Banjir Bali Bukan Bencana Kemarin Sore

tirto.id - Malam 9 September 2025, Sungai Tukad Badung berubah wajah, bukan lagi aliran tenang, melainkan arus liar yang mengamuk. Bagi pemilik ruko di Jalan Sulawesi, Denpasar, suara gemuruh bukan nyanyian alam, tapi ancaman.

Air berlumpur menyerbu, membawa sampah dan dahan, menghantam tepian dengan kekuatan yang menakutkan. Menjelang dini hari, air meluap. Jalanan tergenang. Toko-toko terendam. Warga memanjat atap, membuat jembatan darurat dari tangga demi menyelamatkan diri. Pintu besi melengkung, tak kuasa menahan arus.

Bencana tak berhenti di Denpasar. Jalan lintas bawah Dewa Ruci berubah jadi danau, menenggelamkan mobil dan memutus akses ke Kuta dan bandara. Di Jembrana, dua jembatan roboh, ribuan warga terisolasi. Air mencapai dua hingga tiga meter di kawasan padat.

Pagi harinya, kehancuran terlihat jelas. Laporan korban jiwa terus bertambah dari sembilan, naik jadi empat belas, lalu enam belas, hingga akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 18 orang meninggal. Informasi simpang siur, evakuasi kacau. Ratusan orang mengungsi, tertatih-tatih, dengan wajah lelah sekaligus linglung, kehilangan rumah dalam semalam.

Di tengah penyelamatan, pernyataan Gubernur Bali yang menampik alih fungsi lahan sebagai penyebab banjir memicu kritik dari aktivis dan akademisi. Padahal, BBCbahkan menyebutnya sebagai banjir terparah selama satu dekade terakhir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan penjelasan ilmiah, mengaitkan curah hujan ekstrem ini dengan dinamika atmosfer yang kompleks, termasuk aktifnya gelombang ekuatorial Rossby yang memicu pertumbuhan awan konvektif masif di atas wilayah tersebut.

Namun, narasi “terparah dalam satu dekade” terasa sempit. Ia seolah membatasi tragedi dalam bingkai waktu yang dangkal. Apakah ini benar-benar peristiwa baru atau hanya babak lain dari kisah panjang pulau ini, tentang air, manusia, dan keseimbangan yang rapuh?

Perjumpaan Kolonial dengan Air Bah Bali

Banjir besar bukanlah fenomena baru bagi Bali. Sejarah mencatat bahwa pulau Dewata telah berulang kali dilanda bencana serupa sejak berabad-abad lalu. Itu terekam dalam berbagai arsip kolonial Belanda, manuskrip babad tradisional, dan tradisi lisan masyarakat setempat.

Salah satu peristiwa yang paling banyak dicatat adalah banjir bandang di Bali Barat, Januari 1932. Arsip-arsip dari masa kolonial Belanda memberikan gambaran mendalam tentang bencana banjir yang pernah menimpa Bali.

Koran De Telegraaf, pada 9 Januari 1932, melaporkan hujan lebat yang melanda Bali Barat, menyebabkan jalan dari Klungkung menuju Denpasar tertutup pohon tumbang dan kerusakan tiang-tiang telegraf.

“...sementara beberapa gudang di Benoa ambruk,” lanjut laporan koran tersebut.

Keesokan harinya, surat kabar Arnhem edisi 11 Januari 1932, menarasikan gambaran banjir besar yang telah mengisolasi daerah Jembrana dan menelan empat korban jiwa. Empat jembatan baru hanyut, sementara rumah isolasi sambungan telegraf dengan Jawa hanyut. Total kerugian akibat kerusakan jalan, jembatan, dan saluran telepon, diperkirakan mencapai dua ratus ribu gulden.

Hujan deras menghancurkan jembatan besi sepanjang 40 meter di Sungai Puloekan, Pengragoan, dan beberapa titik lain di Tabanan. Jalur vital antara bagian utara dan selatan Bali terputus total akibat longsor. Bagi pemerintah kolonial, kerusakan tersebut menjadi gangguan serius terhadap sistem transportasi dan komunikasi yang menopang administrasi dan ekonomi.

“Banyak sawah mengalami kerusakan parah. Dua belas jenazah ditemukan di Kali Tabanan. Masyarakat masih terganggu di mana-mana, sehingga Kecamatan Djembrana praktis terisolasi,” tulis koran De Standard pada 8 Januari 1932.

