Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Deddy Sitorus.
Sinyal PDIP mulai merapat ke pemerintah terlihat sejak beberapa bulan yang lalu. Salah satunya pada April 2025 ketika Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Pertemuan ini menjadi yang pertama setelah panasnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tidak lain adalah putra Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, Jokowi merupakan kader PDIP namun justru tidak mendukung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung partai berlogo banteng tersebut.
Bahkan, Gibran yang saat itu masih merupakan anggota PDIP justru berpasangan dengan capres Prabowo Subianto untuk maju ke Pilpres 2024.
Akibatnya, hubungan PDIP dengan pihak Prabowo, terutama lantaran faktor Gibran, sempat merenggang. Bahkan, PDIP akhirnya memecat Jokowi dan Gibran dari partai.
Namun, seiring pertemuan Megawati dan Prabowo pada April 2025, relasi tersebut perlahan membaik. Sekjen DPP Partai Gerindra saat itu, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa pertemuan Megawati-Prabowo merupakan sinyal bahwa PDIP siap mendukung pemerintahan Prabowo.Ketika menjelaskan pertemuan Megawati-Prabowo, Muzani menyatakan bahwa PDIP merupakan "instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi."
Alasan Megawati & PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, membenarkan bahwa Megawati mengeluarkan instruksi untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Hal itu disampaikan dalam agenda bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP di Bali.
Deddy pun menyampaikan beberapa alasan dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo seperti yang diinstruksikan Megawati.
"Ibu (Megawati) menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah—dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global," kata Deddy pada Kamis (31/7/2025).
Megawati, lanjut Deddy, juga menginstruksikan kader PDIP untuk berada di posisi strategis ketika mendukung pemerintah dalam upaya-upaya yang positif guna menghadapi tantangan global saat ini.
"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy menjelaskan instruksi Megawati.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga pernah menyampaikan pernyataan positif terkait hubungan PDIP dengan Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo Subianto.
Tanggal 24 Juli 2025 lalu, Puan Maharani tak menampik pernyataan Prabowo yang menyebut PDIP dan Gerindra seperti kakak dan adik. "Iya, kan memang hubungannya baik, dari dulu kakak-adik," ucap putri Megawati ini dikutip dari Antara.
Teranyar, sinyal kedekatan PDIP dengan pemerintahan Prabowo juga terlihat dalam unggahan Instagram Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis (31/7).
Foto itu diunggah tak lama setelah mengumumkan persetujuan DPR atas permintaan amnesti untuk Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Dasco membagikan foto dirinya dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bertemu dengan Megawati, Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.
Dalam foto yang diunggah di Instagram pada Kamis (31/7) tersebut, Dasco menambahkan keterangan "Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan".
Selain diunggah dalam momentum pemberian amnesti ke Hasto Kristiyanto, foto tersebut diunggah sehari sebelum Kongres VI PDIP terlaksana di Bali. Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2025-2030 dalam kongres itu.
Apakah Dukungan Itu Terkait dengan Amnesti Hasto?
Hubungan PDIP dengan Prabowo disinyalir kian membaik setelah diberikannya amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dipidana dalam kasus suap Harun Masiku. Amnesti tersebut juga telah disetujui oleh DPR RI pada Kamis (31/7/2025).
Namun, keterkaitan pertemuan Mega-Dasco dengan amnesti Hasto, dibantah oleh kader senior PDIP, Said Abdullah. Sosok yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini memastikan bahwa pertemuan itu bukan suatu transaksi untuk amnesti Hasto.
"Enggak ada transaksional sama sekali, sudahlah. Bahwa Pak Dasco hadir kemarin (hari Kamis) itu kan prosesnya tidak sat-set sat-set Pak Dasco datang," kata Said di sela-sela Kongres Ke-6 PDIP di Bali, seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (1/7/2025).
"Itu bukan karakter di PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati," tegasnya.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
