tirto.id - Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, merespons usulan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik yang mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo harus sesegera mungkin membubarkan koalisi partai masing-masing.
Rachland menilai dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) koalisi partai tak lagi berguna. Pembubaran juga dimaksud untuk menghentikan polarisasi konflik di akar rumput masyarakat.
Namun, Ace menilai soal koalisi dalam pemerintahan tidak perlu dibubarkan. Sebab menurutnya tujuan koalisi tersebut yang paling utama adalah mengawal dan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf agar efektif dalam mencapai target-target nawacita jilid kedua.
"Koalisi ini memiliki kewajiban untuk memastikan agar janji-janji kampanye Jokowi-Ma’ruf dapat terwujud melalui dukungannya di parlemen," katanya saat dihubungi wartawan Tirto, Senin (10/6/2019) pagi.
Ace juga menyinggung ketika zaman SBY berkuasa sebagai presiden pun, koalisi partai yang mendukungnya tak dibubarkan. Bahkan diubah menjadi sebuah lembaga negara.
"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Budiono juga, Koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan, bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," katanya.
Ace menilai, jika alasannya agar masyarakat tidak ada kubu-kubuan di akar rumput, hal tersebut tergantung elit politiknya. Ace menilai, sejauh ini masyarakat sudah menganggap selesai Pilpres 2019.
"Masyarakat sudah menerima siapapun yang menang menjadi presiden terpilih dalam Pemilu 2019. Yang belum siap justru para elitnya yang memprovokasi untuk tidak menerima hasil pilpres dan tidak siap kalah," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachlan Nashidik mengusulkan agar pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno segera membubarkan koalisi partai masing-masing. Hal itu disampaikan Rachlan dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (9/6/2019) pagi.
Koalisi yang dimaksud Rachlan adalah Koalisi Indonesia Kerja (KIK) bentukan Jokowi-Ma'ruf, serta Koalisi Adil dan Makmur bentukan Prabowo-Sandiaga.
Rachlan menilai koalisi partai politik sudah tidak relevan lantaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi hanya urusan antar paslon saja.
"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachlan.
Usulan serupa juga Rachlan sampaikan kepada Jokowi.
"Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampai pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," kata dia.
Rachlan menilai, siapa pun Presiden yang akhirnya terpilih tetap bisa memilih jajaran kabinet sendiri kendati koalisi telah dibubarkan. "Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik Presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah. Begitulah sistem Presidensial."
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