Namun, laporan-laporan itu menampakkan pola pikir khas kolonial: fokus pada aset, bukan manusia. Jembatan rusak, jalan tertutup, jaringan telepon lumpuh. Korban jiwa dan penderitaan warga Bali hanya disebut sepintas, seperti dalam laporan De Standard yang menyebut, “beberapa rumah hanyut, tetapi tidak ada korban luka.” Banjir dipandang sebagai masalah logistik, bukan tragedi sosial atau ekologis.

Pola penggambaran bencana macam itu sudah mendarah daging. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, misalnya, menggambarkan banjir besar pada Maret 1907 sebagai bencana yang "merusak bendungan Oongan dan mengganggu irigasi pertanian." Lagi-lagi, yang ditonjolkan adalah infrastruktur, bukan kehidupan yang terdampak. Begitu juga laporan para residen, seperti J. van den Broek (1835) dan F.A. Liefrinck (1885), yang menyebut banjir sebagai hambatan logistik.

Arsip-arsip tersebut mencerminkan pergeseran besar dalam cara memaknai bencana: dari peristiwa yang sarat makna spiritual dan budaya, menjadi sekadar angka kerugian dan kerusakan material. Sebuah proses yang bisa disebut sebagai “sekularisasi bencana”.

Pandangan inilah yang kemudian membentuk pendekatan modern terhadap pembangunan dan mitigasi risiko. Bencana dipisahkan dari konteks sosial dan budaya, lalu dijawab dengan solusi teknis: bendungan lebih kuat, jembatan lebih tinggi, tanpa mempertimbangkan lanskap dan kearifan lokal.

Paradigma tersebut menanamkan amnesia historis, membuat generasi berikutnya lupa bahwa Bali pernah punya cara tersendiri untuk hidup berdampingan dengan air. Bukan lewat cetak biru Eropa, tapi lewat lontar-lontar tua yang menyimpan ingatan dan kebijaksanaan.

Membaca Banjir dalam Manuskrip Lontar

Tradisi tulis Bali dalam bentuk manuskrip lontar menyimpan memori kolektif tentang bencana banjir melalui babad. Meski sering dianggap sebagai campuran mitos dan silsilah, teks-teks tersebut sesungguhnya menyimpan catatan sejarah dan lingkungan yang mendalam. Bahwa bencana alam bukan sekadar latar, tapi aktor utama yang membentuk takdir, meruntuhkan kerajaan, dan mengubah lanskap.

Salah satu kisah paling dramatis tercatat dalam Babad Gejer Bali dan Babad Buleleng, yang mengisahkan peristiwa 22 November 1815. Dikenal sebagai Gejer Bali, bencana itu dipantik oleh gempa bumi dahsyat yang memicu longsor besar di pegunungan utara dan tsunami yang menyapu pesisir.

Penelitian geologi modern Universitas Leiden menggambarkan getaran hebat yang menyebabkan longsor besar di pegunungan Bali utara. Longsoran itu kemudian memicu air bah atau tsunami yang menyapu bersih desa-desa di pesisir, menewaskan lebih dari 10.253 orang, termasuk banyak pejabat penting kerajaan. Peristiwa tersebut terjadi hanya tujuh bulan setelah letusan Gunung Tambora, seolah menunjukkan bahwa penulis babad memahami keterkaitan antara gejala geologis dan iklim secara regional.

Tiga tahun kemudian, banjir bandang besar pada 22 Oktober 1818 mengguncang Buleleng. Kisah lisan dan catatan kolonial menyebutnya sebagai salah satu bencana terparah karena hampir menenggelamkan seluruh kota Singaraja, ibukota Buleleng.

Longsoran dari Bukit Lesung ke Danau Tamblingan menciptakan gelombang air raksasa yang menghancurkan Puri Sukasada, pusat Kerajaan Buleleng. Itu juga yang membuat Dinasti Panji Sakti runtuh sehingga kekuasaan berpindah ke Wangsa Karangasem.

Bencana 1818 sangat berpengaruh terhadap struktur pemerintahan Buleleng. Merujuk pada artikel Jurnal Widya Citra yang ditulis I Kadek Meiana Adi Putra, hancurnya istana-istana kerajaan menyebabkan pusat pemerintahan menjadi tidak teratur. Puri Singaraja kemudian dibangun kembali dengan nama Puri Buleleng, sementara Puri Sukasada baru bisa dibangun lagi pada 1850 oleh keturunan Wangsa Panji Sakti dengan nama Puri Anyar Sukasada.

