Masuk tirto.id
tirto.id - Lebih dari 20 hari setelah banjir dan tanah longsor dahsyat melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Dalam kurun tiga pekan terakhir, bencana tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari seribu orang dan berdampak pada ratusan ribu warga, mulai dari luka fisik, kehilangan tempat tinggal, hingga trauma psikis yang sulit diukur secara material.
Melihat sikap pemerintah yang tak kunjung menetapkan status bencana nasional, Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kejadian alam tersebut sebagai bencana nasional. LBH AP Muhammadiyah bahkan menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum.
Meski telah dinyatakan secara terbuka ke publik, pernyataan LBH AP Muhammadiyah dinilai belum menjadi sikap resmi organisasi 'Sang Surya' terkait bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tirto mewawancarai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, terkait hal ini.
"Semestinya kalau lembaga itu, nggak boleh membuat pernyataan perintah langsung seperti itu," kata Anwar.
Dalam wawancara bersama Tirto, sosok yang akrab disapa Buya Anwar memberikan garis batasan terkait pernyataannya. Ada yang dapat dikutip mengatasnamakan pimpinan pusat Muhammadiyah dan pernyataan lain sebagai ide dan pemikirannya sebagai pengamat yang berkecimpung di bidang ekonomi sosial.
"Kalau mengenai desak mendesak biar itu urusan pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi mengenai masalah lain, silakan masing-masing orang untuk berkomentar," katanya memberi penjelasan.
Meski Muhammadiyah belum bersikap, namun sebagai pribadi, Buya Anwar mendesak pemerintah untuk segera menetapkan bencana nasional. Menurutnya kondisi keuangan negara tidak mencukupi untuk menangani dampak musibah di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Berikut pernyataannya dalam wawancara bersama Tirto melalui sambungan telpon pada Jumat (19/12/2025).
Beberapa waktu lalu LBH PP Muhammadiyah memberikan pernyataan yang mendesak pemerintah untuk menetapkan bencan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional. Bagaimana tanggapan Anda sebagai pengurus di pimpinan pusat Muhammadiyah?
Semestinya kalau lembaga itu, nggak boleh membuat pernyataan perintah langsung seperti itu. Ini kan organisasi, organisasi bertangga naik, bertangga turun, masing-masing ada tugas wewenang. Kalau menyangkut hal-hal seperti itu, itu serahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pernyataan seperti itu nggak bisa dinyatakan sebagai pernyataan resmi Muhammadiyah.
(Tirto telah mewawancarai Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih mengenai desakan bencana nasional kepada pemerintah. Ikhwan telah menyerahkan sepenuhnya terkait bencana nasional kepada Pimpinan Muhammadiyah terkait pernyataan resmi.)
Beberapa waktu lalu sejumlah forum ulama di Aceh, organisasi masyarakat sipil, hingga MUI mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana nasional di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Bagaimana Muhammadiyah melihat hal tersebut?
Saya rasa pemerintah harus mendengar ya, apa yang dirasakan dan diminta oleh masyarakat. Tetapi pemerintah juga punya hak untuk membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Kalau menurut saya, sesuai dengan apa yang disampaikan pidato-pidato Prabowo ini ada desakan dari masyarakat, supaya bencana di Sumatra diakui sebagai bencana nasional. Karena dampak dari bencana itu sangat besar ya, entah mau dijadikan sebagai bencana nasional atau daerah. Tapi bagi saya yang terpenting, pemerintah harus turun untuk membantu masyarakat yang sedang ditimpa musibah.
Kalau seandainya pemerintah tidak turun ke masyarakat secara maksimal, kalau pemerintah juga tidak menyatakan ini sebagai bencana nasional, maka pemerintah akan menghadapi kesulitan sendiri untuk menghadapi komentar dari masyarakat.
Bagaimana Anda melihat keseriusan pemerintah dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat?
