tirto.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachlan Nashidik, mengusulkan agar pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno segera membubarkan koalisi partai politik masing-masing. Namun, usulan tersebut ditentang kedua kubu peserta Pilpres 2019 lantaran dinilai tidak menguntungkan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan koalisi Indonesia Adil Makmur tidak akan membubarkan diri. Ia menegaskan akan terus mengawal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu bahkan mempersilakan Demokrat untuk keluar dari koalisi jika sudah tidak sabar. Ia menilai usulan tersebut hanya cara Demokrat untuk melarikan diri ke kubu Jokowi-Ma'ruf.
"Kalau mau keluar, silakan saja. Kami ucapkan selamat jalan, semoga mendapatkan apa yang diinginkan di kubu sebelah," kata Andre melalui akun Twitternya, Senin (10/6/2019).
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, juga menolak usulan tersebut. Menurut Ace, koalisi bertugas mengawal dan mendukung Jokowi-Ma'ruf mewujudkan Nawacita Jilid II.
Polikus Partai Golkar itu menegaskan tidak ada urgensi untuk membubarkam koalisi sampai akhir masa jabatan presiden dan wakil presiden terpilih pada 2024 mendatang. "Kalau alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, itu tergantung elit politiknya."
"Masyarakat sudah menerima siapa pun yang menang menjadi presiden terpilih dalam Pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitenya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil Pilpres dan tidak siap kalah," tegas Ace kepada reporter reporter Tirto, Senin (10/6/2019).
Cara Demokrat Keluar Dengan Elegan?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai usul Rachlan merupakan cara agar Demokrat bisa keluar dari Koalisi Adil Makmur dengan elegan.
Jika koalisi dibubarkan, lanjut Ujang, maka Demokrat bisa leluasa mengalihkan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf. Dengan begitu, Demokrat tidak akan dicap sebagai pengkhianat atau kutu loncat.
"Mereka ingin dicap meninggalkan koalisi secara bersih atau tidak meninggalkan noda," kata Ujang kepada reporter Tirto, Senin (10/6/2019).
Ujang menambahkan, pembubaran koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf juga menjadi penting bagi Demokrat. Ia menilai hal itu bisa menjadi modal awal bagi Demokrat agar duduk setara dengan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf lainnya.
"Ini untuk memudahkan konsolidasi politik dengan 01. Seolah-olah mereka bermain dari nol lagi, bukan sebagai lawan politik," ujarnya.
Namun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, menilai usulan Demokrat tersebut sulit untuk direalisasikan. Meski koalisi dibubarkan, kata dia, paslon pemenang Pilpres 2019 tidak akan putus hubungan dengan partai pendukungnya.
"Pasti ada yang protes jatah [menteri] dikurangin [buat Demokrat]," tegas Aditya.
Rugikan Partai yang Tak Masuk Parlemen
Wacana pembubaran koalisi partai politik peserta Pilpres 2019 dinilai bakal merugikan partai yang tak masuk parlemen. Sebab, partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak semuanya berhasil masuk ke parlemen, misalnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, mengatakan pembubaran koalisi akan mempersulit partainya mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf jika ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Lebih jauh lagi partai-partai yang tergabung di TKN diharapkan menjadi koalisi permanen selama lima tahun untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Memastikan janji politik Pak Jokowi selama kampanye dapat diimplementasikan dengan baik," tegas Raja Juli kepada reporter Tirto.
Meski begitu, Raja Juli tidak keberatan jika Demokrat bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sementara untuk penempatan posisi menteri, PSI menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Bila Pak Jokowi memberikan kursi menteri kepada Demokrat atau PAN sebagai 'pendatang baru' di koalisi, kami sangat setuju dan mendukung apa pun keputusan Pak Jokowi," kata dia.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pun menyatakan tidak setuju dengan usulan Demokrat. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKPI, usulan tersebut sama sekali tak berdasar.
"Pernyataan bahwa KIK [Koalisi Indonesia Kerja] harus pula dibubarkan karena mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," tegas Verry kepada reporter Tirto, Minggu (9/6/2019).
Demokrat Bantah Ada Motif Politik
Dugaan-dugaan di atas dibantah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachlan Nashidik.
"Sepenuhnya dituntun oleh keprihatinan terhadap akibat buruk dari Pilpres 2019 berupa polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Pak Jokowi melawan Pendukung Pak Prabowo," tegas Rachland.
Rachland menyatakan partai pendukung Jokowi tidak perlu khawatir kehilangan jatah kursi menteri jika koalisi dibubarkan. Ia menilai Jokowi punya pertimbangan sendiri dalam memilih pembantunya di kabinet.
"Saya kira kawan-kawan di kubu 01 perlu lebih percaya diri. Kenangan Pak Jokowi pada partai mana dan siapa di dalamnya yang paling setia, atau berguna bagi direksi politik beliau, tak akan pupus hanya karena koalisi bubar," ujarnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Gilang Ramadhan