Pemahaman lingkungan macam itu mencapai puncaknya dalam Babad Gumi, sebuah kronologis yang mencatat letusan, gempa, pertempuran, dan bencana air, menggunakan sistem penanggalan yang disebut candrasangkala (kronogram).

Kosakata yang digunakan dalam Babad Gumi sangat presisi menggambarkan berbagai jenis bencana air. Entri sejak 1683—atau kemungkinan 1684—mencatat: "Duk gentuh anganyudang nyanyad... (Ketika aliran lumpur menghanyutkan puing-puing...).”

Penggunaan kata gentuh dan nyanyad (lumpur lepas atau material vulkanik) menunjukkan adanya pembedaan teknis antara banjir biasa dan lahar atau aliran debris vulkanik.

Babad-babad tersebut merupakan arsip bahaya jangka panjang, ditulis oleh leluhur Bali dengan ketelitian dan bekal pemahaman yang mendalam. Mengabaikannya bukan cuma membuat kita kehilangan warisan budaya, tapi juga wujud kegagalan dalam membangun sistem mitigasi yang berpijak pada sejarah lokal.

Dalam tradisi babad, banjir bandang atau air bah sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan relasi antara manusia, alam, dan Yang Kuasa. Konsep ini tecermin dalam filosofi Tri Hita Karana yang terejawantahkan dalam sistem irigasi subak. Ia telah lama menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali, bahwa keharmonisan dengan lingkungan alam menjadi kunci menghindari bencana.

Subak: Kearifan Air dan Bahaya Kelupaan

Di tengah sejarah bencana yang terus berulang, Bali sesungguhnya memiliki sistem ketahanan yang luar biasa: subak. Lebih dari sekadar irigasi, subak adalah mahakarya sosio-ekologis yang lahir dari filosofi hidup berdampingan dengan air.

Diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO, sistem tersebut telah bertahan lebih dari seribu tahun. Namun, justru di era modern, subak menghadapi kemunduran yang mengkhawatirkan.

Kekuatan subak tidak terletak pada infrastruktur beton, melainkan pada prinsip Tri Hita Karana, yakni harmoni antara alam, manusia, dan spiritualitas. Dalam praktiknya, air diperlakukan bukan sebagai komoditas, tapi sebagai anugerah yang harus dikelola bersama.

Terasering sawah berfungsi sebagai kolam retensi alami yang memperlambat aliran air, mencegah banjir, dan menjaga cadangan air tanah. Sistem kanal dan bendungnya dirancang bukan untuk membuang air, tapi untuk mendistribusikannya secara adil dan efisien ke seluruh lanskap. Subak bekerja seperti spons raksasa yang menyerap guncangan dari hujan ekstrem.

Ironisnya, ketika dunia mulai mengakui keunggulan subak, pemerintah Bali justru mengabaikannya. Alih fungsi lahan sawah menjadi vila dan hotel menghapus kolam retensi alami satu per satu. Tanah subur digantikan oleh beton yang tak menyerap air, membuat hujan deras langsung membanjiri kota.

“Ingatan masa kecil, kalau pas pulang dari Denpasar ke Gianyar, selalu ada daerah hijau antara pusat-pusat kota. Sekarang semuanya seperti ‘nyambung’. Sekarang Ubud pun macet,” tutur seniman Ananta Wijaya saat dihubungi lewat pesan daring.

Ananta menilai, tantangan para petani makin berat karena lahan kian tergerus dan terbatas. Banjir besar September 2025, menurutnya, bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan petaka yang lahir dari upaya perusakan sistem pertahanan yang telah diwariskan turun-temurun.

Bali memiliki pilihan: terus menyusuri jalur kelupaan, yang pasti akan mengarah pada bencana yang lebih besar dan lebih sering di masa depan, atau berhenti sejenak, menoleh ke belakang, kemudian mendengarkan kembali bisikan kearifan yang mengalir dalam sejarah, budaya, serta lanskapnya sendiri.

Masa depan Bali tidak akan ditentukan oleh seberapa tinggi tembok penahan banjir yang dibangun, tetapi oleh seberapa dalam kemampuannya untuk mengingat.