tirto.id - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengatakan bahwa keputusan pengurangan anggaran infrastruktur diambil dalam rangka memprioritaskan program quick win Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Thomas menegaskan bahwa pengurangan anggaran infrastruktur tak berarti mengabaikan pembangunan. Pemerintah bakal mengandalkan investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam upaya pembangunan infrastruktur Indonesia.
“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Tetapi caranya bagaimana strateginya? itu akan ke private sector, KPBU. pola-pola seperti itu yang mau digiatkan,” kata Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 yang digelar IDN Times, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).
Thomas mengatakan, dana APBN akan digunakan untuk keperluan negara yang bersifat jangka panjang dan pembiayaannya tidak bisa menerima dana dari jalur komersial sesuai dengan program quick win.
“Kalau bicara MBG, ketahanan pangan, semua hal-hal penting yang program prioritas tahun ini itu semua adalah tugas pemerintah. Artinya, kalau infrastruktur, kita harus cari komersial. ini juga bisa meningkatkan investasi dan sebagainya,” ujar Thomas.
Menurut Thomas, program-program yang termasuk ke dalam quick win merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu, ia menilai pelaksanaan program quick win tidak bisa melibatkan pihak swasta.
"Quick win ini semua non-commercial items. Siapa yang peran di situ? pemerintah. Kita jangan mengharapkan swasta di sini, itu tugas pemerintah," imbuhnya.
Dalam APBN 2025, pemerintah mengganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Namun, anggaran tersebut dimungkinkan naik di masa depan.
Sementara itu, alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai Rp 110,95 triliun di tahun ini atau turun dari tahun lalu yang pagu anggarannya mencapai Rp 166,99 triliun.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Andrian Pratama Taher