(Anwar Abbas menjawab atas nama pribadi sebagai pengamat di bidang ekonomi)
Keseriusan pemerintah untuk menangani masalah bencana dengan sebaik-baiknya. Kalau seandainya ada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil belum terjamah, itu bagaimana? Tentara kan punya helikopter, tentara kan punya terjun payung, kenapa tidak bisa diturunkan itu. Jadi dalam kesimpulan saya, ada kesan, koordinasi pemerintah saya lihat sangat lemah menurut saya.
Saya melihat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat lemah. Sehingga akhirnya penanganan masalah bencana tidak komprehensif, tidak cepat. Apalagi banyak pula para pejabat yang berkomentar menyakitkan hati masyarakat, yang menyatakan bahwa bencana itu lebih dahsyat di media sosial, daripada kenyataannya. Itu pertanda orang tidak mengerti, yang ngomong itu ketua BNPB lagi, begitu.
Bagaimana kok di zaman yang sudah kemajuan teknologi sudah pesat sedemikian rupa, informasi para pejabat ini kok terlambat. Sehingga tidak bisa menggambarkan peristiwa itu secara baik dan benar.
Beberapa hari yang lalu, Buya ikut hadir di lokasi bencana dan mengamati proses penanganan dan pemulihan, bagaimana Anda melihatnya?
Saya juga banyak mendapat WA (WhatsApp) macam-macam, dalam kesimpulan saya, memang masih banyak ya elemen masyarakat yang tertimpa musibah belum tersapa ya baik oleh pemerintah, oleh masyarakat sendiri. Sementara mereka sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Tiba-tiba pertanyaan dari saya kenapa kok belum sampai juga.
Ya mungkin mereka kesulitan di medan, pertanyaan saya yang namanya tentara itu biasa menghadapi medan yang sulit semua itu, dan dia bisa dengan kekuatan yang dia miliki mencapai daerah yang sulit untuk dicapai dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan. Karena tentara bisa menerjunkan apa-apa, pasukannya merupakan terjun payung macam-macam begitu ya.
Jadi bagi saya maaf saya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa mencapai (lokasi bencana). Karena pemerintah punya dana, pemerintah punya perbekalan.
Dari sisi kelemahan dalam proses penanganan bencana, apa yang perlu dibenahi apakah dalam sisi pelaksanaan di lapangan atau komando dari pusat?
Saya juga bingung, itu ada namanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), semestinya oleh dia, tapi kenapa tidak selesai gitu. Semestinya selesai oleh dia, tapi kenapa tidak selesai. Kalau begitu kesimpulannya tidak berkompetensi, itu saja kesimpulannya. Kepala BNPB, ini tidak berkompetensi kalau menurut saya. Soalnya tidak ada istilah tidak bisa.
Lembaga-lembaga ini harus membantu itu, apalagi (Presiden) Prabowo sudah mengeluarkan berbusa-busa mulutnya dia. Tapi di lapangan masyarakat melihat ada hal-hal yang mengenaskan gitu kan. Sehingga akhirnya siapa yang kena itu, yang kena bukan BNPB tapi yang kena Prabowo.
Jadi menurut saya para pembantu presiden itu membantu presiden tugasnya, jangan membuat masalah bagi presiden kalau menurut saya. Ini kan nggak, para pembantu presiden malah menyusahkan presiden.
Sebagai pengamat di bidang ekonomi, menurut Buya apakah pemerintah memiliki dana fiskal yang cukup dan tanpa masalah untuk menangani masalah bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat?
Maaf ini, kesan saya pemerintahnya seperti punya duit banyak, tapi pertanyaan saya, betulkah pemerintah punya duit banyak? Kalau menurut saya tidak.
Oleh karena, kalau nggak punya duit banyak, lalu masyarakat bermasalah, sedangkan masyarakat menyambung nyawa, umumkan saja bencana nasional. Oleh karena itu, ada keterbukaan. Karena bagi saya, tugas negara adalah melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat. Sekarang rakyat sedang terancam, rakyat sedang tidak sejahtera, terutama daerah banjir.
Ini tugas siapa ya tugas negara, kalau di Sumatra ada pepatah 'indak kayu jenjang dikapiang' yang artinya kita harus memasak, kalau kita nggak memasak maka kita dan anak kita, matilah.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Rina Nurjanah
