalu, setuju saja bila ada partai oposisi mau bergabung ke kubu pemerintah. Sewaktu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi sesudah pemilu lalu, Johnny menyambut baik dan tak khawatir jika nantinya koalisi bertambah gemuk.

"Tapi, kalau bergabung di kabinet, sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya," ujarnya mengingatkan. "Jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan."

PAN: Lincah sejak 2014

Ucapan tersirat Johnny G Plate itu sedikit-banyak menggambarkan para elite partai di sini yang hangat-hangat kuku menjadi oposisi beneran, dan PAN adalah salah satu contoh yang lincah dari kisah itu.

Hatta Rajasa, saat itu Ketua Umum PAN yang karier politiknya menonjol di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (kelak mereka besanan), maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. PAN otomatis mendukung Hatta; melawan Jokowi-Jusuf Kalla.

Namun, setelah kalah, PAN berpaling ke pemerintahan Jokowi, dengan mendapatkan jatah satu pos menteri.

Menjelang Pilpres 2019, PAN memutuskan mendukung Prabowo-Sandiaga. Kader PAN, Asman Abnur, saat itu menduduki menteri aparatur negara, segera mengundurkan diri.

Kita tahu pada Mei lalu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Prabowo kalah. Berikutnya, pengurus teras PAN mulai cawe-cawe kubu Jokowi.

Viva Yogya, yang menjadi juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandi pada Pilpres lalu, berkata sikap partai akan dinyatakan usai pengumuman KPU pada 22 Mei 2019. Bahkan, setelah pencoblosan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Jokowi di Istana Negara.

Pada 10 Mei 2019, giliran Jokowi bertandang ke rumah Zulkifli. Jokowi datang untuk memenuhi undangan buka puasa bersama dari ketua MPR itu. Zulkifli, yang pernah menjabat menteri kehutanan di era SBY dan sebagaimana politikus lincah umumnya, saat itu berkata bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal biasa.

“Saya enggak dukung Pak Jokowi. Tapi, saya datang ke presiden, seperti biasa tahun-tahun lalu buka bersama bergiliran. Pak Presiden menyambut dengan tangan terbuka ... duduk berdampingan dan akrab,” katanya.

Sampai hari ini PAN memang belum menyatakan sikap resmi, tapi sudah ada kader di daerah, yakni DPW PAN Yogyakarta, yang menolak upaya apa pun dari pimpinan pusat partai mencari jalan menuju ke pangkuan Jokowi.

“Surat itu tujuannya mengingatkan DPP agar tidak mengkhianati pemilihnya dengan orientasi pada kursi [jabatan di kabinet],” ujar Nazaruddin, ketua DPW PAN Yogyakarta, kepada Tirto.

Jalan Demokrat lewat AHY

Bila PAN baru membuka kemungkinan, Partai Demokrat lebih sering berkomunikasi dengan Jokowi. Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung SBY, berkali-kali bertandang ke Istana.

Pertemuan pertama AHY dengan Jokowi di Istana Merdeka pada 2 Mei 2019. Saat itu AHY mengaku diundang Jokowi. Belum genap sebulan, AHY kembali bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Pada kesempatan itu AHY mengucapkan selamat kepada Jokowi atas hasil Pilpres 2019.

AHY kembali bertemu Jokowi pada Lebaran. Kali ini ia tidak sendirian; ia ditemani istrinya, Anissa Pohan, dan adiknya Edhy Baskoro Yudhoyono dan istri. AHY bertemu juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Hanya dalam 35 hari, AHY sudah bertemu tiga kali dengan Jokowi. Sebelumnya, tak pernah ada pertemuan seintens itu antara AHY, yang sangat mungkin mewakili Demokrat maupun keluarga Yudhoyono, bertemu dengan Jokowi.

Pertemuan itu diiringi perubahan sikap dari sejumlah kader partai yang biasanya mengkritik Jokowi. Pada 9 Juni, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik lewat akun Twitter meminta Prabowo membubarkan koalisi.

“Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” cuit Rachland.