Menuju konten utama

Wasekjen Demokrat Desak Prabowo dan Jokowi Bubarkan Koalisi

Wasekjen Demokrat, Rachland Nashidik mendesak Jokowi dan Prabowo membubarkan koalisi partai pendukung masing-masing capres tersebut.

Wasekjen Demokrat Desak Prabowo dan Jokowi Bubarkan Koalisi
Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik (kanan) menyerahkan surat keputusan persetujuan pasangan bakal calon (balon) bupati/wali kota se-Aceh yang ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono kepada Ketua DPP Demokrat Aceh Nova Iriansyah (kiri) saat pengukuhan balon kepala daerah di Banda Aceh, Selasa (20/9/2017). ANTARA FOTO/Ampelsa.

tirto.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mendesak Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera membubarkan koalisi partai pendukung masing-masing capres itu.

Koalisi yang dimaksud Rachland adalah Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Ma'ruf dan Koalisi Adil dan Makmur yang mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Rachland menyatakan desakannya itu lewat akun Twitter-nya, @RachlanNashidik, pada Minggu (9/6/2019) pagi.

"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland dalam twitnya.

Awalnya, usulan Rachland terkait pembubarkan koalisi ditujukan ke Prabowo, namun kemudian ia juga mengusulkan itu ke Jokowi.

Rachland menilai, dengan mempertahankan koalisi sama saja memelihara polarisasi di masyarakat yang terjadi akibat kontestasi politik pada Pilpres 2019.

"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampai pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," tulisnya.

Rachland berpendapat, siapa pun presiden yang akhirnya terpilih tetap bisa memilih jajaran menterinya dengan patokan kesetiaan dan asas kemanfaatan kendati koalisi telah dibubarkan.

"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi Presiden terpilih, dipersilahkan memilih sendiri para pembantunya di Kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah. Begitulah sistem Presidensial," tambah dia dalam twitnya.

"Sekali lagi, Pak @jokowi dan Pak @prabowo, bertindaklah benar. Dalam situasi ini, perhatian utama perlu diberikan pada upaya menurunkan tensi politik darah tinggi di akar rumput. Membubarkan koalisi lebih cepat adalah resep yang patut dicoba. Gugatan di MK tak perlu peran partai," tulis Rachland.